REGIONAL:
- KPK menjadwalkan sidang perdana kasus pemerasan dan gratifikasi Wali Kota Madiun nonaktif Maidi di Pengadilan Tipikor Surabaya pada 11 Juni 2026.
- Jaksa akan membacakan dakwaan terhadap Maidi bersama Rochim Ruhdiyanto dan Thariq Megah terkait dugaan korupsi proyek serta pengelolaan dana CSR.
- Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026 yang mengungkap dua klaster tindak pidana korupsi tersebut.
Suara.com - Perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi segera memasuki babak persidangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sidang perdana kasus tersebut akan digelar pada 11 Juni 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan jadwal tersebut telah ditetapkan pengadilan setelah jaksa penuntut umum (JPU) KPK melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada 29 Mei 2026.
"Pengadilan telah menetapkan jadwal sidang perdana pada 11 Juni 2026," ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat.
Dalam sidang perdana nanti, jaksa akan membacakan surat dakwaan terhadap Maidi bersama dua terdakwa lainnya, yakni orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah.
Menurut Budi, pembacaan dakwaan menjadi tahap penting untuk mengungkap secara rinci dugaan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa beserta bukti-bukti yang dimiliki penuntut umum.
"Melalui pembacaan dakwaan, JPU KPK akan menguraikan secara komprehensif konstruksi perkara, perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa, serta alat bukti yang menjadi dasar penuntutan dalam perkara dimaksud," katanya.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Maidi terkait dugaan penerimaan imbalan proyek dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Kota Madiun.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Maidi, Rochim Ruhdiyanto, dan Thariq Megah.
Lembaga antirasuah mengungkap perkara tersebut terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terkait imbalan proyek dan pengelolaan dana CSR yang menjerat Maidi bersama Rochim Ruhdiyanto.
Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang menjerat Maidi bersama Thariq Megah.
TERPOPULER
