alexametrics

Dubes RI Djauhari Oratmangun: China Dukung Kita Jadi Pusat Produksi Vaksin

Arsito Hidayatullah
Dubes RI Djauhari Oratmangun: China Dukung Kita Jadi Pusat Produksi Vaksin
Ilustrasi wawancara. Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun. [Foto: Dok. KBRI / Olah gambar: Suara.com]

Di luar soal vaksin, menurut Dubes Djauhari Oratmangun, secara umum berbagai kerja sama dan kedekatan Indonesia dengan China memang akan terus diperkuat.

Suara.com - Hubungan Indonesia-China kian mesra saja, terutama dalam dekade terakhir. Bukan tanpa sebab mengapa pemerintah tertarik menjalin kerjasama --khususnya di bidang ekonomi-- dengan negara Tirai Bambu itu.

China kini telah menjelma menjadi raksasa ekonomi baru. Studi terkini yang dilakukan lembaga konsultan manajemen global McKinsey menunjukkan bahwa China telah menjadi destinasi ekspor terbesar bagi 33 negara dan sumber impor bagi 65 negara.

“[Secara] Geoeonomi dan geopolitik kan bergeser juga. Sekarang China malah diprediksi setelah 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia,” kata Duta Besar (Dubes) RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, kepada Suara.com.

Dalam wawancara virtual via Zoom, Joe --demikian Djauhari akrab disapa-- menegaskan bahwa inilah momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara kuat di dunia. “Salah satunya adalah China,” tegasnya.

Baca Juga: Penelitian Awal Vaksin Sinovac Dilakukan di Luar Negeri, Ini Kata BPOM

Masih menurut McKinsey, negara yang telah menjalin hubungan diplomasi dengan Indonesia selama 70 tahun ini adalah salah satu pemain global dalam aliran investasi. Dalam periode 2015-2017 saja, negara berpenduduk 1,5 miliar itu telah menjadi sumber investasi terbesar kedua di dunia dan menjadi penerima aliran investasi juga terbesar kedua di dunia.

“China ini pasar yang besar. Semua orang bersaing untuk masuk ke pasar sini atau untuk menggaet kerja sama. Karena diplomasi yang baik, hubungan kita dengan China itu semakin membaik,” kata Joe, pria kelahiran Beo, Sulawesi Utara.

Di Indonesia, investasi China selama pandemi [periode Januari-Juli], seperti yang disampaikan Joe, naik 9% menjadi US$ 2,2 miliar. “Ini realisasi ya, jadi bukan pledge, bukan janji,” ujarnya.

Jika digabung dengan nilai investasi Hong Kong yang jumlahnya US$ 1,7 miliar, China menjadi negara paling top yang berinvestasi di Indonesia.

“Ini saya kira kesempatan atau momentum yang dilihat oleh Pak Jokowi dan jajarannya. So this is the time for us untuk maju. Karena ini kan mewujudkan mimpi Bapak Bangsa kita... [bahwa] pada saat kita merayakan HUT Kemerdekaan ke-100, kita sudah menjadi negara maju. Inilah momentumnya. Buat saya simple saja, kita jangan kehilangan momentum,” kata Djauhari.

Baca Juga: Bulan Depan, Biofarma Terima 15 Juta Dosis Bulk Vaksin Sinovac Dari China

Joe yang saat diwawancarai kontributor Suara.com, Rin Hindryati, masih berada di Yunnan, menjelaskan secara rinci perkembangan terkini hubungan diplomasi Indonesia-China, termasuk dalam bidang ekonomi, vaksin, dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI). Berikut hasil lengkap wawancara eksklusif yang berlangsung 1,5 jam lebih:

Terima kasih sudah bersedia bercakap dengan kami. Pak Joe masih di Yunnan?

Saya masih di Yunnan. Habis selesai meeting kemarin [pertemuan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Yunnan pada 9-10 Oktober --Red]. Kita harus follow-up beberapa hal. Jadi saya masih dengan investor-investor. Kita sedang detailing.

Setelah dari sini saya akan ke Xiamen, karena saya diundang bicara di Konferensi Sarang Burung Walet China. Kita kan eksportir terbesar sarang burung walet di China. Sesudah dari situ, saya kemudian lanjut ke Shandong, karena ada pabrik baja di sana yang berminat untuk masuk ke Indonesia. Lalu dari situ saya ke Shanghai, karena harus mewakili Indonesia untuk China International Import Export. Ada sekitar 40 perusahaan kita yang ikut.

Wah, jadwalnya padat sekali.

Iya. Di sini kan sudah mulai lagi aktif kan.

Di tengah pandemi COVID-19, kegiatan ekonomi maupun pertemuan tetap berlangsung? Sudah berangsur normalkah?

Di sini, di seluruh China, total [kasus terinfeksi virus corona --Red] itu sekitar 400-an saja sekarang. Dan sudah 14 atau 15 provinsi yang bebas COVID. Kebanyakan itu imported cases, jadi bukan kasus dari China. Memang [kegiatan] sudah aktif di sini.

China sendiri sudah enggak ada [kasus corona], tapi [kasus] itu datang dari luar China. Apakah itu orang China yang bepergian ke luar negeri, terus kembali. Semua [pasien COVID-19] ditampung di rumah sakit. Cuma ya gitu, walaupun sudah jalan lancar, semua protokol kesehatan tetap ketat diterapkan: kita semua wajib pakai masker; kalo ada kota-kota yang [menerapkan] aturan karantina, ya, kita harus karantina. Seperti di Tengchong, kan saya karantina 5 hari.

Apa yang bisa kita pelajari dari bagaimana China meng-handle penyebaran virus corona? Pernah diberitakan bahwa ada satu kota di China yang menemukan kasus kurang dari 10 tetapi kemudian seluruh warganya dites swab.

Iya, itu di kota Qingdao. Terdeteksi ada 8 orang terinfeksi virus corona, lalu seluruh warga sekitar 11 juta orang dites swab. Kita mustinya ada kegiatan juga di sana. Akhirnya hajatannya diubah menjadi virtual karena kotanya sudah ada kasus itu dan sedang di-swab. Akhirnya kegiatannya dipindah ke Beijing, kita lakukan secara virtual. Itu tanggal 17 Oktober kemarin.

Untuk urusan tes swab, China melakukannya dengan jauh lebih masif jika dibandingkan dengan Indonesia ya?

Ya, karena kan mereka termasuk yang produsen. Mereka yang buat alat itu. Kita juga kan sudah. Sekarang tes swab juga banyak dilakukan di dalam negeri [Indonesia].

China sudah mulai melakukan itu sejak Februari. Seluruh kota Wuhan [kota ditemukannya pasien virus corona pertama --Red] juga swab semua, hanya dalam beberapa hari saja setelah akan dibuka kembali. Jadi ya, semua di-swab.

Kembali ke soal pertemuan di Yunnan beberapa waktu lalu, mengapa dipilih kota ini sebagai tempat pertemuan? Adakah pertimbangan khusus?

Itu keputusan Menlu China yang merangkap juga State Counsellor atau anggota Dewan Negara di China. Mungkin mereka ingin memperkenalkan daerah lain juga selain Beijing, kan. Waktu dengan Bu Menlu [Menteri Luar Negeri Retno Marsudi --Red] dan Menteri BUMN [Erick Thohir] kan pertemuannya diselenggarakan di kota Sanya di Hainan. Itu kan kota turis. Jadi mereka lagi promo itu.

Kalo Yunnan ini kan, kalo kita belajar sejarah-antropologi, kebanyakan keturunan baik dari kawasan Asia Tenggara maupun Amerika Latin, itu berasal dari Provinsi Yunnan.

Leluhur-leluhur [suku] Batak kan kebanyakan dari Yunnan juga. Ribuan tahun lalu. Ya, kebetulan Menko Maritim dan Investasi orang Batak, jadi ya mungkin pertimbangan Menlu China, “Kita adakan aja di sini.” Dan memang kota ini kota semitropis, jadi tidak dingin. Paling dingin itu 15 derajat celcius. Jadi sejuk, enak dan indah kotanya. Kota kecil tapi indah.

Penduduknya lumayan besar ya Pak? Sekitar 40 jutaan?

Enggak, itu kalo provinsi. Kalo kota Tengchong hanya 700-an ribu. Pertemuannya kan di Tengchong. Itu letaknya pas di perbatasan dengan Myanmar. Akulturasi budaya di sini juga luar biasa. Kita bisa lihat dari cara mereka berpakaian. Makanannya itu cenderung ke Southeast Asia, khususnya Myanmar. Rasanya, kadang kala saat saya makan, ini kok rasanya seperti makanan di Medan. Jadi ya, mungkin benar juga itu leluhur-leluhurnya [orang Batak] dari sini… hahaha.

