Rencana DMO Emas, IMA Ingatkan Pemerintah: Jangan Abaikan Harga Pasar dan Fluktuasi Global!

Baca 10 detik

Ketua IMA menilai rencana DMO emas perlu dijalankan dengan hati-hati dan tetap mengacu pada harga pasar.
Pemerintah diminta mempertimbangkan fluktuasi harga emas dunia agar kebijakan tidak merugikan pelaku industri.
Rencana DMO muncul setelah stok emas Antam menipis akibat terganggunya operasi Freeport pascainsiden tambang.

Suara.com - Ketua Indonesia Mining Association (IMA), Hendra Sinadia merespons rencana Kementerian ESDM yang akan menerapkan Domestic Market Obligation (DMO) emas.

Kini rencana tersebut tengah dalam proses pembahasan.

Hendra memberikan sejumlah catatan. Menurutnya, rencana DMO itu harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan.

Salah satunya, dengan mengacu pada harga pasar.

"Ini memang perlu harus dibicarakan juga. Karena ini agak harus seimbangan ya. Yang penting, kalaupun DMO itu seyogyanya sih pakai harga pasar mengacunya," kata Hendra kepada wartawan dikutip pada Kamis (16/9/2025).

Selain itu, pemerintah juga harus mengikuti harga emas dunia yang masih fluktuatif.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. [Suara.com/Yaumal Asri Adi Hutasuhut].

"Kalau memang diterapkan DMO harganya juga ini... Karena kan itu harganya turun kan. Jangan sampai nanti dipatok, padahal harganya fluktuatif," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah pilihan, salah satunya penerapan biaya tambahan.

"Ada juga opsi pemerintah menerapkan biaya luar misalnya. Nah itu yang masih dibahas," ujarnya.

Sejauh ini, Hendra mengungkap belum ada pembicaraan antara pemerintah dengan pihak asosiasi soal rencana itu.

Namun, secara individu dengan pengusaha sudah terjalin komunikasi.

"Kalau perusahaan-perusahaan sih mungkin, ya, secara individu. Kan, enggak banyak perusahaan emas, ya, sudah mulai diadakan pembicaraan sih. Cuman secara asosiasi sejauh ini belum," jelasnya.

Rencana pemerintah menerapkan DMO emas mencuat setelah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami keterbatasan stok emas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, situasi itu disebabkan karena operasional PT Freeport Indonesia belum normal, pasca kecelakaan yang terjadi di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Tembagapura, Papua Tengah.

Karena kejadian itu, operasional dihentikan sementara sambil menunggu audit dan evaluasi dirampungkan Kementerian ESDM.