Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis

Suara.com - Kasus dugaan penipuan label makanan oleh pemilik toko roti daring Bakengrind, Felicia Novenna, telah menjadi sorotan nasional.

Tindakan Felicia yang diduga melakukan repack produk roti merek lain, namun menjualnya dengan klaim palsu seperti "gluten-free" dan bebas alergen, tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi memicu konsekuensi hukum yang serius.

Dugaan pelanggaran ini sangat fatal karena menyangkut keselamatan dan kesehatan konsumen, khususnya anak-anak yang memiliki riwayat alergi parah.

Analisis hukum menunjukkan bahwa Felicia Novenna dapat dijerat dengan berbagai Undang-Undang (UU) di Indonesia.

Jerat Hukum Berlapis: UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen

Dugaan praktik curang oleh Bakengrind, yang mengakibatkan seorang balita mengalami reaksi alergi parah, berpotensi melanggar sedikitnya tiga payung hukum utama di Indonesia, dengan fokus pada pengamanan mutu dan keselamatan konsumen:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pelanggaran paling mendasar terletak pada pemalsuan informasi label yang berkaitan langsung dengan keamanan pangan.

Pemalsuan Informasi dan Klaim: Produk Bakengrind yang diklaim 'gluten-free' namun mengandung alergen telah melanggar ketentuan pelabelan. Menurut Pasal 100 UU Pangan, setiap orang dilarang mencantumkan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan pada Label Pangan.

Ancaman sanksi bagi pelanggaran pelabelan yang menyesatkan dapat berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Keamanan Pangan: Jika terbukti bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan mutu Pangan, pelanggaran bisa lebih berat.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

UUPK bertujuan melindungi hak-hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar dan keselamatan.

Tindakan Menyesatkan: Dugaan Felicia Novenna menjual produk repack dengan label 'gluten-free' padahal mengandung alergen, melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f dan huruf i UUPK.

Pasal ini melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Ancaman Pidana UUPK: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar (berdasarkan Pasal 62 ayat 1 UUPK).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan

Selain UU khusus, perbuatan Felicia Novenna, yang menjanjikan suatu produk dengan klaim spesifik untuk mendapatkan keuntungan, dapat masuk dalam unsur pidana penipuan.

Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Implikasi Tindakan Penghilangan Jejak Digital

Tindakan Felicia Novenna yang cepat menggembok akun pribadi dan menghilangkan akun usaha Bakengrind (@bakengrind) setelah skandal mencuat, meskipun belum tentu menjeratnya dengan pasal hukum tambahan, dapat memperkuat dugaan adanya niat buruk atau upaya untuk menghilangkan barang bukti dan menghindari pertanggungjawaban.

Mengingat dampak fatal yang ditimbulkan, yaitu kerugian kesehatan pada seorang balita, kasus ini bisa diproses oleh aparat penegak hukum.