Jadi ada kedekatan emosional ya Pak?

Ya, kalo kita dulu di SMA atau universitas belajar antropologi, kan disebutkan bahwa ada sebagian warga Nusantara, pada saat itu belum Indonesia, berasal dari Yunnan juga.

Tapi di Provinsi Yunnan industri juga berkembang pesat seperti geothermal?

Iya, betul. Di sana memang [industri] berkembang pesat, juga industri pariwisata.

Apakah dalam pertemuan kemarin dibahas secara khusus kerja sama ekonomi antara Yunnan dengan Indonesia?

Oh, ndak, hanya dengan RRT [Republik Rakyat Tiongkok --Red]. Khusus dengan Yunnan, saya sudah janji dengan pemerintah di sini bahwa saya akan kembali lagi untuk bahas secara detil apa yang bisa dilaksanakan [dalam] kerja sama antara Yunnan dengan Indonesia.

Mereka sudah punya sister province di Indonesia. Dengan Bali kalo gak salah. Dan di sini kota yang berpotensi juga. Ada hal-hal atau sektor-sektor yang punya potensi untuk bisa dibuat kerja sama dengan Indonesia. Saya sudah janji dengan pemerintah di sini, nanti saya akan buat kunjungan khusus saja ke sini.

Apakah akan mem-follow up hasil pertemuan Menko Maritim & Investasi dengan Menlu China?

Gak juga. Enggak. Karena yang kita bahas kalo antara menteri itu kan secara keseluruhan, China. Sedangkan kalo nanti yang mau saya jadwalkan berkunjung ke sini itu, bagaimana Yunnan dan tentunya provinsi-provinsi yang bisa kita identifikasi sesuai dengan apa yang menjadi kekuatan di Yunnan. Misalnya sektor seperti yang sudah dibilang tadi, geothermal, pariwisata, dan pertanian. Mereka kuat di sini. Tapi untuk itu, saya akan adakan kunjungan khusus ke sini.

Setelah pertemuan di Yunnan, media di tanah air menyoroti rencana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar di dunia. Apakah topik ini dibicarakan khusus? Bagaimana timeframe mewujudkan itu?

Atau sebelum ke situ Mbak, mungkin saya gambarkan dulu hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok secara keseluruhan dulu, baru nanti kita masuk ke yang khusus-khusus.

Oke.

Jadi, tahun 2020 ini pasti akan lekat dalam ingatan kita semua, karena kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Tetapi buat saya yang bertugas di sini, ini platinum jubilee sebenarnya [dalam konteks] 70 tahun hubungan Indonesia dan Tiongkok.

Hubungan diplomatik sudah dimulai sejak 19 April tahun 1950. Jadi udah lumayan itu. Sudah 70 tahun; sudah 7 dekade kan. Itu bukan waktu yang singkat dalam hubungan antar dua negara di mana kita [RI] pun baru berusia 75 tahun. Jadi, lima tahun setelah merdeka, kita sudah menjalin hubungan bilateral dengan China.

Banyak yang telah diraih selama 70 tahun, khususnya dalam 10 tahun atau dekade terakhir. Misalnya, komitmen pemimpin kedua negara untuk menjalin hubungan yang setara dalam konteks kemitraan. Karena itu kita sebut [hubungan] dengan China itu adalah comprehensive strategic partnership. Kalo sebelumnya hanya strategic partnership, maka sejak 2013 itu kita elevate jadi comprehensive strategic partnership. Nah, itu [hubungan] saling mendukung dan menghormati.

Lalu yang kedua, nilai perdagangan kita. Perdagangan antar kedua negara itu meningkat secara signifikan. China sekarang menjadi partner dagang kita yang terbesar di dunia. Nanti saya jelaskan, berapa angka-angkanya.

Yang ketiga, kegiatan di bidang investasi. China sekarang investor terbesar ke-2 di Indonesia. Kalo ditambah dengan Hong Kong, jadi Tiongkok dan Hong Kong [digabung], maka menjadi terbesar pertama. Kalo Tiongkok sendiri, terbesar ke-2, sedangkan Hong Kong terbesar ke-4. Pertama Singapura, kedua Tiongkok, ketiga Jepang, dan keempat Hong Kong. Itulah investor-investor utama di Indonesia.

Lalu interaksi di antara people to people. Jadi, [hubungan] people to people itu kan fondasi. Dia menjadi dasar yang kuat untuk hubungan antar negara. Secara politik, hubungan itu bisa ups and down. Tetapi kalo hubungan people to people itu kuat, recovery-nya akan lebih cepat. Pengalaman kita dengan berbagai negara di mana saya pernah bertugas, seperti itu. Jadi paling tidak, based on my experience dan menurut banyak tulisan juga, itu menyatakan demikian.

Diplomasi Indonesia dengan Tiongkok [selama] 70 tahun vis-a-vis telah membawa manfaat yang signifikan bagi rakyat kedua negara. Dalam konteks ini tentunya untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Di tengah pandemi COVID-19 ini diplomasi kita dengan Tiongkok itu semakin kuat. Karena di kala hubungan persahabatan Indonesia yang saat ini sedang diuji, ternyata hubungan antar kedua negara justru semakin kuat. Apalagi dalam merayakan 70 tahun.

Nah, menghadapi tantangan pandemi ini, tentunya kita juga telah menentukan prioritas-prioritas diplomasi untuk menopang Indonesia. Bagaimana kita bisa memenangkan perang melawan pandemi COVID-19. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Jadi yang pertama adalah diplomasi vaksin. Kedua, diplomasi ekonomi.

Diplomasi vaksin dalam konteks ini termasuk [pengadaan] alat kesehatan, dan lain-lain. Karena di awal-awal, saat kita mulai menghadapi pandemi COVID-19, bantuan paling banyak datang dari China.

Lalu yang ketiga, diplomasi perlindungan Warga Negara Indonesia. Itulah yang menjadi arah prioritas diplomasi Indonesia di tahun 2020.

Di awal tahun, ada lima prioritas. Tapi kemudian dikerucutkan lagi pada periode akhir Januari sampai sekarang menjadi tiga. Dua lagi itu adalah keterlibatan kita dalam diplomasi regional dan internasional, jadi region and global diplomacy. Lalu, infrastructure diplomacy.

Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun di kantornya di Beijing. [Dok. Kemlu RI]
Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun di kantornya di Beijing. [Dok. Kemlu RI]

Jadi dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Tiongkok terkait pandemi, ada tiga prioritas diplomasi.

Saya masuk ke diplomasi ekonomi dulu. Data-data yang akan saya sampaikan adalah data tahun 2020 saja supaya relevan, tidak ke 2019. Nanti saya singgung sedikit saja 2019.

Jadi diplomasi ekonomi di Tiongkok pada masa pandemi ini adalah dalam konteks Indonesia incorporated. Yang terlibat bukan hanya pelaku-pelaku utama diplomasi, tetapi juga berbagai kementerian dan lembaga. Dan yang utama itu dengan pelaku-pelaku ekonomi. Jadi pengusaha-pengusaha kita, dan lain-lain.

Khusus di bidang perdagangan, saya sampaikan data periode Januari s/d Agustus 2020. Data ini baru kita dapat dari kepabeanan Tiongkok. Saya pakai data kepabeanan Tiongkok karena saya berada di sini, dan itu kan yang riil yang mereka dapatkan.

Volume perdagangan kita, Indonesia dan Tiongkok, mencapai US$ 48,7 miliar. Itu angka besar untuk situasi pandemi. Sedangkan total nilai ekspor, ini yang menarik, Indonesia ke Tiongkok pada saat ini, periode Januari sampai Agustus itu US$ 23,3 miliar. Ada pertumbuhan sebanyak 6,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Apa refleksinya? Refleksinya adalah dunia usaha kita, saat sedang pandemi pun, ternyata tetap bergerak untuk mengekspor. Saya rasa tidak hanya ke Tiongkok, mungkin juga negara-negara lainnya. Itu yang bisa menopang ekonomi kita. Partner dagang terbesar kan Tiongkok, dan US$ 23,3 miliar itu bukan angka yang sedikit.

Di periode ini juga, impor dari Tiongkok menurun sebesar 11,8 persen. Kita impor memang masih cukup banyak dari China, yakni US$ 25,4 milar, tapi angka itu menurun 11 persen. Kalo dibandingkan dengan tahun lalu, defisit perdangangan kita berkurang 69,2 persen. Kan lumayan. Jadi itu salah satu indikasi.

Saya sendiri berharap, kalau tren ini berlanjut terus, maka by the end of this year, akhir tahun, mudah-mudahan defisit kita dibandingkan dengan tahun lalu menurun secara signifikan.

