Target Penerimaan Pajak 2018 Sebesar Rp1.424 Triliun

Adhitya Himawan

Jum'at, 05 Januari 2018 | 14:16 WIB
Target Penerimaan Pajak 2018 Sebesar Rp1.424 Triliun
Gedung Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (17/4/2016). [Suara.com/Adhitya Himawan]

Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan,berhasil membukukan penerimaan pajak di tahun 2017 sebesar Rp1.151 triliun. Capaian ini merupakan 89,7 persen dari target dalam APBNP 2017 dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 4,08 persen.

Total penerimaan pajak nasional 2017 terdiri dari PPh Non Migas sebesar Rp596,89 triliun, PPN dan PPn BM sebesar Rp480,73 triliun, PBB sebesar Rp16,77 triliun, Pajak lainnya Rp6,75 triliun. Terakhir ditambah dengan PPh Migas sebesar Rp49,96 triliun.

Adapun kontribusi sektor yang dominan dalam penerimaan pajak 2017 adalah industri pengolahan sebesar 31,8 persen, perdagangan 19,3 persen, jasa keuangan 14,0 persen, konstruksi 5,6 persen, pertambangan 5,3 persen. Disusul sektor informasi komunikasi 4,4 persen, transportsi 3,7 persen, jasa perusahaan 3,7 persen, administrasi pemerintahan 3,3 persen, real estat 2,1 persen dan pertanian 1,7 persen.

"DJP optimis dalam menyambut tahun 2018 dengan target penerimaan Rp1.424 triliun. Fokus DJP pada tahun 2018 ini adalah mengamankan target penerimaan tersebut serta melanjutkan reformasi perpajakan untuk membangun kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, di Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Untuk itu, DJP akan terus melakukan peningkatan kemudahan administrasi khususnya layanan elektronik (e-registration, e-filing, e-payment, dan e-withholding), meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur sistem teknologi dan kualitas basis data perpajakan, melanjutkan revisi regulasi termasuk pengaturan prosedur pemajakan e-commerce, dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi usaha, dan pihak ketiga lainnya.

"Pada tahun ini juga DJP akan semakin mengintensifkan pemanfaatan data yang disampaikan pihak ketiga untuk kepentingan pengawasan, termasuk data dari lembaga keuangan yang akan mulai diterima pada April 2018 untuk data keuangan domestik dan September 2018 untuk data keuangan dari luar negeri," ujarnya.

Pimpinan DJP mengingatkan seluruh petugas pajak untuk bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan kode etik pegawai pajak. Upaya mencapai penerimaan akan dilakukan dengan semangat membangun kepatuhan dan meningkatkan kemudahan serta tetap menjaga confidence dunia usaha dan iklim investasi.

"Bagi masyarakat/Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan
dan berbagai program dan layanan yang disediakan Ditjen Pajak," tutupnya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Cara Bayar Pajak Motor Online Pakai HP dan STNK Langsung Diantar, Gak Perlu Antre di Samsat!

Cara Bayar Pajak Motor Online Pakai HP dan STNK Langsung Diantar, Gak Perlu Antre di Samsat!

Otomotif | Kamis, 12 November 2026 | 13:27 WIB

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Puluhan Ribu Pekerja Kena PHK di 2026, Masih Pantaskah Negara Membabi Buta Kejar Pajak?

Your Say | Kamis, 12 November 2026 | 11:25 WIB

Kelas Menengah Makin Megap-Megap, Dikejar Pajak tapi Miskin Fasilitas Publik

Kelas Menengah Makin Megap-Megap, Dikejar Pajak tapi Miskin Fasilitas Publik

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 12:13 WIB

APBN Boncos 14 M untuk Influencer, Apa Timbal Baliknya Buat Pembayar Pajak?

APBN Boncos 14 M untuk Influencer, Apa Timbal Baliknya Buat Pembayar Pajak?

Your Say | Rabu, 11 November 2026 | 13:20 WIB

Hore! 13 Juta Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh Mulai Tahun Depan

Hore! 13 Juta Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp10 Juta Bebas PPh Mulai Tahun Depan

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 20:03 WIB

Daftar Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah di 2027, Dari Insentif Pajak Pekerja hingga Jaminan PHK

Daftar Paket Stimulus Ekonomi Pemerintah di 2027, Dari Insentif Pajak Pekerja hingga Jaminan PHK

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 18:16 WIB

Pengusaha Usul Pemerintah Bisa Tarik Pajak dari Pekerja Informal

Pengusaha Usul Pemerintah Bisa Tarik Pajak dari Pekerja Informal

Bisnis | Selasa, 10 November 2026 | 17:13 WIB

DJP Bicara Optimis Kejar Target Rp 2.357,7 T sampai Pajak Marketplace

DJP Bicara Optimis Kejar Target Rp 2.357,7 T sampai Pajak Marketplace

Bisnis | Rabu, 11 November 2026 | 11:00 WIB

3 Juta Orang Dapat Bantuan Tunai Rp3,5 juta Pada 8 Desember 2026 untuk Warga Negara Singapura

3 Juta Orang Dapat Bantuan Tunai Rp3,5 juta Pada 8 Desember 2026 untuk Warga Negara Singapura

News | Selasa, 10 November 2026 | 11:48 WIB

Gaikindo Nilai Indonesia Tak Perlu Ikut-ikutan Thailand Naikkan Pajak Mobil Listrik Impor

Gaikindo Nilai Indonesia Tak Perlu Ikut-ikutan Thailand Naikkan Pajak Mobil Listrik Impor

Otomotif | Selasa, 10 November 2026 | 11:42 WIB

Terkini

Isu Munaslub Golkar Mencuat di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo, Seberapa Kuat Posisi Bahlil?

Isu Munaslub Golkar Mencuat di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo, Seberapa Kuat Posisi Bahlil?

News | Kamis, 12 November 2026 | 23:52 WIB

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

Hadir di COP31 Turki, Delegasi FMN Desak Suara Rakyat Didengar dalam Agenda Iklim

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:53 WIB

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Jensen Huang Susul Gibran, Resmi Mundur dari CEO dan Presiden Nvidia

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:50 WIB

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Tak Sekadar Ikut Tren, Memahami Ingredients Jadi Kunci Memilih Skincare

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:42 WIB

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

Menko Yusril Singgung Kasus Ijazah Gibran Jelang Cek Dokumen Cawapres Pengganti

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:36 WIB

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Sumsel | Kamis, 12 November 2026 | 22:29 WIB

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Ketika Usaha Rumahan Tumbuh Menjadi Peluang Ekonomi bagi Keluarga

Lifestyle | Kamis, 12 November 2026 | 22:11 WIB

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:09 WIB

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Pertamina dan Unilever Berkolaborasi Mendorong Ekosistem Biomethane Indonesia di COP31 UNFCCC

Bisnis | Kamis, 12 November 2026 | 22:06 WIB

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

47 Orang Ditahan dan Belasan Belum Diketahui Keberadaannya, KontraS Soroti Demo Yogya

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:03 WIB

×