- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor pencopotan dirinya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 4 Juni 2026.
- Isu pemecatan muncul setelah nilai tukar rupiah melemah tajam dan indeks harga saham gabungan mengalami penurunan drastis.
- Purbaya menegaskan stabilitas nilai tukar adalah wewenang Bank Indonesia dan belum ada urgensi melakukan rapat KSSK darurat.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar bahwa dirinya akan mundur atau dicopot dari jabatannya. Dalam pesan singkat kepada Suara.com, ia menegaskan rumor tersebut tidak benar.
"Tidak benar," tulis Purbaya kepada Jurnalis Suara.com, Novian Ardiansyah, pada Kamis (4/6/2026).
Sebelumnya diwartakan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini akan mencopot Purbaya dari jabatan menteri keuangan.
Kabar pencopotan Purbaya santer terdengar setelah nilai tukar rupiah mencapai titik terendah hingga Rp18.045 per dolar AS dan IHSG ambruk ke 5.700.
Sumber yang mengetahui informasi itu kepada Suara.com mengatakan, Presiden Prabowo memang menggelar rapat tertutup Kamis siang.
"Pukul 12 tadi siang, Presiden Prabowo menggelar rapat tertutup. Pertemuannya satu jam," kata Sumber itu ketika ditanya Suara.com tentang kabar pencopotan Menkeu Purbaya.
Di tengah kencangnya isu pencopotan dirinya, Purbaya Yudhi Sadewa tampak tetap menjalankan tugasnya.
Saat ditemui di kompleks DPR RI, Jakarta, ia memberikan tanggapan mengenai pelemahan rupiah yang kian mengkhawatirkan.
Purbaya menegaskan bahwa otoritas utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar berada di tangan Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan semata.
Saat ditanya oleh awak media mengenai menggelar rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk merespons kondisi darurat ini, Purbaya mengaku belum melihat adanya urgensi yang mengharuskan langkah ekstrem tersebut diambil dalam waktu dekat.
"Kan nanti Anda lihat saya panik. Ya dasarnya BI masih berkegiatan secara baik. Semua masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan ke mereka," kata Purbaya.
Sikap tenang yang ditunjukkan Purbaya ini memicu beragam reaksi di kalangan pengamat politik dan ekonomi.
Sebagian menilai hal ini sebagai bentuk kepercayaan diri, namun sebagian lain menganggapnya sebagai sinyal keretakan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter di tengah krisis.