Faktor apa yang mendorong terjadinya tren ini? Padahal kan pandemi?

Saya kira karena adanya kesepakatan antara Indonesia dan Tiongkok, sehingga memudahkan ekspor-ekspor Indonesia masuk ke Tiongkok. Saya ada detailnya, produk-produk apa saja yang menonjol secara signifikan. Salah satu adalah sarang burung walet, buah tropis, dan lain-lain. Tapi nanti jadi panjang diskusinya.

Sekarang, saya masuk ke investasi dulu.

Investasi periode Januari sampai Juli, dibanding periode yang sama tahun lalu, meningkat 9 persen. Angkanya US$ 2,2 miliar. Ini realisasi ya, jadi bukan pledge, bukan janji. Tahun lalu kenaikan investasi China ke Indonesia itu 95,6 persen dibanding periode 2018. Jadi bayangkan, on top of 95,6% tahun lalu, tahun ini jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu masih ada kenaikan sebesar 9% menjadi US$ 2,2 miliar.

Kalo nilai ini ditambah dengan investasi Hong Kong yang jumlahnya US$ 1,7 miliar, maka Tiongkok plus Hong Kong sudah menjadi nomor satu.

Sebelum pandemi, tingkat pertumbuhan ekonomi kita kan kurang lebih 5,5 atau 5,6 persen. Para duta-duta besar diinstruksikan Bapak Presiden supaya kita bisa mendorong ekspor, menarik investasi, dan yang ke-3 adalah menggalakkan tourism economy, ekonomi pariwisata. Dengan demikian maka kita bisa membuat tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6%.

Kalo pertumbuhan kita bisa di atas 6 persen, maka mimpi-mimpi Bapak Bangsa bahwa beyond 2030 kita sudah menjadi negara yang maju di dunia atau masuk dalam 10 besar, itu tidak mustahil. Seperti juga hasil survei-survei banyak lembaga-lembaga internasional.

Yang ke-4, dengan melihat perkembangan khusus di China, kami tambahkan namanya digital economy. Kenapa ini penting? Karena kerja sama di bidang ini juga luar biasa. Kontribusi ekonomi digital di Tiongkok terhadap GDP-nya itu sudah 30 persen. Sementara di kita dengan 5 unicorn dan 1 decacorn, nilai ekonomi digital kita sudah sekitar US$ 40 miliar.

Banyak prediksi yang menyatakan bahwa by 2025, kita itu leading di Asia Tenggara. Negara lain kan, paling tidak yang ada di kawasan Asia Tenggara, punya unicorn satu satu saja. Kita punya lima. Jadi kalo 2025, nilai ekonomi digital kita bisa di kisaran US$ 133 sampai US$ 150 miliar. Itu berarti kontribusinya terhadap GDP kurang lebih 10 persen. Itu kan luar biasa. Dan kita akan leading di Asia Tenggara.

Dalam konteks inilah kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang ekonomi digital kita dorong juga. Hal-hal yang akan menonjol itu seperti artificial intelligence, Internet of Things (IoT), big data, blockchain, marketplace platform.

Seperti yang beberapa hari lalu dilakukan Konjen Shanghai. Kita sekarang kan pakai platform e-commerce untuk memperkenalkan dan menjual produksi kita di beberapa marketplace di China seperti JD.com, pindoudou, dan lain-lain. Saya juga sudah lakukan di Beijing. Demikian pun Konjen Guangzhou. Jadi kita ikut berpartisipasi di platform-platform digital di sini untuk menjual dan mempromosikan produk-produk Indonesia.

Jadi itulah empat hal dalam konteks diplomasi eknomi yang kita kerjakan. Itulah upaya-upaya kita di Kedutaaan Besar Republik Indonesia [KBRI] di China dalam rangka meningkatkan perdagangan dan investasi.

Tourism memang tahun ini kita tidak bisa berharap banyak. Kalo tahun lalu, jumlah turis dari Tiongkok di atas 2,1 juta orang. Tahun ini kan dengan COVID, saya kira angkanya baru sekitar 200.000-an saja. Jadi memang kita tidak berharap banyak dari tourism. Karena itu kita harus genjot di bidang perdagangan dan investasi.

Tentunya dalam konteks RRT, untuk bidang perdagangan, kita harus memanfaatkan sejumlah perjanjian dan fasilitas yang telah dicapai kedua negara, misalnya Free Trade Agreement, Special Economic Zone, dan lain-lain.

Saya kira dengan Omnibus Law juga akan memudahkan untuk berinvestasi. Tentunya investasi yang sesuai dengan kepentingan kita. Itu akan relevan dengan pertanyaan Mbak tadi.

Walaupun pariwisata tahun ini itu sedikit, bukan sedikit ya, tapi Januari sampai September belum ada perkembangan yang positif, itu tetap kita promosikan mulai dari sekarang dengan memanfaatkan platform-platform digital, media sosial yang ada di sini.

Dengan new normal, sekarang semua serba virtual. Jadi, kita lakukan banyak hal seperti promosi investasi, promosi perdagangan, promosi pariwisata secara virtual. Kalo perdagangan kan promosi bisa online, tapi nanti belinya di offline. Jadi bisa lakukan branding untuk produk-produk Indonesia secara online.

Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apakah saya masuk ke diplomasi vaksin baru kita lihat yang detail-detail, terserah Mbak saja.

Kita diskusikan dulu topik yang sudah Pak Joe sampaikan ya.

Oke.

Menyambung soal ekonomi digital. Pandemi menciptakan iklim bahwa komunikasi atau kegiatan virtual menjadi sesuatu yang bukan lagi pilihan tetapi harus dilakukan. Apakah ini bisa menjadi driving force untuk memacu perdagangan lewat platform marketplace?

Betul. Kalo itu saya percaya. Lihat saja sekarang pemain-pemain digital economy di Indonesia. Itu kan semua anak-anak muda yang brilian. Saya diberi kabar bahwa startup-startup baru yang muncul di Indonesia selama periode pandemi saja, sudah di atas 100-an. Itu kan luar biasa.

Jadi mereka inilah yang sebenarnya leading up, atau akan leading kita untuk memasuki ke dunia yang ‘new normal’. New normal, salah satu yang akan menonjol itu adalah digital economy.

Infrastruktur kita juga sudah punya, dengan Palapa Ring yang diresmikan tahun lalu. Sekarang itu harus dipercepat. Malah di China misalnya saya sudah mempromosikan juga sejak April atau Mei itu program ‘work from Bali’. Jadi orang bisa bekerja saja dari Bali. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan digital atau Internet of Things dan lain-lain, itu kan sudah mengizinkan karyawannya untuk work from home.

Nah, work from home bisa juga kita konversikan jadi work from tourist destination. Jadi bisa from Bali, from Manado, from Maluku, from Danau Toba, from Yogya, dan lain-lain. Dan itu kan sudah dilakukan oleh kebanyakan anak-anak muda kita. Di Indonesia, mereka yang bermain di digital juga bekerja dari Yogya, mereka kerja dari Bali, dari Medan, dan lain-lain.

Betul. Bagaimana animo masyarakat di China soal promosi work from Bali? Apakah responsnya baik?

Oh iya. Respons dari pelaku-pelaku di China itu luar biasa. Saya malah wawancara di Phoenix TV di sini. Selama 9 menit khusus mengenai itu. Jadi responsnya luar biasa. Sekarang kalo [cek] ke Youtube kan sudah beberapa hotel di Bali mulai menawarkan program work from Bali. Respons di China juga cukup tinggi. Cuma kan sekarang masing-masing harus membuka diri dulu. Apakah turis sudah bisa datang berkunjung? Mungkin dengan travel arrangement itu salah satu, bisa ya. Tapi itu kan masih butuh proses.

Pemerintah kan punya kebijakan travel corridor arrangement. Oh, tetapi itu bukan untuk turis ya?

Iya bukan. Itu untuk essential businesses.

Tidak bisa untuk memfasilitasi mereka yang tertarik atau berminat datang untuk bekerja dari Indonesia?

Ya, mungkin nanti. Itu kan baru mulai. Kita lihat perkembangannya ke arah mana. Karena kita berharap juga dengan mulai disuntikkannya vaksin, mudah-mudahan itu dapat menekan penyebaran COVID. Kalo kita bisa menekan penyebaran COVID, kita bisa membuka border lagi, termasuk China.

China sekarang belum membuka bordernya. Jadi ya harus sama-sama. Kita sudah buat travel corridor dengan China, dengan Singapura, saya kira juga dengan Korea Selatan dan Jepang. Jadi perlahan-lahan, mudah-mudahan bisa segera itu diversifikasi aturan travel corridor ke beberapa sektor lain.

