Pemerintah Didesak Pangkas Anggaran Untuk Tekan Defisit

Suara.com - Kebijakan Pemerintah untuk memotong anggaran belanja dalam APBN 2016, oleh ekonom Faisal Basri dinilai dapat membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen.

"Tidak ada jalan lain, belanja harus dipotong. Namun itu tidak berarti proyek-proyek yang sudah dicanangkan tidak jadi," kata Faisal di Jakarta, Rabu (25/2/2016) malam.

Dalam APBN 2016 total anggaran belanja negara sebesar Rp2.095,7 triliun, meningkat dari APBNP 2015 yaitu Rp1.984,1 triliun. Sementara pemasukan negara diperkirakan akan meleset, karena berbagai sebab seperti pendapatan pajak yang tak memenuhi target serta turunnya harga komoditas.

Untuk itu pemerintah berencan auntuk memotong pengeluaran, antara lain dengan memangkas subsidi BBM. Namun, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini menyebut ada pos lain yang bisa dipangkas. Yakni dengan mendorong BUMN  untuk membiayai dirinya sendiri, seperti dengan mengeluarkan surat utang (obligasi) sendiri.

"Jadi pemerintah Indonesia tidak perlu menerbitkan surat utang," ujar dia, Dia mencontohkan hal ini seperti yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang pernah menerbitkan obligasi senilai Rp9 triliun-Rp10 triliun untuk membiayai proyek pelabuhan.

Pada pertengahan 2016, PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II juga akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun untuk membiayai belanja modal ("capital expenditure"/capex) perusahaan pada 2016 yang berada di kisaran Rp11 triliun.

"Konsekuensinya, proyek tersebut harus 'keren', kalau tidak surat utangnya tidak akan laku," ujarnya.

Pemerintah, dia menambahkan, pun tidak bisa menggantungkan asa pada pengampunan pajak atau "tax amnesty" yang rancangan undang-undangnya masih dibahas di DPR.

Sementara terkait target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen yang dicanangkan pemerintah, Faisal Basri pesimis bisa tercapai. Dengan apa yang telah disampaikannya pun, dia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2016 maksimal 5,2 persen.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan lebih baik dari 2015, meski lebih rendah dari target pemerintah tetapi lebih tinggi dari perkiraan IMF," pungkasnya. (Antara)