Praperadilan Direktur PT WKM, Haris Azhar: Perkara Ini Tidak Memenuhi Hak Asasi Manusia

Suara.com - Penetapan tersangka terhadap Direktur PT Wana Kencana Mineral (WKM) Lee Kah Hin, dinilai tidak memenuhi hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Lee Kah Hin, Haris Azhar usai sidang praperadilan yang dimohonkan oleh kliennya usai dijadikan tersangka dalam perkara dugaan kesaksian palsu.

“Kasus ini secara hukum acara (KUHAP) broken. Artinya tidak sempurna,” kata Haris, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026).

Haris menilai, perkara ini tidak memenuhi standar hukum berdasarkan hak asasi manusia. Standar yang tak dipakai adalah prinsip peradilan yang adil.

“Pasal 14 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), ada standar fair trial, untuk menjamin adanya hak asasi manusia,” ujar Haris.

Dalam prinsip tersebut, katanya, telah mengharuskan keberimbangan bagi seseorang yang ditersangkakan untuk membela diri.

“Nah, hak-haknya tersangka ini untuk menyampaikan kebenaran dan keterangan ahli dan saksi juga tidak diakomodir,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Kah Hin lainnya, Rolas Sitinjak mengatakan, jika hak untuk membela diri tak diakomodir karena saksi dan ahli yang diminta kliennya tidak masuk dalam berkas perkara.

“Ahlinya diundang, tapi berkasnya langsung dikirim (ke Kejaksaan), tanpa menunggu ahlinya datang untuk dimintai keterangan,” ujar Rolas.

Tak cuma ahli, hal yang sama juga terjadi pada saksi. Saat itu Kah Hin menghadirkan saksi saat dirinya masih dalam penyelidikan.

Namun saksi yang dihadirkan Kah Hin untuk meringankan dirinya saat penyidikan tidak diperiksa meski telah diundang.

“Saksi diundang, tapi tak diperiksa, dengan alasan berkas sudah dikirim,” katanya.

Kemudian, Maqdir Ismail, yang juga menjadi kuasa hukum Kah Hin menilai, sangkaan sumpah palsu yang dikenakan kepada Kah Hin tidak terpenuhi. Hal itu setelah mendengar pernyataan ahli Wakil Kapolri periode 2013-2014, Komisaris Jenderal (Purn) Oegroseno.

“Mereka (saksi dan ahli) menerangkan sumpah palsu tidak ada. Sementara sangkaan pokoknya adalah sumpah palsu,” kata Maqdir usai sidang.

Sorotan Maqdir dari Oegroseno yakni tentang sumpah palsu bisa dilakukan, kalau ada teguran dan perintah hakim karena hakim mengetahui ada keterangan yang tidak benar dari seorang saksi atau terdakwa.

Dalam agenda persidangan ini, selain Oegroseno, hadir dia saksi lainnya yakni Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda, dan Universitas Islam Indonesia Mahrus Ismail.

Dari keterangan mereka juga, kata Maqdir, tak dikenal Laporan Informasi dalam proses hukum pidana.

“KUHAP hanya mengenal Laporan Polisi sebagai dasar memulai proses penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Polda Metro Jaya yang menetapkan Kah Hin sebagai tersangka enggan memberikan tanggapan usai menjalani persidangan praperadilan.

“Kami diberi surat tugas untuk bersidang di pengadilan. Untuk informasi publik, kami serahkan ke Humas Polda,” jelasnya.

Diketahui, perkara ini bermula ketika Kah Hin menjadi saksi atas terdakwa Awwab Hafidz dan Marsel dalam perkara patok di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT WKM.

Patok tersebut dimasalahkan PT Position yang melaporkan Awwab dan rekannya Marsel ke polisi, hingga menjadi terdakwa.

Kasus Awwab dan Marsel diputus bebas oleh hakim pada Desember 2025. Sementara laporan soal kesaksian palsu dilaporkan pada November 2025, sebelum hakim menjatuhkan vonis.