Oke. Masih soal digital economy. Pemerintah Jokowi telah mengalokasikan dana cukup besar untuk membangun infrastruktur terkait ketersediaan internet. Ini tentu memudahkan pekerjaan Bapak di sini untuk terus mempromosikan Indonesia lewat platform media sosial?

Betul. Kita ada bikin summit, ASEAN-China Summit… sebentar saya lupa tanggal berapa. Mustinya saya yang bicara juga di sana. Kemarin saya juga diundang bicara di China-Digital Summit di Fuco. Itu tanggal 12 Desember lalu. Acara ini sudah digelar selama 3 tahun berturut-turut, dan saya selalu kasih keynote speech di situ. Karena sekarang masih serba virtual, jadi saya kirim video saja. Nanti saya kirim videonya ke Mbak.

China Digital Summit itu luar biasa. Saya kenal banyak pemain-pemain digital besar di sini dan sudah berkunjung ke mereka semua dan mengatur kerja sama dengan Indonesia.

Infrastruktur kita juga sudah jauh lebih memadai sekarang. Coba saja lihat, sekarang muncul platform-platform digital dari kawasan timur Indonesia, dari Papua, Maluku, Manado, yang dulu kan orang gak terbayang kan. Karena infrastruktur digitalnya sudah ada, jadi sudah mudah. Ini semua memudahkan mereka untuk meng-create misalnya Kitong Bisa [startup asal Papua di mana dalam platform online tersebut berbagai produk sosial, budaya dan ramah lingkungan dijual --Red]. Itu kan dari Jayapura.

Masih ada contoh lain yang muncul dari berbagai pelosok di Indonesia. Ada dari Medan. Saya lupa nama aplikasinya, tapi ada itu. Simpel idenya, bagaimana dengan startup itu kita tahu barang yang kita beli ini palsu atau asli.

Jadi muncul startup di berbagai daerah. Ada platform penjualan produk-produk khas dari daerah tersebut yang dari UKM daerah tersebut. Jadi saya kira ini salah satu cara yang menonjol.

Kita juga sedang membahas kerja sama dengan marketplace-marketplace di China dengan di Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UKM kita di sini. Kalo saya ada di Beijing, bisa saya tunjukkan contoh produk-produknya.

Jadi memang potensi ekonomi digital itu kan luar biasa besar ya, karena market kedua negara sama-sama besar. Hubungan bisa saling menguntungkan, begitu?

Betul. Penduduk China ada 1,5 miliar orang dan kelas menengahnya sudah 600 juta. Kelas menengah ini kan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, produk UKM kita itu terkenal dengan keunikannya. Orang Indonesia itu kan kreatif. Produk-produk kreatif itu laku dijual.

Contoh, belum lama ini kerupuk atau shrimp cracker dari Indonesia terjual Rp 12 miliar hanya dalam tempo 18 menit. Kerupuk ini dikemas dengan bagus, mereknya ‘Papatonk’, dijual di platform digital di sini, dibantu influencer. Terjual cepat. Dia [pemiliknya] bilang ke saya: “Pak, saya akhirnya kan... pekerja-pekerja saya, bisa gak ada PHK, karena kan saya bisa jual di sini seperti itu.”

Kemarin Pak Konjen juga menjual produk-produk Indonesia di salah satu marketplace di sini. Saya belum terima laporan hasilnya berapa, tapi biasanya di platform-platform tersebut [dipakai] untuk branding, nanti jualnya di offline.

Sarang burung walet juga beberapa waktu lalu dijual dengan menggunakan platform ini. Saya sedang bahas juga dengan JD.com di sini, bagaimana kita bisa lebih mengefektifkan Paviliun Indonesia di JD.com itu.

Dengan Alibaba juga ada perjanjian khusus kan?

Sudah, sudah ada. Itu tahun 2018, waktu saya baru masuk sini. Saya hadir di penjualan online Alibaba setiap tahun. Sudah dua kali saya diundang ke sana, bertemu Jack Ma lagi.

Di China kan digitalisasi sudah sangat progresif, sementara Indonesia masih ada pekerjaan rumah [yaitu] mengubah mindset penduduk untuk bertransformasi ke era digital. Apakah kesenjangan ini dapat menghambat?

Kalo saya optimis, karena kan kemajuan kalangan muda, kaum milenial di Indonesia, juga sudah luar biasa. Tingkat penetrasi Internet di Indonesia kini di atas 100 juta. Jadi cukup signifikan.

Saya kira kebijakan dalam negeri Indonesia, Pak Presiden, tentunya dalam konteks ini Kominfo, itu sudah sangat kondusif. Cuma sekarang bagaimana kita menyikapi itu. Jadi ya, peluang itu ada, tinggal bagaimana kita menangkap peluang-peluang tersebut.

Kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing ini terus berupaya bagaimana memfasilitasi ini supaya gathuk [serasi --Red], bisa nyambung, gitu lho.

Mustinya Februari kemarin saya dengan Meituan mau ke Indonesia. Meituan itu platfrom digital ke-3 terbesar di sini. Jadi pertama Alibaba, kedua JD.com, dan ketiga Meituan. Kemarin saya bahas bagaimana kalo kita buat pilot project di beberapa provinsi dulu dengan marketplace yang besar, juga di Indonesia. Jadi ini sedang kita bahas. Seharusnya saya Februari lalu ke Indonesia dengan mereka, tapi kemudian ada COVID, jadi tertunda. Sekarang kita lakukan secara virtual-lah. Kira-kira begitulah mengenai digital economy.

Menarik sekali. Nampaknya ini akan menjadi sumber pendapatan yang besar juga ya.

Iya. Coba lihat saja yang kita punya: Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Itu kan 10 atau 8 tahun lalu nilainya masih berapa, sekarang kan sudah miliaran US dollar. Yang Decacorn kan Gojek, sudah di atas US$ 10 miliar. Tokopedia mungkin US$ 8-10 miliar. Kan itu besar sekali.

Kalau setiap perusahaan Indonesia mulai melakukan transformasi digital, tentu sangat membantu pengembangan ekonomi lokal ya?

Iya, saya kira betul sekali Mbak. Pemerintah kan, Pak Presiden dan jajarannya, memberikan prioritas juga terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia. Jadi saya optimis. Kebetulan kan anak-anak saya, dan banyak saya kenal anak-anak muda, bermain di digital ekonomi. Jadi saya cukup ikuti perkembangan digital ekonomi di Indonesia. Saya di sisi optimistik.

Dubes RI Djauhari Oratmangun dalam salah satu poster kegiatan di China. [Dok. pribadi]
Dubes RI Djauhari Oratmangun dalam salah satu poster kegiatan di China. [Dok. pribadi]

Sekarang kita ke isu yang lain, soal mobil listrik. Ini salah satu industri masa depan yang akan dikembangkan dan menjadi prioritas pemerintah.

Betul. EV, electric vehicle, jadi prioritas kita. Mungkin saya cerita singkat saja. Begini: waktu saya masuk sini, saya minta atase perdagangan, “Coba dong, bedahin elemen-elemen dari ekspor kita ke sini.” Saya dapat angka electronik cuma US$ 3 miliar. Dari US$ 3 miliar, elemen baterainya sangat minim.

Lalu saya minta juga, “Coba bedahin ekspor dari salah satu negara di ASEAN.” Saya gak usah sebut nama negaranya. Ekspor elektronik mereka sekitar US$ 30 miliar. Dari komponen elektronik itu, komponen baterainya sekitar US$ 20-an miliar. Nah, kan saya lalu bertanya-tanya, “Yang punya nikel kita, kok komponen ekspor elektronik kita, khususnya baterai, itu sangat minim?” Kan something must be wrong with us. Itu kan logikanya.

Untuk electric vehicle, saya kira sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, itu menjadi salah satu prioritas. Oleh karena itu produksi baterai lithium pun menjadi prioritas, karena kebutuhannya akan sangat meningkat. Semua kan sekarang bergerak ke arah EV.

Dalam konteks itulah kemudian Pak Menteri Maritim dan Investasi mencari investor-investor di sektor tersebut. Kebetulan saya yang dampingi waktu kita roadshow pada tahun sebelumnya dan tahun lalu.

Jadi tidak hanya di hulu, tetapi juga sampai hilir. Itulah kemudian dilakukan pembicaraannya secara detail di Tengchong kemarin. Kami berbicara dengan investor-investor utama di sektor-sektor tersebut yang ada di Tiongkok. Pertemuan ini masih berlanjut terus.

Jadi agenda pertemuan Pak Menko dengan Menteri Luar Negeri China yang merangkap state counsellor atau anggota dewan negara, selain kerja sama di bidang vaksin, juga kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama di bidang ekonomi salah satunya yang tadi ditanyakan Mbak itu.

