Suara.com - Sebuah tulisan opini dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terbit pada pada pekan ini di majalah bergengsi Amerika Serikat, Foreign Policy.
Bertajuk Without Indonesia’s Nickel, EVs Have No Future in America, Luhut mengirim pesan penting dan tegas pada Washington: industri kendaraan listrik negeri Amerika Serikat tidak memiliki masa depan tanpa nikel dan perdagangan bebas dengan Indonesia.
"Tanpa nikel Indonesia, pasar kendaraan listrik Amerika akan sukar berkembang," tulis Luhut di baris pertama opininya yang terbit pada 1 Mei kemarin.
Luhut menuding beberapa anggota kongres Amerika Serikat telah berkongsi dengan para saingan Indonesia di industri nikel untuk menghambat impor produk-produk nikel dari Nusantara.
Ia mengingatkan, Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act atau IRA) yang disahkan Presiden Joe Biden pada Maret lalu, telah memaksa produsen mobil di AS untuk meninggalkan kendaraan berbahan bakar minyak.
Tetapi regulasi yang sama juga mengatur bahwa pabrikan otomotif AS hanya bisa mendapat subsidi jika memproleh bahan baku dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.
Indonesia, yang belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS, pada 2023 lalu sebenarnya sudah menawarkan perjanjian dagang dengan AS, terkhusus yang mencakup mineral-mineral penting termasuk nikel.
Tetapi Washington sampai saat ini belum menanggapi tawaran itu, karena adanya upaya untuk menghalangi terwujudnya kesepakatan dagang dengan Indonesia dari para anggota senat, yang disokong oleh perusahaan pertambangan nikel Australia.
Luhut mengatakan alasan para senator AS yang mempersoalkan isu lingkungan, karena masih ada smelter Indonesia menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara, tidak berdasar.
Baca Juga: Elon Musk Bisnis di Indonesia Lewat Starlink, Menko Marves Janjikan Ini
Ia menilai keberatan senator-senator AS tersebut tidak hanya didasari oleh isu lingkungan, melainkan juga perang dagang dan perebutan pengaruh antara AS dan China.
Padahal, industri nikel dan kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya mendapatkan investasi dari perusahaan China, tapi juga dari berbagai pelaku industri asal Korea Selatan dan bahkan AS.
Luhut mengatakan bahwa jika AS memutuskan untuk menerapkan larangan menyeluruh terhadap nikel Indonesia hanya karena kehadiran China, itu bertentangan dengan pernyataan Menteri Keuangan AS Janet Yellen bahwa sekutu AS di Indo-Pasifik tidak boleh dipaksa untuk memilih antara Tiongkok atau AS.
“Indonesia ingin bermitra dengan semua pihak. Terserah pemerintah AS apakah mau berjabat tangan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau atau tidak. Namun, Indonesia tidak akan menunggu tanpa batas waktu,” ujarnya.
Ia juga mewanti-wanti, AS tidak akan bisa mengurangi emisi karbon tanpa kendaraan listrik. Salah satu kontributor terbesar polusi udara di AS adalah kendaraan bermotor.
Sementara agar pasar kendaraan listrik AS - yang kini kurang dari 1 persen - bisa berkembang dibutuhkan bahan baku, termasuk nikel murah dari Indonesia. Faktanya Indonesia adalah pemilik cadangan dan produsen nikel terbesar dunia.
