Suara.com - Hingga saat ini, ratio elektrifikasi atau kapasitas listrik yang terpasang di Indonesia baru sekitar 84 persen. Angka ini tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.
Manager Senior Public Relation PT PLN (Persero) Agung Murdifi menjelaskan beberapa hambatan yang membuat beberapa proyek ketenagalistrikan terhambat. Ini berdampak pada kapasitas listrik di Indonesia yang masih minim.
"Ada dua hambatan yang mambuat proyek-proyek ketenagalistrikan ini menjadi terhambat atau mandek. Masalah lahan dan pengurusan izin proyek yang lamban," kata Agung dalam acara 'Forum Strategis Nasional Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan' di Gedung PLN, Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2016).
Salah satu proyek kelistrikan yang jalan ditempat adalah program proyek Fast Track Program (FTP) tahap I dan II 10.000 MW. "Ini akhirnya mandek karena nggak dapat lahan. Padahal kan ini bisa membantu untuk menambah ratio elektrifikasi," tegasnya.
Selain itu, proses perizinan yang lambat menyebabkan terganggunya proses kontruksi.
"Biasanya ujung-ujungnya harus lewat hukum yang sebenarnya ini tidak perlu," katanya.
Masalah lainnya, terkait kontraktor yang menjadi pihak ketiga PLN dalam pengadaan barang dan jasa ketenagalistrikan.
"Kontraktor-kontraktor yang tidak perform karena masalah keuangan, kehandalan, dan kemampuan pengembang dalam membangun pembangkit Iistrik," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, Agung mengimbau kepada instansi pemerintah dan penegak hukum untuk berupaya menghilangkan permasalahan ini. Agar, ratio kelistrikan di Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat menunjang perekonomian nasional.
"Hilangkan ego sektoral. Sekarang kan mau bangun proyek 35 ribu megawatt, diharapkan hambatan ini sudah tidak ada lagi. Kita harus saling bekerjasama," ungkapnya.