Selama ini kalau kita menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain, selalu yang dikedepankan adalah kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Akibatnya teknologi kita tidak berkembang. Kita hanya menjadi pensuplai bahan baku. Apalagi teknologi baterai di kita kan belum berkembang. Bagaimana agar hal itu tidak terulang?

Tidak lagi terjadi. Jadi, kita mulai dari pengolahan bahan baku smelter. Industri hulu itu kan nikel, lalu diolah menjadi bahan baku, jadi baja, ada zat-zat kimia lain juga yang saya gak tahu, tapi itu kemudian bisa menghasilkan baterai lithium untuk EV. Baterai itu akan disuplai untuk electric car. Kita sudah pikirkan juga kebutuhan baterai lithium untuk EV yang ada di Indonesia.

Dalam konteks itulah yang akan terjadi kemudian transfer of technology. Itu semua sudah dibicarakan. Untuk itu, di tahun ini kita sepakat diadakan pendidikan vocational. Karena kan kita butuh tenaga-tenaga kerja yang memahami itu. Mereka juga kan harus mengambil alih ini semua. Sudah, jadi sudah dibicarakan.

Dalam konteks itu, kita bahas mulai dari hulu sampai hilir termasuk pendidikan buat calon-calon pekerja tersebut.

Jadi kita bukan hanya dengan China, tapi dengan negara-negara lain juga. Kita bahkan ingin menjadi pusat untuk infrastruktur electric vehicle di kawasan Asia Tenggara. Itulah yang secara makro dibahas oleh Pak Menko.

Kalo soal transfer of technology, kita punya pengalaman kurang baik di mobil konvensional. Setelah lama memiliki pabrik, tidak pernah ada mobil buatan Indonesia. Artinya transfer of technology tidak terjadi. Apakah untuk EV dan baterai sudah diantisipasi agar pengalaman serupa tak terulang?

Sudah, sudah.

Karena untuk pengembangan teknologi, kuncinya adalah inovasi kan?

Karena itulah kita sudah punya Xinhua Research and Technology Innovation di Bali yang diresmikan tahun 2018. Persisnya di Kura-Kura Island di Bali. Jadi memang isu research and development kemarin juga dibahas secara detil oleh Pak Menteri. Malah terus kita komunikasi juga dengan Menteri Tenaga Kerja, dan lain-lain. Saya kira rilis detailnya mengenai itu sudah akan disampaikan oleh kantor Menko Maritim dan Investasi dalam waktu singkat. Karena pembahasannya cukup detail.

Artinya sudah mulai ada eksekusi?

Oh iya, sudah, sudah.

Kalau pabrik baterai di Morowali, bagaimana progres terakhir?

Ya, positif kan. Itu tanya mungkin ke Kemenko Maritim dan Investasi. Karena saya gak ikuti secara detail. Mereka yang tahu persis detailnya. Tentunya saya komunikasi terus juga dengan investor-investor yang ada di sini. Tapi perkembangan detail, berapa pelebarannya, angka-angkanya, itu semua ada di kantor Komenko Marinves.

Kemarin kita bahas secara detail. Saya tentunya punya, tetapi yang paling relevan untuk menyampaikannya ke publik kan dari kantor Menko Marinves. Karena mungkin ada fine tuning-nya. Pembicaraan-pembicaraan secara virtual masih dilakukan terus. Malah, saya nanti malam makan malam dengan mereka semua.

Oh, oke.

Iya, nanti malam saya makan malam dengan semua investor besar yang invest di Morowali dan Weda Bay yang di Halmahera. Makan malam bukan dengan CEO lho, tapi chairman-nya, pemiliknya.

Apa yang akan dibahas?

Ya, saya mau tanya kepada mereka progresnya seperti apa, sudah sejauh mana. Tapi memang saya kira Pak Menko itu punya insting kuat. Tepat itu. Saya ikuti beliau sudah 2 tahun ini. Dalam 2 tahun ini, cepat sekali jumlah investasi China yang masuk di Indonesia yang fokus pada sektor-sektor tersebut. Karena ini punya nilai tambah yang luar biasa.

Bayangkan saja, di nikel kita bisa menghasilkan lithium battery. Apalagi kita kan punya cadangan nikel paling besar di dunia. Nilai tambahnya luar biasa.

Dunia di masa depan itu berkembang ke arah EV. Bukankah kita bisa menjadi pemain global? Ini yang saya kira dipikirkan oleh Bapak Presiden dan jajarannya. Jadi dalam konteks bermain secara global tersebut, kita punya kekuatan baik dari hulu sampai hilir.

Produsen baterai di dunia itu kan terbatas, hanya tiga: China, Korea Selatan, dan Jepang. China sendiri adalah produsen terbesar.

Betul. Dalam pembicaraan itu kita rangkul semua. China yang rangkul mereka, terus datang ke Indonesia.

Belum lama ini saya bicara dengan peneliti di bidang baterai lithium. Dia orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Jerman. Dia bilang saat ini Jerman sedang berupaya untuk merelokasi pabrik baterai China ke Jerman. Kalo China lebih tertarik membangun pabrik baterai besar di Indonesia, berarti kita bisa mengekspor ke sana?

Iya, betul sekali. Dalam konteks itulah Pak Menteri membahas kerja sama di bidang electric vehicle atau kendaraan listrik. Saya kira instruksi Bapak Presiden tepatlah. Kita berharap hasilnya sudah bisa kita nikmati 2024 atau 2028. Jangka panjang ya. Jadi secara bertahap.

Baik. Sekarang kita pindah ke topik lain soal poros maritim dunia.

Oh, oke. Gak ke vaksin dulu? [Tapi] Poros Maritim, ayo, silakan.

Poros Maritim kan sudah diinisiasi China sejak 2013. Indonesia mulai aktif berpartisipasi sejak kapan ya? Dan apa pertimbangannya?

Kalo kita mulai membahas secara detail itu 2017.

Artinya kita mulai serius berpartisipasi di tahun itu?

Iya. Belt and Road Initiative, namanya.

Jadi kan begini, Poros Maritim itu dulu namanya Silk Road. Itu di-announced Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Indonesia… saya lupa tahunnya, nanti Mbak bisa cek.

Tapi sejak itulah kemudian Indonesia mulai ikut berpartisipasi. Kita mulai aktif membahasnya di 2017 saat Bapak Presiden hadir di Belt and Road Initiative Summit di Beijing, China, tahun 2017. Lalu Belt and Road Summit ke-2 tahun 2019 yang dihadiri Pak Wapres Jusuf Kalla. Waktu itu bulan April.

Karena itulah sejak 2017 sampai 2018 kita membahas sinergi. Sinergi antara Poros Maritim Indonesia dengan Belt and Road Initiative dari China. Jadi itu namanya sinergi. Kita kawinkan supaya bisa berjalan bersama-sama, khususnya untuk Indonesia. Dalam konteks itu kemudian ditandatangani MoU antara Indonesia dan Tiongkok. MoU-nya berjudul “Synergy Global Maritime Fulcrum”. Ini merupakan sinergi antara Poros Maritim Indonesia dan Belt and Road Initiative China.

Kemudian, itu menghasilkan empat koridor ekonomi. Korider ekonomi pertama di Sumatera Utara, kedua di Kalimantan Utara, ketiga di Sulawesi Utara, dan keempat di Bali. Tim feasibility study untuk proyek-proyek itu sudah bekerja. Dari China sudah datang ke Indonesia beberapa kali. Sekarang kan proyek-proyeknya perlahan-lahan mulai jalan, baik itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi dan Bali. Kalo di Bali itu infrastruktur pariwisata dan manufaktur.

Garis besar nilai investasi Belt and Road Initiative pada saat pembahasan awal sekitar US$ 64 miliar. Lumayan kan. Jadi itulah kira-kira tentang Poros Maritim Indonesia.

Apa pertimbangan pemilihan lokasi untuk empat koridor ekonomi itu?

Itu yang paling tahu sebetulnya Bappenas, Mbak. Karena harus dikaitkan dengan prioritas pembangunan kita juga. Saya kira itu pembahasan di dalam negeri sehingga diputuskan koridor ekonomi tersebut. Kan itu dikaitkan juga dengan poros maritim kita.

Kalo kita lihat, memang tidak ada di Jawa, karena di Jawa kan sudah banyak industrinya. Jadi, supaya membangun dari luar. Saya kira pembahasannya cukup intensif di Indonesia melalui Bappenas. Kan tetap harus dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional juga.

Pemerintah China kelihatan tertarik sekali untuk menggelontorkan dana investasi yang besar, membangun proyek-proyek industri maupun infrastruktur. Tentu ini memengaruhi mobilitas orang antar kedua negara. Apakah Pak Joe melihat ada ekses negatif?

