Suara.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR mendesak agar pelaksanan Pemilu serentak 2024 didesain ulang. Hal itu menyusul berulangnya petugas pelaksana Pemilu meninggal selama menjalani tugas.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan terdapat 57 petugas meninggal dunia selama proses pemilu hingga 16 Februari 2024. Sementara pada Pemilu 2019 terdapat 486 petugas Pemilu yang meninggal dunia.
"Desain pemilu serentak kita bermasalah dan memberatkan petugas pemilu di lapangan. Semua pihak lagi-lagi harus berupaya untuk mendesain agar pemilu 5 kotak suara ini di konsep ulang. Sudah 2 pemilu dilakukan dan masih saja ada korban. Jangan ada yang menganggap remeh persoalan kemanusiaan ini," kata Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita kepada Suara.com, Senin (19/2/2024).
Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada tahun ini, dengan pemilihan presiden, DPR kabupaten/kota, DPRD, DPR dan DPD menurutnya didesain mereka yang memiliki perspektif elitis.
"Bukan mereka yang pernah merasakan beban kerja menjadi petugas KPPS dibawah. Gagasan dan konsepsi bernegara jangan dijadikan sebagai alat gaya-gayaan saja," tegasnya.
"Siapapun yang ikut berkontribusi dalam mendorong desain pemilu serentak ini harus lebih ekstra minimal untuk mengembalikan desain pemilu sebelumnya, atau bahkan me-redesain lagi dengan memperhatikan aspek beban kerja petugas pemilu. Bukan hanya teoritis belaka," sambungnya.
KPU akan Lakukan Pendataan
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menyatakan akan mendata petugas Pemilu yang meninggal dunia.
"Kami memang telah mendapatkan informasi dari berbagai daerah, ada beberapa anggota KPPS yang wafat ya," kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Baca Juga: Petugas TPS Kramat Jati Meninggal usai Dikerokin Istri, Ternyata Punya Riwayat Penyakit Ini
Disebutnya KPU masih melakukan pendataan seperti nama, lokasi, dan penyebab meninggal. Idham memastikan KPU akan mengumumkan kepada publik perihal data para petugas KPPS yang meninggal dunia.
"Itu nanti secara resmi KPU akan sampaikan kepada publik," ucap Idham.
