- Anggota parlemen Hezbollah, Hassan Fadlallah, bersumpah akan meruntuhkan "Garis Kuning" Israel yang berupaya mencaplok sebagian wilayah Lebanon selatan.
- Hezbollah menolak tegas wacana pelucutan senjata dan mengecam upaya pemerintah Lebanon melakukan negosiasi langsung dengan penjajah Zionis Israel.
- Teheran dan Hezbollah terus berkoordinasi memantau pelanggaran gencatan senjata Israel untuk kemudian digunakan menekan AS melalui mediator Pakistan.
Islamabad saat ini memegang peranan krusial sebagai mediator utama yang menjembatani komunikasi antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat.
Syarat Mutlak Perdamaian yang Adil
Meskipun dalam posisi siaga tempur, Fadlallah menyatakan bahwa Hezbollah sebenarnya menghendaki agar masa gencatan senjata saat ini dapat terus dipertahankan.
"Kami ingin gencatan senjata terus berlanjut dan disertai dengan upaya tak kenal lelah agar tentara pendudukan mundur dari tanah kami dan agar semua pengungsi dapat kembali ke desa-desa mereka... serta pembebasan para tahanan dan kemudian program rekonstruksi," jelas Fadlallah.
Namun, pembela tanah Lebanon ini menolak mentah-mentah segala bentuk kesepakatan bias yang mengembalikan situasi ke masa pascaperang tahun 2024.
Israel diketahui tidak pernah berhenti membombardir Lebanon meskipun ada kesepakatan damai pada tahun 2024, dengan menggunakan dalih usang bahwa Hezbollah sedang mempersenjatai diri kembali.
"Tidak akan ada gencatan senjata sepihak," kata Fadlallah memperingatkan pihak musuh.
"Ketika pihak Israel melakukan pelanggaran dan serangan, perlawanan tentu tidak akan tinggal diam," tegasnya memastikan komitmen pembalasan.
Menolak Tunduk pada Tekanan Internal dan Negosiasi Langsung
Selama setahun terakhir, pemerintah di Beirut dilaporkan telah mengambil beberapa langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Hezbollah, termasuk komitmen pelucutan senjata pada 2025 dan pelarangan aktivitas militer.
Namun, Fadlallah memastikan bahwa kekuatan perlawanan ini adalah hak sah yang mustahil untuk dicabut oleh pihak mana pun.
"Tidak seorang pun di Lebanon atau di luar negeri yang akan mampu melucuti senjata perlawanan," ujar sang anggota parlemen.
Fadlallah juga mengecam keras upaya pemerintah Lebanon untuk terlibat dalam pembicaraan langsung dengan penjajah Israel terkait penghentian permusuhan.
Ia menyebut langkah diplomasi yang lemah tersebut sebagai "jalur politik untuk memberikan konsesi gratis" kepada pihak agresor.
"Adalah demi kepentingan Lebanon, presiden republik dan pemerintah untuk menjauh dari jalur negosiasi langsung dan kembali ke pemahaman nasional tentang pilihan terbaik bagi Lebanon," kata Fadlallah kepada AFP.