Kalo saya melihatnya, itu tergantung bagaimana kita menerimanya. Contoh di Morowali. Kan orang suka mispersepsi. Dari tenaga kerja 35.000 yang ada di sana, orang Tionghoa kan hanya 5.000, sedangkan 30.000-nya orang Indonesia. Tapi ya, biasalah, kalo kita kan sangat suka terpengaruh juga dengan berita-berita yang belum tentu validasinya. Akhirnya terbawa.

Sama seperti misalnya sekarang Wijaya Karya [perusahaan konstruksi milik pemerintah --Red] atau yang lain, investasi di Afrika. Kita bawa juga tenaga kerja ke sana untuk kerja. Jadi, think about that! At least pada saat-saat awal investasi, pasti mereka akan bawa tenaga kerja mereka untuk mengerjakan hal-hal yang belum kita punya.

Kemudian putra-putra daerah dididik. Sekarang terbukti di Morowali kan tenaga-tenaga kerja lokal malah sudah banyak, sudah 30.000. Jadi memang prosesnya seperti itu.

Seperti juga dulu investasi dari negara-negara lain yang masuk ke Indonesia, kan sama saja. Di awal-awal, ada negara A investasi ke Indonesia, ya negara A ini kirim orangnya dulu. Negara B juga begitu. Itu sama juga dengan China. Ya, seperti gitu juga kan.

Soal perjanjian perlindungan tenaga kerja dengan China. Apakah kita punya perjanjian untuk melindungi tenaga kerja kita di sana? Belum lama ini kan ada kasus pekerja Indonesia yang diperlakukan tidak manusiawi.

Kasus ABK?

Iya.

Ya, ABK kan sudah kita selesaikan. Kita sudah pulangkan ABK hampir 100 dari sini. Ya, biasalah dalam hubungan.. Kan yang nakal bukan hanya pemiliknya, tapi agen-agennya juga kan. Jadi ya, begitulah. Pokoknya kita berusaha untuk selesaikan apa permasalahan-permasalahan yang timbul.

Maksud saya, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang di China kan harus sama dengan bagaimana kita memperlakukan tenaga kerja mereka di sini yang semacam ada privilege. Tentu kita menuntut hal yang sama.

Siapa yang bilang ada privilege, Mbak. Gak, dong, nggak ada privilege. Privilege dari mana? Kita kan seleksi juga mereka yang masuk sana. Mereka kewalahan juga kalo ini kan… Kan bagaimana: Mbak yang punya uang, Mbak yang investasi, masak gak goleh diizinkan untuk bawa orang untuk bantu Mbak. Coba, think about that. Iya toh? Karena misalnya saya nih, Indonesia ini akan investasi di negara lain, masak dia gak boleh bawa orangnya untuk kerja di sana membantu, melihat investasi kita di sana. Jadi kan itu normal. Gak ada yang luar biasa di situ.

Waktu negara-negara lain ke Indonesia untuk investasi, mereka bawa orangnya untuk kerja di Indonesia. So nothing special. Lalu kemudian dididiklah orang-orang Indonesia agar bisa mengambil alih pekerjaan tersebut. China baru belakangan dibandingkan dengan negara-negara yang lain kan.

Soal perlindungan tenaga kerja TKI yang di China dan TKA China di Indonesia harus sama perlakuannya, saling melindungi sesuai perjanjian internasional.

Iya, ada. Proses itu ada kok.

Hubungan Indonesia-China semakin dekat. Itu ditegaskan kembali saat merayakan 70 tahun hubungan bilateral. Kita sepakat untuk memperkuat hubungan yang saling menguntungkan. Konsekuensinya, mobilitas orang antar dua negara semakin tinggi. Beberapa waktu lalu ada ditemukan kasus perdagangan manusia; terakhir modusnya itu perkawinan. Terkait hal itu, bagaimana KBRI melakukan tindakan preventif agar tidak terulang?

Iya, masalahnya kan, orang kita juga dagangin orang kita. Udah. Yang itu [kasus perdagangan manusia dengan modus kawin kontrak antara warga China dan WNI --Red] udah kita selesaikan tahun lalu. Kan sudah kita kirim pulang ya, ada hampir 100 orang. Saya gak tahu angka pastinya, tapi kita pulangkan, kita selamatkan mereka.

Saya kira agen-agennya itu, baik orang Indonesia maupun yang di China... saya itu sebenarnya marah. Kok sesama anak bangsa mau mendagangkan anak bangsa sendiri.

Saya terima mereka di KBRI, baik mereka yang lari atau yang kita selamatkan. Saya sedih karena ada yang masih sangat muda. Saya bayangkan itu anak saya sendiri. Saya marahnya luar biasa pada saat itu. Marah kepada agen yang menjual mereka, marah kepada oknum-oknum yang membuat itu bisa terjadi.

Saya ada di situ. Jadi rasa marah saya itu, bukan rasa marah seorang pejabat tetapi rasa marah seorang bapak karena melihat anak yang jadi korban... [Mereka] Masih anak-anak, masih belasan; ada yang 15 tahun. Tapi saya marah karena melihat ada beberapa yang masih di bawah umur. Dan itu kan mereka didagangkan oleh sesama warga negara Indonesia kan. Kalo ketemu saya pengen gebukin aja itu. Karena bagaimana saya melihat mereka. Kita selamatkan mereka dari [tempat yang jaraknya] ratusan kilometer dari Beijing.

Modusnya bagaimana ya, Pak? Kok bisa ratusan orang terperangkap?

Ha… itulah di dalam negeri kan, bagaimana mereka bisa lolos dengan KTP palsu dan lain-lain.

Mereka umumnya masuk sebagai turis? Atau pekerja?

Ada yang sebagai turis. Ada-lah proses di dalam negeri itu. Kita kan hanya menerima limpahan di sini.

Tapi itu udah selesai. Mudah-mudahan gak ada lagi pengiriman-pengiriman dari Indonesia. Kan agennya sudah ditangkap, sudah diproses pengadilan di Indonesia. Baik agennya dari Indonesia maupun agennya dari China.

Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun (kiri) menerima cendera mata dari Wakil Presiden China Gezhouba Group International Engineering Co Ltd, Hu Peng, di Wisma Duta KBRI Beijing pada Senin (18/5/2020). (ANTARA/HO-KBRI Beijing/mii)
Dubes RI untuk China Djauhari Oratmangun (kiri) saat menerima cendera mata dari Wakil Presiden China Gezhouba Group International Engineering Co Ltd, Hu Peng, di Wisma Duta KBRI Beijing pada Senin (18/5/2020). (ANTARA/HO-KBRI Beijing/mii)

Sekarang soal vaksin ya, Pak.

Oke, diplomasi vaksin. Saya berikan penjelasan dulu, nanti habis itu baru nanya ya.

Saya sebut bukan hanya diplomasi vaksin, tapi diplomasi vaksin dan alat-alat kesehatan. Karena sejak mulai merebaknya COVID-19, lalu kemudian masuk ke Indonesia, pada saat itu kita kekurangan alat-alat kesehatan dan lain-lain. Lalu kita kan berdiplomasi juga.

Saat China menghadapi masalah di Wuhan, kita juga kirim bantuan. Jadi, ketika kita sedang menghadapi masalah, bantuan dari China juga luar biasa. Diangkut mungkin lebih dari 10 pesawat, baik Garuda, Hercules, dan lain-lain. Saya awasi semua itu. Waktu itu diangkut di periode mulai Maret sampai Mei. Setelah itu kan sudah sangat berkurang, termasuk ventilator dan lain-lain. Itulah diplomasi alat kesehatan.

Sekarang diplomasi vaksin. Begitu kita tahu bahwa mulai ada penelitian vaksin di China, Menteri Luar Negeri menginstruksikan saya supaya melakukan pendekatan-pendekatan kepada pihak-pihak yang melakukan research dan penelitian di bidang kevaksinan di sini, yakni Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan lain-lain.

Itulah kemudian terwujud kerja sama kita dengan mereka, yang sealed atau ditandatangani itu. Oh ya, kita juga berkonsultasi dengan Biofarma di Indonesia.

Jadi Indonesia itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan vaksin di China. Pertama itu Sinovac Biotech Ltd., kedua CanSino, dan ketiga Sinopharm. Jadi ada tiga yang kita kerja samakan di sini. Khusus dengan Sinovac, kerja sama itu dilakukan melalui G42 yang ada di Uni Emirates Arab. Karena memang mereka kan di sana.

