Dengan adanya penolakan yang kuat dari masyarakat sipil, diharapkan pemerintah dan DPR dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam menangani RUU TNI. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang profesional dan netral, tanpa campur tangan dalam urusan sipil, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.