- Sufmi Dasco Ahmad berperan penting membantu Presiden Prabowo Subianto membangun dialog lintas spektrum guna menciptakan pemerintahan yang terbuka.
- Presiden Prabowo dan Dasco berupaya menghentikan praktik politik adu domba demi mewujudkan rekonsiliasi nasional yang substansial dan inklusif.
- Langkah harmonisasi ini bertujuan memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi serta keamanan di kancah global.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut menjadi salah satu kunci Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga persatuan nasional di tengah geopolitik global tak menentu, sekaligus menampilkan tatanan rezim yang tak anti-kritik.
Haris Rusly Moti, pemrakarsa 98 Resolution Network, mengatakan Prabowo maupun Dasco menerapkan budaya baru dalam panggung politik nasional, yakni dialog lintas-spektrum yang bisa menyerap masukan maupun kritik berbagai pihak.
“Profesor Dasco, juga Presiden Prabowo, sebenarnya sering mengajak dialog sejumlah kalangan, yang bahkan berbeda pandangan dengan pemerintah,” kata haris Rusly yang merupakan eksponen gerakan reformasi 98, dikutip hari Kamis (9/4/2026).
Tak hanya mengundang, kata dia, Dasco juga sering menghadiri forum-forum diskusi baik yang formal maupun informal untuk berdialog lintas-pemikiran politik.
“Dalam diskusi formal maupun informal itulah, Dasco bisa mendengar langsung pandangan kritis dari berbagai kelompok yang berbeda spektrum. Karenanya, sangat tak beralasan bila ada pihak mengatakan pemerintah anti-kritik dan anti-dialog,” kata dia.
Kemampuan untuk mendengar langsung dari "lapangan" membuat pengambilan keputusan di tingkat legislatif maupun koordinasi dengan eksekutif menjadi lebih presisi dan akomodatif terhadap kepentingan publik yang beragam.
Mengakhiri Aliran Politik 'Divide et Impera'
Lebih jauh lagi, kepemimpinan Prabowo Subianto dan peran strategis Sufmi Dasco Ahmad dinilai sebagai upaya untuk memutus rantai politik adu domba atau divide et impera.
Aliran politik klasik yang sering membenturkan antar-kelompok masyarakat demi melanggengkan kekuasaan dipastikan tidak mendapat tempat dalam tatanan saat ini.
Haris menekankan, segala bentuk rekayasa konflik horizontal yang mungkin menjadi warisan masa lalu, kini tengah diupayakan untuk dihentikan secara sistematis namun tenang.
Fokus utama pemerintah adalah membangun rekonsiliasi yang substansial, bukan sekadar simbolis di permukaan.
“Bahkan, segala bentuk warisan konflik horizontal yang direkayasa pada masa lampau, secara senyap telah diupayakan Presiden Prabowo untuk dihentikan,” tambah Haris.
Langkah senyap ini mencakup mediasi konflik di daerah-daerah rawan, hingga harmonisasi hubungan antar-lembaga negara.
Dengan terminimalisirnya konflik internal, Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi dan keamanan dari kancah internasional.
TERPOPULER