Itulah yang dilakukan kemudian oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN saat berkunjung ke Sanya bulan Agustus lalu, yang juga menyaksikan pendandatanganan antara Biofarma dan Sinovac. Kemudian dengan yang di United Arab Emirates, G42, saya lupa dengan Kimia Farma atau dengan Biofarma. Nanti bisa dicek karena saya gak mengurusi itu. Saya ngurusin yang di sini saja [PT Kimia Farma kerja sama dengan perusahaan asal UEA G42 Healthcare Holdings terkait pengembangan produk-produk vaksin COVID-19 --Red].

Untuk memastikan itu semua dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang terjadi saat kunjungan Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN, Pak Menkomarinves pun datang. Beliau didampingi Menteri Kesehatan. Agendanya adalah untuk membahas dengan ketiga dari mereka tersebut.

Di dunia ini yang sudah uji klinis fase ke-3 itu ada 7 produsen vaksin. Empat itu dari China, 3 dari Eropa dan Amerika.

Untuk dari China itu, yang tiga itu yang sudah kita hubungi yaitu Sinovac, CanSino, dan Biofarma. Sedangkan satu lagi itu adalah institusi militer di sini yang punya. Jadi itu untuk kebutuhan militer merekalah. Kira-kira seperti itu.

Pada saat berkunjung ke sini, Menkomarinves khususnya Menkes melakukan pembicaraan dengan Menlu dan state counsellor Wang Yi. Memang dicapai kesepakatan untuk mendukung Indonesia agar menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan kita, di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Biofarma itu kan sudah memproduksi vaksin-vaksin yang lain juga, vaksin polio dan lain-lain. Industri farmasi mereka kan usianya sudah 130 tahun. Jadi sudah cukup tua, sudah sejak zaman Belanda. Karena itu saat berkunjung ke sini, Pak Honesti Basyir, chairman dari Biofarma, juga disertakan untuk melakukan pembahasan di sini.

Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut uji klinisnya sudah memasuki tahap ke-3 dan dalam proses untuk mendapatkan yang namanya emergency use authorization atau EUA.

EUA di sejumlah negara. CanSino melakukan uji klinis tahap ketiga di Tiongkok, Uni Emirates Arab, Peru, Maroko, dan Argentina. Sementara Sinovac melakukan uji klinis tahap ketiga di Tiongkok, Indonesia, Brazil, Turki, Bangladesh, dan Chili. Nah, emergency use authorization itu dari pemerintah Tiongkok telah diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut.

Pemerintah Uni Emirates Arab juga telah memberikan emergency use authorization kepada G42, Biofarma.

Tim inspeksi dari BPOM juga sudah tiba di China. Mereka terdiri dari Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama, Biofarma. Sudah ada di sini untuk melakukan inspeksi ke ketiga perusahaan tersebut. Kita sudah mengaturnya. Sekarang mereka sedang karantina. Setelah selesai karantina, baru dilakukan.

Jadi begitulah cara memastikan kehalalan vaksin dari Sinovac, CanSino. Ada delegasi Majelis Ulama Indonesia. Kalo G42 yang Sinopharm, MUI-nya Abu Dhabi kan sudah menyatakan no issue. Karena itulah kita ambil dari sana.

Lalu tentunya jumlah vaksin yang akan diberikan. Itu saya kira Kemenkes yang umumkan. Berapa jumlah untuk emergency use dan juga untuk tahun 2020. Kalo sekarang yang diproduksi itu untuk emergency use. Saya kira Pak Menkes sudah ngomong itu ya. Mungkin Mbak sudah tahu juga. Itu kan mulai Oktober nanti dikirim dari sini, lalu mulai November penyuntikan. Nah, itu yang paling tahu Kemenkes. Tugas saya di sini negosiasi dengan mereka. Soal urusan di dalam negeri itu urusan Kemenkes.

Jadi yang jelas, kita sudah dapat komitmen dari tiga perusahaan vaksin tersebut untuk emergency use di Indonesia, dan untuk suplai 2020 dan suplai 2021.

Artinya, sudah cukup confidence bahwa vaksin ini aman untuk disuntikkan ke orang, tentu yang masuk kelompok prioritas ya?

Kan di China sudah.

Karena di Amerika, Johnson & Johnson telah menunda uji vaksin setelah kedapatan seorang relawan mengalami sakit. Apakah perusahaan produsen vaksin di sini sudah lebih percaya diri untuk memproduksinya?

Kan harus selesai fase ketiga dulu. Ini sekarang kan tahap akhir dari fase ketiga.

Seberapa confidence Pak Jo obat ini bisa diproduksi lalu disuntikkan?

Kita harus tunggu hasil fase ketiga. Tapi sejauh ini kan tidak ada permasalahan dengan tiga perusahaan itu. Karena kan fase ketiganya tidak hanya dilaksanakan di China, tapi juga di beberapa negara lain. Ikuti saja perkembangan fase ketiga. Di Indonesia juga kan gak ada masalah sejauh ini.
Saya kan ngikutinnya dari koran juga, dari media juga. Karena saya kan tidak terlibat. Tapi sejauh ini yang saya tangkap dari laporan media kan tidak ada masalah. Di Indonesia uji klinis fase ketiga kan.

Tadi Bapak sebutkan Indonesia akan menjadi salah satu manufacturer-nya. Artinya nanti obatnya diproduksi di Indonesia?

Iya, untuk 2021. Bahan baku kan yang diberikan dari China. Itu kan dalam bentuk bulk ke Indonesia.

Ketergantungan bahan baku obat kita kan sangat tinggi ke China. Artinya hampir 90% bahan baku akan disuplai dari China? Dan kita hanya tinggal produksi saja?

Ya. Memangnya bahan baku obat sudah ada di Indonesia? Saya gak tahu soal ini. Soalnya kan kita gak punya bahan baku. Kalo kita gak punya bahan baku, ya kita harus cari bahan baku. Kecuali [kalau] kita sudah punya bahan baku.

Memang belum ada. Selama ini ketergantungan bahan baku obat kita sangat tinggi khususnya ke China dan India.

Iya, kecuali kita sudah punya bahan baku.

Sebenarnya tahun lalu, di era Menkes sebelumnya, saya dengan BrightGene sudah groundbreaking. Itu bulan Juli tahun 2019. Kita groundbreaking untuk BrightGene memproduksi bahan baku di Indonesia. Itu lokasinya di Klender [Jakarta Timur]. Jadi memang ini yang sedang kita dorong juga: memproduksi bahan bakunya di Indonesia. [Tapi] Tahu-tahu datang COVID, jadi tertunda.

Memang sudah ada dalam perencanaan [untuk diarahkan] seperti yang terjadi di smelter, dan lain-lain. Kita ingin juga kalo mau menjadi hub, menjadi pusat manufaktur vaksin di kawasan, maka bahan bakunya harus kita mampu memproduksinya. Karena itulah kita juga kerja samakan untuk memproduksi bahan baku di Indonesia.

Jadi Pak Jo optimis vaksin corona akan tersedia sebelum akhir tahun?

Untuk emergency use, sudah. Kesepakatannya kan begitu kemarin. Saya kira Pak Menteri [Kesehatan] sudah umumkan jumlah-jumlahnya sampai akhir tahun.

Terakhir, ini soal wisata halal. Ini kan juga sektor yang strategis karena penduduk kita kan mayoritas Islam. Apakah Pemerintah China ada perhatian ke sana?

Ya, dulu sebenarnya ada, bukan hanya wisata halal. Pada saat kunjungan Perdana Menteri Li Keqiang ke Indonesia tahun 2018 bulan Mei, salah satu item, saya masih ingat, itu membahas bagaimana kita sama-sama menjadikan Indonesia untuk menghasilkan produk-produk halal.

Jadi dengan demikian hasilnya itu bisa kita ekspor. Itu akan [menjadi] pemasukan buat kita. Kita ekspor ke negara-negara yang mayoritas muslim.

Ada bagusnya kalo kita bisa memproduksi produk-produk halal. Karena selama ini yang leading untuk produk-produk khususnya makanan halal kan Thailand. Padahal mayoritas muslim ada Indonesia.

Pemerintah Tiongkok punya keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia memajukan industri halal di Indonesia, sehingga bisa kita ekspor ke negara-negara lain.

Benefit untuk Pemerintah China apa ya?

Di China kan ada penduduk muslim juga. Sekitar 25 juta. Itu banyak lho. Memang kalo dibandingkan dengan penduduknya yang 1,5 miliar, [itu] kecil. Tapi penduduk Bahrain kan gak sampe 25 juta, penduduk Kuwait juga kan gak sampe 25 juta, Uni Emirates gak sampe 25 juta, jadi meaning that mereka banyak juga gitu.

