- BMKG mengimbau waspada musim kemarau 2026 yang diprediksi lebih awal (April) dan lebih kering (Bawah Normal) dari biasanya.
- Puncak kemarau diprediksi Agustus 2026, berpotensi menimbulkan krisis air, gagal panen, serta meningkatnya risiko Karhutla.
- Pemerintah mengaktifkan status Siaga Darurat dan melakukan mitigasi seperti TMC, pompanisasi, serta edukasi penghematan air.
Selain itu, pada wilayah dengan cadangan air waduk di bawah 30 persen, petani didorong secara agresif untuk melakukan diversifikasi ke tanaman palawija melalui penyuluhan lapangan intensif agar produktivitas lahan tetap terjaga meski dalam kondisi krisis air.
- BNPB & BPBD (TMC dan Karhutla)
BNPB berkolaborasi dengan BRIN dan BMKG memprioritaskan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengisi waduk strategis serta membasahi lahan gambut di wilayah rawan seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan guna mencegah kebakaran hutan sebelum awan hujan menghilang. Di tingkat daerah, Satgas Karhutla yang melibatkan TNI/Polri dan Manggala Agni telah diaktifkan dengan dukungan kesiagaan helikopter Water Bombing serta pengawasan titik panas melalui patroli darat dan pemantauan satelit selama 24 jam penuh.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga hidrasi tubuh dengan mengonsumsi minimal 2-3 liter air sehari serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker, tabir surya, dan pakaian berbahan ringan guna menangkal dampak dehidrasi serta paparan debu pemicu ISPA.
Selain itu, masyarakat disarankan untuk senantiasa menjaga higiene sanitasi air dan pangan guna mencegah penyakit diare atau kolera serta membatasi aktivitas fisik berat di luar ruangan pada jam terik antara pukul 11.00 hingga 15.00 demi meminimalisir risiko kesehatan akibat paparan suhu ekstrem.
- "Pekerjaan Rumah" Pemerintah
Kebijakan utama yang harus diprioritaskan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau adalah menjamin ketersediaan pangan secara nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Jika stok pangan tercukupi dan terdistribusi dengan baik, dampak buruk dari kekeringan ekstrem tidak akan menjadi beban sosial yang berat.
"Kemarau pun ya nggak masalah," ujar pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah.
Pemerintah daerah juga perlu aktif melakukan edukasi serta memberikan informasi persiapan kemarau berdasarkan pemetaan data titik kekeringan yang akurat. Sosialisasi ini penting agar masyarakat di wilayah rawan dapat melakukan langkah antisipasi lebih dini sebelum dampak kemarau semakin meluas.
Percepatan pembangunan dam atau waduk di wilayah berpotensi krisis air turut dirasa sama pentingnya. Selain membangun baru, pemerintah daerah juga harus membenahi bendungan yang ada agar pemenuhan kebutuhan air tetap berjalan.
"Harus dipastikan bangunan ini berfungsi supaya daya tampungnya optimal," kata pakar hidrologi, Hatma Suryatmojo.
Baca Juga: BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Puncaknya Agustus
Untuk wilayah perkotaan dan penyangganya seperti Jakarta, pemerintah disarankan mulai menyiapkan tempat penampungan air tanah. Dengan demikian, kebutuhan air bagi warga bisa tercukupi lebih panjang.
"Di kawasan perkotaan, bisa mengoptimalkan sumur resapan. Kalau di pedesaan, bisa menggunakan embung," jelas Hatma.
Pemerintah tak lupa dituntut tegas dalam menangani potensi kebakaran hutan. Pengawasan ketat terhadap aktivitas perburuan di dalam hutan perlu ditingkatkan guna mencegah kecerobohan manusia yang dapat memicu bencana kebakaran di musim panas.
"Yang nekat membakar-membakar, misalnya yang berburu di wilayah hutan, itu harus disanksi," tegas Trubus.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat untuk melakukan panen air hujan melalui pembuatan biopori dan tandon guna mencegah genangan yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Pemanfaatan air hujan ini sangat disarankan untuk memenuhi kebutuhan non-konsumsi sekaligus menjaga ketersediaan cadangan air saat memasuki musim kemarau.
