Dapat Restu ESDM, Vale Gaspol Lakukan Operasional

Baca 10 detik

PT Vale Indonesia melanjutkan operasional setelah RKAB 2026 disetujui Kementerian ESDM pada Kamis, 15 Januari 2026.
Sebelumnya, Vale sempat menghentikan sementara operasional pertambangan karena menunggu persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM.
Pasca-persetujuan, Vale fokus memulihkan konstruksi dan operasi di Sorowako, Pomalaa, serta Bahodopi sesuai regulasi.

Suara.com - PT Vale Indonesia Tbk kembali melanjutkan operasional pertambangannya setelah sebelumnya sempat terhenti karena Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 belum disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terbaru Vale mengumumkan RKAB perusahaan untuk 2026 telah mendapatkan persetujuan resmi dari Kementerian ESDM pada Kamis, 15 Januari 2026.

"Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” kata Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto lewat keterangannya.

Karyawan PT Vale Indonesia Tbk. [vale.com]

Pasca persetujuan tersebut, Vale akan fokus memulihkan operasional dan konstruksi di Sorowako, Pomalaa, serta Bahodopi. Perusahaan menegaskan tetap pada standar keselamatan dan regulasi yang berlaku untuk mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara.

Dengan berlakunya RKAB 2026, Vale juga akan melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan, serta memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian nasional.

Sebelumnya, Vale diketahui mengambil keputusan menghentikan sementara seluruh operasional pertambangan di Indonesia sebagai bentuk kepatuhan, karena RKAB perusahaan untuk 2026 belum terbit.

Penghentian sementara operasional pertambangan Vale diketahui dari keterbukaan informasi yang disampaikan manajemen perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (2/1/2025).

Vale menghentikan operasionalnya di seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan penerapan tata kelola perusahaan.

"Perseroan menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di seluruh wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Perseroan hingga persetujuan resmi diterbitkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis manajemen perusahaan.