Industri halal itu bisa digiatkan di Indonesia. Karena memang sejak saya masih di Rusia [sebagai Duta Besar RI untuk Rusia 2011-2016 --Red], kan saya ikut konferensi hallal product di Rusia juga. Kita waktu itu mempromosikan secara luar biasa. Tapi kalo saya lihat ke kiri ke kanan, kok Thailand lebih luar biasa.

Bahkan Korea dan Jepang juga sudah sadar potensi turis dari negara-negara Islam.

Iya. Tapi di Indonesia juga sudah mulai sekarang ada organisasi-organisasi yang menggerakkan produk halal supaya diproduksi di Indonesia, lalu kita mengekspor ke tempat lain. Kan mulai menggeliat juga.

Saya melihat di Indonesia itu mulai tumbuh suatu kesadaran. Sudah banyak yang mulai menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar di kawasan, khususnya di kawasan ASEAN. Untuk beberapa hal, kita harus menjadi kuat.

Tampilan politik kita, Indonesia, itu luar biasa di luar negeri. Sekarang tinggal bagaimana kita mengkonversikan tampilan politik itu agar dapat memberikan manfaat ekonomi kepada kita. Itu yang sekarang banyak disadari oleh anak-anak khususnya kalangan muda kita dan pengusaha-pengusaha kita.

Karena itulah keluar berbagai prediksi dari sejumlah institusi internasional yang mengatakan bahwa beyond 2030 Indonesia, apalagi dengan adanya Kebijakan Ombinus Law, akan menjadi 10 besar dunia dan by 20145 kita akan menjadi 5 atau 4 besar. Saat ini kita di 15 besar dunia.

Geoeonomi dan geopolitik kan bergeser juga. Sekarang China malah diprediksi, setelah 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi besar dunia. China number one, number two US. Itu prediksi yang sekarang, sementara number 3 kan India, number four ASEAN dan number 5 atau 6 itu Indonesia.
Berarti kan konstelasi geoekonomi bergeser. Gak lama lagi itu [terjadi] dalam waktu 10 atau 15 tahun lagi.

Coba kita lihat misalnya, ketika saya pertama ke China 20 tahun lalu tahun 1999 atau 2000, saya berkunjung [diminta] ke sini. China pada waktu itu kan belum punya Alibaba. Saat itu dia juga belum punya Huawei, atau paling tidak baru mulai. Industri teknologinya belum berkembang seperti sekarang.

Look what happen to China 20 years after.

Kita ini kan sedang memasuki juga tahapan seperti itu. Kita ingin juga, apalagi dengan kemajuan teknologi, mengalami hal yang sama. Mungkin dalam waktu 15 tahun. Nah, ini opportunity.

Ini saya kira kesempatan atau momentum yang dilihat oleh Pak Jokowi dan jajarannya. So this is the time for us untuk maju. Karena ini kan mewujudkan mimpi bapak bangsa kita. Mimpi bapak bangsa kita: pada saat kita merayakan HUT Kemerdekaan ke-100, kita sudah menjadi negara maju. Inilah momentumnya. Buat saya simple aja, kita jangan kehilangan momentum.

Dalam memanfaatkan momentum yang ada sekarang, kita harus menjalin kerja sama dengan negara-negara yang kuat di dunia. Salah satunya adalah China.

Apalagi China mulai menaruh lebih banyak perhatian di kawasan Asia. Hubungannya dengan Amerika sedang terganggu.

Betul. Buat saya kan kita menjalin hubungan... supaya lebih simple saya buat ilustrasi sebagai berikut:
Saya tinggal di Bintaro sektor 5 kemudian saya lihat di sektor 9 itu maju. Ah saya mau bangun kerjasamalah dengan sektor 9. Padahal selama ini Bintaro juga ada kerjasama dengan Menteng. Menteng itu orang-orang kaya lah atau Kebayoran Baru. Tapi bukan berarti kan kemudian begitu kita menjalin kerjasama dengan sektor 9 atau dengan BSD (Bumi Serpong Damai), lalu kita tinggalkan kerjasama dengan Menteng, kerjasama dengan Kebayoran Baru. Kan enggak.

Jadi Indonesia sekarang menjalin kerjasama dengan China. Tetangga kita, dekat kan. Tapi kita juga tetap menjaga hubungan baik dengan pelaku-pelaku global lainnya seperti Amerika, Eropa, Jepang, dll. Kenapa? Kan ini kembali ke falsafah dasar politik luar negeri kita yang digagas oleh Bapak Bangsa kita yang dibuat oleh Bung Hatta: “Mendayung di antara dua karang.”

Sekarang kan kita mendayung di antara banyak karang. Janganlah perahu kita itu kita tabrakkan ke karang tersebut, hancur nanti perahunya. Jadi bagaimana kita bisa mendayung cantik di antara berbagai karang ini sehingga perahu kita, Indonesia, jalan dengan baik dan kita mendapatkan manfaat dari kerjasama-kerjasama tersebut. Saya kira bapak-bapak bangsa itu udah berpikiran jauh ke depan.

Sebagai duta besar yang berkuasa penuh di China tentu mengemban tanggung jawab besar karena begitu banyak potensi yang bisa digarap di sini. China kan salah satu raksasa ekonomi dunia.

Betul.

Artinya kan perlu kreatif dan proaktif juga ya?

Oh harus itu. Kita lakukan banyak di sini. Termasuk nanti malam saya akan makan malam dengan investor besar. Dengan Jack Ma, saya sudah bertemu beberapa kali. He is very simple man. Kita sama-sama melihat bagaimana 11.11 di tahun 2018 itu bisa menghasilkan US$ 29,7 miliar hanya dalam satu malam penjualan.

Tahun ini akan digelar lagi meski pandemi?

Iya sama. 11.11 itu gelaran setiap tahun. Saya sudah ikut dua kali. Pertama diundang khusus tahun 2018, kedua di 2019. Saat ini saya lagi bahas dengan JD.com, jadi ya mudah-mudahanlah.

Program 11.11 Alibaba di 2020 ada tema khusus?

Saya belum tahu. Belum dapat undangan dari mereka. Biasa mereka undang untuk Taobao kan. Waktu 2018 saya resmikan Paviliun Indonesia di Tmall. Itu punya Alibaba. Jadi kita sudah punya Paviliun Indonesia di Alibaba. Paviliun maksudnya di platformnya ya. Begitu juga di JD. Cuma sekarang saya lagi bahas dengan JD untuk menambah...

Kemarin di Shanghai itu dengan tim Paopao, sudah mulai juga. Nanti saya kirim fotonya. Kemarin kita dagang di sana.

Sekalian foto yang lain juga video ya Pak.

Oke. Saya musti cari kalo yang Alibaba. Malah Alibaba itu, istri saya pernah diminta tampil nyanyi. Itu ditonton oleh 900an juta orang, sebelum masuk video Bapak Presiden waktu memperkenalkan product-product Indonesia.

Pak Presiden kita itu luar biasa loh. Mau buat video untuk memperkenalkan product-product Indonesia.

Jadi begini, China ini kan pasar yang besar. Semua orang bersaing untuk masuk ke pasar sini atau untuk menggaet kerjasama. Karena diplomasi yang baik, hubungan kita dengan China itu semakin membaik.

Nah, bagaimana sekarang hubungan baik itu harus kita buat ke dalam bentuk angka. Selalu saya kalo ngomong sehari-hari, bahasa saya begini: kita ini dulu kan teman, sekarang kita jadi sahabat, mestinya sahabat itu mendapatkan perlakukan-perlakukan istimewa, khusus; mestinya itu terrefleksi di angka-angka. Angka-angka itu adalah perdagangan, investasi, pariwisata, dan digital ekonomi. Karena ini yang kelak akan men-drive ekonomi kita. Nah itu bahasa simple saya kepada mereka seperti itu.

Tapi pemahaman kita dengan mereka soal hubungan ini sama kan Pak? Artinya hubungan yang saling menghormati dan menguntungkan.

Oh iya. Mereka merasa dekat. Saya kan sudah menyaksikan bagaimana pertemuan menteri-menteri itu. Keakraban ada di situ. Begitu juga, jangan lupa, bahwa Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping itu kan dekat. Selama periode COVID ini saja, mereka telah melakukan pembicaraan per telepon kan tiga kali. Itu gak ada kepala negara lain, kepala negera Indonesia.

Ya semua ini kan yang kemudian terefleksikan dalam kerja sama ekonomi. Itu berkat kedekatan kedua pemimpin. Itu hasilnya adalah kerja sama di bidang ekonomi, kerja sama di bidang vaksin, kerja sama yang lain-lain juga. Begitu kira-kira.

Baik Pak Joe, saya kira sudah cukup banyak informasi yang saya dapat. Saya akhiri dulu percakapan kita ya. Terima kasih banyak waktunya.

Kontributor : Rin Hindryati

Komentar