Lebih lanjut, manfaat biodieselnya juga signifikan bagi negara dengan setidaknya menghemat devisa negara sebesar US$9,33 miliar atau sekitar Rp149,28 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS) sepanjang 2024. Dia memproyeksikan pada B40 setidaknya devisa yang dapat dihemat sebesar Rp147,5 triliun, pengurangan emisi sebesar 41,46 juta ton CO2 ekuivalen, dan peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp20,98 triliun.
“Ke depannya B50 kami masih lakukan kajian, mudah-mudahan bagaimana aspek kecukupan CPO-nya. Karena untuk B40 saja menyedot sekitar 28 persen CPO yang digunakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sustainability APROBI Rapolo Hutabarat mengatakan pelaku usaha terus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mandatori biodiesel. Dia merinci sejak 2005 kapasitas terpasang biodiesel terus naik, tahun 2024 mencapai lebih dari 20 Juta kilo liter (k/l).
Di samping itu, Rapolo menyebut jika terdapat juga bahan energi terbarukan seperti bioethanol dan bioavtur yang harus didorong ke depan oleh pemerintah.
“Perusahaan bioethanol yang bernaung di Aprobin ada beberapa. Program bioethanol itu belum berjalan seperti yang ditetapkan regulasi. Di Jawa Timur, misalnya, sudah ada percampuran. Kita dorong berjalam program bioethanol bisa jalan baik dari sawit atau minyak nabati lainnya,” jelasnya.
Dikatakannya, bioavtur pun akan menjadi kebutuhan energi ramah lingkungan ke depan yang wajib digunakan di Eropa.
“Kembali ke ketahanan energi, kami kira perlu didorong memblending, menggunakan sawit untuk bioavtur. Karena dalam waktu ke depan 2026 atau 2027 harus semua penerbangan yang mendarat ke Eropa menggunakan bioavtur,” ucapnya.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Fenny Sofyan menjelaskan tantangan bagi program biofuel di Indonesia berkaitan dengan penurunan produksi dan produktivitas sawit. Data GAPKI menunjukkan produksi CPO+CPKO turun menjadi 52,7 juta ton pada 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar 54,8 juta ton. Salah satu upaya yang dapat dijalankan adalah Peremajaan Sawit Rakyat tetapi persoalannya terjadi ketidakpastian hukum.
Ketidakpastian hukum dan berusaha, dikatakan Fenny, terjadi karena banyaknya Kementerian/Lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (teridentifikasi 37 instansi terlibat), Terdapatnya peraturan perundangan yang tumpang tindih, dan Kebijakan yang mudah berubah.
Baca Juga: Genjot Hilirisasi Petrokimia dan Gas Demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen era Prabowo
“GAPKI berharap pemerintah dapat mendukung sektor hulu melalui kepastian hukum dan legalitas perkebunan. Perkebunan sawit di-klaim masuk kawasan hutan, meskipun sudah mempunyai alas hak. Yang masuk dalam pasal 110B berpotensi akan terjadi penurunan luas areal seluas sekitar 2,6 juta Ha karena hanya diizinkan beroperasi satu siklus dan wajib dihutankan kembali,” jelas Fenny.
Di sisi lain, Ketua APKASINDO DR. Gulat Medali Emas Manurung mengharapkan dampak positif program B40 kepada petani sawit untuk menjaga stabilitas harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit. Dibandingkan program B30 dan B35, saat program B40 mulai dijalankan ternyata harga TBS sawit malahan turun menjadi Rp1.000-Rp1.200 per kilogram.
“Dikutip dari PASPI manfaat biodiesel ada delapan. Menjaga stabilitas harga CPO, maka terjaga harga TBS. ini menjadi tagline. Tapi kami melihat taglinenya kabur di B40. Setelah B40 malah anjlok harga CPO baik di domestik di KPBN dan Bursa Malaysia. Ambruk harganya, terdampaklah TBS. setelah pertengahan TBS turun setelah B40 ini,” ujar Gulat.
Dia menduga, penurunan harga TBS tersebut akibat dari pelarangan ekspor produk minyak sawit berkadar asam tinggi seperti POME dan HAPOR. Pasalnya, harga sawit asam tinggi sekitar Rp9.000 per kg, sedangkan harga CPO Rp13 ribuan per kg.
