Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara setelah sejumlah pengamat menilai penyerapan anggaran 2015 sangat lamban.
Jokowi menjelaskan, penyerapan anggaran yang lamban tersebut lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 baru efektif dijalankan pada 16 Februari 2015.
"Saya kan dilantik pada 20 Oktober 2014 sedangkan APBN P baru digetok Febuari 2015, karena kita kan harus ikuti prosedur politik yang ada. Jadi selama itu kami tidak bisa menggunakan anggaran untuk belanja. Seluruh birokrasi baru bisa mulai bekerja pada pertengahan Maret hingga April anggaran itu bisa digunakan," kata Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di JCC, Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Kendati demikian, Jokowi mengklaim penyerapan anggaran hingga Juni 2015 sudah berjalan dengan baik mencapai 39 persen.
"Kita sampai Juni sudah sampai Rp770 triliun penyerapannya. Ini uang yang sangat besar, jangan main-main ini. Kita sudah salurkan untuk belanja pemerintah aparatur, barang dan modal campur di sana. Penyerapannya sudah 39 persen. Ini untuk mengembalikan daya beli masyarakat, ini gerak cepat kami sebagai pemerintah," katanya.
Menurut dia, percepatan belanja pemerintah dikonsolidasi dengan belanja publik melalui investasi dan konsumsi masyarakat yang stabil akan menjadi perpaduan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2015 sesuai target 5,7 persen.
"Kita akan berusaha sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran kita agar pertumbuhan ekonomi kita semakin naik. Tapi ini juga dibutuhkan kerjasama dengan dunia usaha juga, ayo sama-sama kita tumbuhkan perekonomian yang lebih baik," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2015 hanya sebesar 4,7 persen.
Angka tersebut diklaim sebagai angka pertumbuhan terendah sejak 2009. Menurutnya, rendahnya harga komoditas dan lemahnya pertumbuhan investasi menyebabkan ekonomi melambat.
