REGIONAL:
- Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan ketidakhadirannya dalam rapat Komisi I DPR RI disebabkan oleh bentrokan jadwal yang tidak terhindarkan.
- TB Hasanuddin mengkritik minimnya kehadiran menteri dalam rapat kerja yang menghambat komunikasi strategis antara legislatif dan pihak eksekutif.
- Komisi I DPR menuntut transparansi pemerintah terkait isu kedaulatan negara dan kebijakan politik luar negeri yang bersifat sangat krusial.
Suara.com - Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan alasan mengapa kehadirannya minim dalam rapat di Komisi I DPR. Jarangnya kehadiran tersebut sebelumnya disorot legislator dari Komisi I.
Sugiono menegaskan ketidakhadirannya dalam rapat di DPR sebab jadwal yang tidak pas.
Meski demikian, Sugiono memastikan bahwa ia selalu mengkomunikasikan hak tersebut kepada legislator di Komisi I.
"Saya kebetulan pas jadwalnya nggak ada di situ dan itu juga sudah saya komunikasikan," kata Sugiono di Kantor Staf Kepresidenan, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sugiono menegaskan kembali bahwa ia telah melakukan komunikasi tiap kali berhalangan hadir di rapat kerja Komisi I DPR.
"Saya sudah komunikasikan," kata Sugiono.
Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengungkapkan keresahannya terkait sulitnya membangun diskusi mendalam dengan pemerintah.
Ia lantas menyoroti minimnya kehadiran Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam rapat-rapat kerja bersama DPR RI.
TB menyebut kondisi ini membuat akses komunikasi antara legislatif dan eksekutif menjadi terhambat, terutama dalam membahas persoalan strategis bangsa.
“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi; Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” kata TB Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-71 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan pentingnya kehadiran fisik para menteri untuk menguji efektivitas kebijakan yang telah diambil.
Ia menyayangkan jika kesempatan untuk beradu argumen demi kepentingan negara justru hilang karena delegasi tugas.
“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti arah politik luar negeri Indonesia.
Ia berpendapat bahwa pemerintah harus mampu memposisikan diri secara cerdas di tengah konflik global tanpa harus memihak, namun tetap bisa mengambil keuntungan untuk kepentingan nasional
TERPOPULER
