Suara.com - Pemerintah Indonesia memastikan, tidak semua produk Amerika Serikat akan mendapat tarif nol persen atau bebas bea masuk ke Tanah Air.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa ada beberapa produk sensitif yang sengaja dikecualikan dari pembebasan bea masuk.
Susiwijono menjelaskan, bahwa dari total 11.552 pos tarif barang dalam sistem Harmonized System (HS), hanya 11.474 pos tarif yang disepakati untuk mendapatkan pembebasan bea masuk.
Artinya, ada sejumlah produk yang tetap akan dikenakan tarif saat memasuki pasar Indonesia.
"Ada beberapa produk yang sekarang kita diskusikan untuk tidak dikenakan nol persen dan mereka (AS) sepakat," ucap Susiwijono kepada awak media di Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Miras dan Daging Babi Jadi Pengecualian Utama
Dalam negosiasi tersebut, pemerintah Indonesia secara spesifik meminta agar produk-produk tertentu yang dianggap sensitif, baik dari sisi sosial, budaya, maupun keagamaan, tidak dimasukkan dalam daftar bebas tarif.
Dua contoh utama yang berhasil dikecualikan adalah minuman beralkohol (miras) dan produk daging babi.
"Contoh minuman alkohol. Kemudian yang sebenarnya tidak mungkin import kita, tapi kita juga minta tidak nol daging babi misalkan. Itu, HS-nya kan ada. Itu tidak akan nol," tegas Susiwijono.
Baca Juga: Puji Prabowo Berhasil Tekan Tarif Trump, Bahlil: Kemampuan Negosiasi Presiden di Atas Rata-rata
Langkah ini diambil untuk melindungi pasar domestik dan menghormati nilai-nilai yang ada di masyarakat.
Pengecualian ini, menurutnya, telah disetujui oleh pihak Amerika Serikat dalam diskusi yang telah berlangsung.
Konteks Tarif Rendah yang Sudah Berjalan Lama
Lebih lanjut, Susiwijono meluruskan persepsi bahwa pembebasan tarif ini adalah hal yang sepenuhnya baru.
Ia menekankan bahwa bahkan sebelum kesepakatan ini difinalisasi, sebagian besar produk AS yang diekspor ke Indonesia memang sudah dikenakan tarif yang sangat rendah, bahkan banyak yang sudah mencapai nol persen.
Menurutnya, kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, bahkan sejak era pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
