Kemhan Klarifikasi Isu Prabowo Teken Perjanjian Militer soal Pesawat AS Bebas Melintas di Indonesia

Laporan menyebutkan bahwa Indonesia dan AS telah mencapai konsensus terkait teks kesepakatan tersebut.

Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dijadwalkan akan bertolak ke Washington pada 15 April mendatang.

Dalam kunjungan tersebut, Sjafrie dijadwalkan akan menandatangani perjanjian resmi dengan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, guna memformalkan mekanisme akses udara ini.

Hingga berita ini diturunkan, baik Departemen Luar Negeri AS, Departemen Perang AS, maupun Kementerian Luar Negeri Indonesia belum memberikan respons resmi terkait bocoran dokumen ini.

Namun, langkah ini memberikan sinyal kuat mengenai intensitas militer Amerika Serikat untuk mengamankan koridor transit yang andal di Asia Tenggara.

Posisi geografis Indonesia yang membentang di jalur laut dan udara kritis antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia membuat wilayah udaranya sangat vital secara strategis bagi pengerahan pasukan secara cepat (rapid deployment) dan proyeksi kekuatan militer.

Di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat sejatinya telah memiliki akses pangkalan dan pengaturan lintas udara dengan sekutu utama seperti Australia, Filipina, dan Jepang. Masuknya Indonesia ke dalam jaringan ini akan memperluas kontinuitas operasional AS secara signifikan.

Meski demikian, rencana ini diprediksi akan memicu dinamika geopolitik yang luas. Dengan memberikan akses berdiri (standing access) melalui wilayah udara Indonesia, keseimbangan mobilitas militer di Asia Tenggara diyakini akan berubah.

Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan strategis, terutama di tengah persaingan ketat antara kekuatan besar yang sedang berlangsung di Indo-Pasifik.

Meskipun belum ada konfirmasi publik dari Jakarta maupun Washington, rangkaian peristiwa yang diuraikan dalam dokumen tersebut—termasuk persetujuan politik tingkat tinggi dan jadwal penandatanganan yang sudah dekat.

Klarifikasi Kemhan RI

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, memastikan otoritas udara tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," kata Rico, Senin (13/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Rico, untuk merespons beredarnya informasi terkait surat perjanjian Indonesia-AS yang disebut memberikan kebebasan penuh bagi pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia.

Menurut Rico, setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain dipastikan melalui perhitungan matang dan harus menguntungkan Indonesia.

Ia menegaskan, kepentingan nasional menjadi prioritas utama dan seluruh skema kerja sama wajib sejalan dengan hukum nasional maupun internasional.

"Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," jelasnya.

Selain itu, menurut Rico dokumen yang beredar saat ini belum bersifat final dan masih dalam tahap pembahasan internal serta antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," katanya.

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar dan memastikan setiap kerja sama pertahanan tetap menjunjung kedaulatan negara.

"Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara," ujarnya.