- Aktris Leony Vitria mengkritik tata kelola sampah di Tangerang Selatan dalam diskusi publik pada Kamis, 21 Mei 2026.
- Leony menyoroti ketidaksesuaian anggaran fantastis dengan realita, seperti penyewaan truk sampah rusak dan penggunaan cairan penghilang bau.
- Ia menilai transparansi data pengadaan pemerintah sulit dipahami masyarakat serta hanya menjadi formalitas tanpa menyelesaikan permasalahan akar sampah.
Suara.com - Aktris sekaligus warga Tangerang Selatan, Leony Vitria H, meluapkan kekesalannya terhadap buruknya tata kelola sampah di wilayahnya. Mantan personel Trio Kwek Kwek itu mengaku sudah mencapai titik jenuh melihat tumpukan sampah yang tak kunjung teratasi meski anggaran yang digelontorkan pemerintah terbilang fantastis.
Dalam sebuah diskusi publik yang digelar bersama Indonesia Corruption Watch dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Leony mengungkapkan bahwa dirinya kini mulai berani mengulik data pengadaan barang dan jasa karena merasa keluhan lisan masyarakat tidak pernah didengar.
"Saya bukan orang yang peduli politik, saya bukan orang yang concern selalu bersuara gitu soal kritik politik atau apa segala macam gitu. Tapi memang ada di satu titik yang akhirnya sampai kayak enough is enough gitu loh, kayak kita sudah muak banget gitu ya sama yang terjadi," tegas Leony dalam diskusi “Dari Reformasi ke Autokrasi?” pada Kamis (21/5/2026).
Berawal dari keresahannya sebagai warga, Leony mencoba mempelajari laporan APBD dan data di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP. Ia menemukan sejumlah angka yang dianggapnya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan realita di lapangan.
Salah satu yang disorotinya adalah anggaran untuk mengatasi aroma tak sedap di tempat pembuangan sampah.
"Melihat ada oh ini ada anggaran untuk cairan penghilang bau hampir satu miliar. Mohon maaf baunya masih ada gitu nggak ada efek," keluh Leony.
Tak hanya itu, Leony juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota Tangsel yang lebih memilih menyewa truk sampah bobrok daripada membeli unit baru. Menurut riset mandiri yang dilakukannya, harga satu unit truk sampah hanya berkisar Rp400 juta hingga Rp500 juta.
"Terus juga ada laporan misalnya untuk penyewaan truk sampah sampai berapa puluh M (miliar) gitu kan. Kita lihat foto-foto laporan warga dong ya, si truk sampahnya itu kan sudah layak masuk tempat sampah ya semuanya. Kenapa dipertahankan menyewa, kenapa tidak beli saja? Dengan anggaran segitu loh bisa punya 20 unit baru," tambahnya dengan nada getir.
Leony bahkan menceritakan pengalamannya saat berkendara di belakang truk sampah yang kondisinya sangat memprihatinkan.
"Saya naik motor di belakang saya jaga jarak karena takut sampahnya jatuh-jatuh ke saya saking bobroknya itu nyata gitu," ujarnya.
Kritik Solusi "Plester" dan Tumpukan Sampah yang Ditutup Terpal
![Warga menutup hidungnya saat berjalan di samping tumpukan sampah yang ditutupi terpal di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/12/2025). [ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/12/17/91835-permasalahan-sampah-di-tangerang-selatan-sampah-tangsel-sampah-ditutup-terpal-di-tangsel.jpg)
Leony menilai selama ini pemerintah hanya melakukan tindakan yang sifatnya menambal masalah tanpa menyelesaikan akar persoalannya. Ia mencontohkan kejadian saat TPA Cipeucang ditutup dan sampah meluber ke jalanan.
"Solusinya pemerintah gitu lho ditutup terpal jadi nggak kelihatan kan ada sampahnya. Ditutup terpal, maksudnya kan bukan itu masalahnya," sindirnya.
Ia juga menyoroti pengadaan-pengadaan yang dianggap tidak relevan bagi warga yang terdampak sampah, seperti pembelian sarung senilai puluhan juta rupiah di area TPA.
"Buat warga buat apa gitu kan? Buat tutup hidung ya?" cetusnya.
Transparansi yang "Hanya Dimengerti Auditor"
Meski data pengadaan bisa diakses secara daring, Leony merasa dokumen-dokumen tersebut sangat sulit dipahami oleh warga awam yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi. Ia merasa transparansi yang ada saat ini seolah-olah hanya formalitas untuk menggugurkan kewajiban.