- Nahdlatul Ulama akan menyelenggarakan Muktamar Ke-35 pada 1–5 Agustus 2026 untuk menentukan arah masa depan organisasi.
- Pemilihan Rais Aam dilakukan melalui mekanisme AHWA dengan melibatkan sembilan ulama sepuh untuk menjaga marwah kepemimpinan.
- Calon Rais Aam wajib memenuhi standar integritas, kedalaman ilmu agama, serta keteladanan merujuk pada tiga pendiri utama NU.
Suara.com - Nahdlatul Ulama (NU) bersiap menggelar hajatan besar Muktamar Ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026.
Momentum ini menjadi sangat bersejarah karena merupakan muktamar pertama yang digelar NU saat memasuki abad keduanya.
Di tengah persiapan tersebut, perhatian publik dan warga Nahdliyin di berbagai kota besar kini tertuju pada satu posisi krusial, Rais Aam.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, seorang warga NU dari Jawa Timur, memberikan perspektif mendalam mengenai urgensi pemilihan pemimpin tertinggi ini.
Menurutnya, Muktamar kali ini bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan titik balik untuk menentukan arah spiritual dan intelektual NU di masa depan.
"Sebagai orang yang telah lama menekuni sejarah Islam di Nusantara, khususnya sejarah NU, saya memandang muktamar kali ini membawa satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar ketimbang sekadar soal siapa memilih siapa. Pertanyaan itu ialah, sosok seperti apakah yang layak menduduki kursi Rais Aam, jabatan tertinggi dalam struktur NU," ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
NU Sebagai Jam'iyyah Diniyyah dan Standar Imamah
Gus Lilur menjelaskan, untuk memahami posisi Rais Aam memerlukan pemahaman mendalam bahwa NU bukan sekadar organisasi kemasyarakatan administratif.
Sejak lahir pada 1926, NU adalah jam'iyyah diniyyah atau perkumpulan keagamaan yang mewadahi tradisi pesantren yang sudah ada berabad-abad sebelumnya.
"Konsekuensi dari pemahaman ini amatlah jauh. Jika NU adalah cara beragama, maka pemimpin tertingginya bukanlah sekadar ketua sebuah perkumpulan. Ia adalah imam bagi sebuah tradisi keagamaan yang dianut puluhan juta orang. Dan imam, dalam tradisi fiqh yang dipegang NU sendiri, harus memenuhi syarat-syarat yang tidak ringan," terangnya.
Oleh karena itu, sosok Rais Aam harus mencerminkan tiga pilar utama NU, yakni bermadzhab secara disiplin dalam fiqh, mengikuti teologi Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam akidah, serta berpegang pada tasawuf Imam al-Junaid dan al-Ghazali.
Karakter ini melahirkan watak tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus), dan tasamuh (toleran).
Menengok Benchmark Tiga Serangkai Pendiri
![Pengusaha nasional asal Situbondo, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy yang dikenal sebagai Gus Lilur, mengungkapkan bahwa surat elektronik (surel) yang pernah ia kirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto mendapat respons positif dari pemerintah. [Dok Pribadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/03/06/56081-gus-lilur.jpg)
Lebih jauh Gus Lilur membeberkan, sejarah mencatat standar tinggi kursi Rais Aam melalui tiga sosok pendiri utama. Pertama, Hadratussyekh KH M. Hasyim Asy'ari (Rais Akbar 1926-1947) yang merupakan ahli hadits dunia dan penggerak Resolusi Jihad.
Kedua, KH Abdul Wahab Chasbullah (Rais Aam 1947-1971) yang menjadi motor penggerak Komite Hijaz dan diplomasi internasional santri.
Ketiga, KH Bisri Syansuri (Rais Aam 1972-1980) yang dikenal sebagai ahli fiqh ketat namun progresif dalam isu pendidikan perempuan dan keluarga berencana.
Dari ketiga tokoh tersebut, muncul empat patokan utama bagi calon Rais Aam masa depan:
- Kedalaman ilmu agama dengan sanad yang jelas.
- Memiliki karya nyata (kitab, pesantren, atau fatwa).
- Kiprah yang melampaui kepentingan pribadi dan kelompok.
- Keteladanan dalam sikap wara’ (menjaga diri dari syubhat) dan zuhud.
Mekanisme AHWA dan Isyarat dari Ploso
Untuk menjaga marwah jabatan ini dari tarikan politik praktis, NU menerapkan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi (AHWA).
Dalam sistem ini, Rais Aam dipilih melalui musyawarah mufakat sembilan ulama sepuh yang memiliki integritas moral tinggi.
Gus Lilur membeberkan, menjelang Muktamar Ke-35, pertemuan para masyayikh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, telah memunculkan sembilan nama ulama yang diproyeksikan sebagai anggota AHWA.
Nama-nama ini dianggap merepresentasikan kekuatan intelektual dan spiritual NU saat ini:
- KH Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri) – Rujukan ruhani pesantren Jawa Timur.
- KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo, Kediri) – Penjaga sanad keilmuan fiqh.
- KH Ahmad Mustofa Bisri/Gus Mus (Rembang) – Penjaga nurani dan teladan ketawadhuan.
- KH Ma'ruf Amin (Banten) – Ahli fiqh ekonomi syariah dan penjaga memori kelembagaan.
- KH Said Aqil Siroj (Jakarta) – Pakar akidah-tasawuf dan rujukan pemikiran kontemporer.
- Tgk H Nuruzzahri Yahya/Waled Nu (Aceh) – Ulama kharismatik dengan khidmah sosial nyata.
- KH Ali Kholil (Balikpapan) – Cicit Syaichona Kholil Bangkalan, penyambung sanad mahaguru NU.
- TGH Turmudzi Badruddin (Lombok) – Ulama sepuh lintas muktamar dari Nusa Tenggara.
- KH Asep Saifuddin Chalim (Mojokerto) – Putra pendiri NU dengan karya besar di bidang pendidikan.
Komposisi itu menunjukkan sebaran geografis dan spesialisasi keilmuan yang luas, mulai dari penjaga sanad klasik hingga penggerak pendidikan modern.
Kehadiran tokoh-tokoh ini diharapkan mampu memastikan bahwa Rais Aam yang terpilih nantinya adalah sosok yang benar-benar "selesai dengan dunia" dan mampu mengimami puluhan juta warga Nahdliyin.
Kursi yang Menghadap Kiblat Sejarah
Posisi Rais Aam bukan sekadar jabatan struktural dalam organisasi, melainkan sebuah imamah atau kepemimpinan keagamaan.
Kursi ini memikul beban sejarah besar untuk tetap setia pada garis perjuangan para muassis (pendiri) sekaligus menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.
Muktamar Ke-35 di tahun 2026 akan menjadi ujian bagi para muktamirin untuk meletakkan kepentingan jam'iyyah di atas segalanya.
Dengan mengukur setiap kandidat melalui patokan tiga pendiri, NU diharapkan mampu memasuki abad keduanya dengan nakhoda yang memiliki kedalaman ilmu, karya nyata, dan keteladanan yang tak tergoyahkan.
Sejarah NU telah menetapkan bahwa untuk "menjadi Rais Aam, integritas dan otoritas keulamaan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar," tambahnya.