- Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan ketidakhadirannya dalam rapat Komisi I DPR RI disebabkan oleh bentrokan jadwal yang tidak terhindarkan.
- TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran menteri dalam rapat kerja yang menghambat komunikasi strategis antara legislatif dan pihak eksekutif.
- Komisi I DPR menuntut transparansi pemerintah terkait isu kedaulatan negara dan kebijakan politik luar negeri yang bersifat sangat krusial.
“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” katanya.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa akurasi data dan intelijen militer adalah kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Kesalahan kecil dalam pengolahan informasi disebutnya dapat memicu kegagalan kebijakan di masa depan.
“Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” katanya.
Lebih lanjut, TB turut memberikan kritik tajam terhadap upaya penegakan keamanan melalui Board of Peace (BOP).
Ia menilai adanya ketidakadilan dalam pelibatan aktor-aktor internasional, khususnya terkait konflik Timur Tengah.
“Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, purnawirawan TNI ini menyoroti isu kedaulatan terkait kabar permintaan akses bebas ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat. Ia menyayangkan minimnya transparansi pemerintah kepada DPR mengenai isu-isu krusial tersebut.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya
Ia mengingatkan bahwa segala bentuk perjanjian internasional yang berkaitan dengan kedaulatan negara wajib melalui persetujuan DPR RI.
“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkasnya.
TERPOPULER
