Suara.com - Pemilu presiden 2014 diperkirakan hanya akan diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memprediksi, dengan hanya dua pasang calon presiden dan wakil presiden, basis dukungan partai politik dengan mudah akan terfragmentasi.
"Kemungkinan besar hanya akan ada dua, yakni pasangan capres Prabowo dengan cawapresnya dan pasangan capres Jokowi dengan cawapresnya," kata peneliti LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Diskusi dengan tema "Arah Koalisi Parpol Jelang Pilpres 2014" itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, pakar politik UIN Bachtiar Effendi dan peneliti LIPI Syamsudin Haris.
Bila dilihat perkembangan politik saat ini, dua calon presiden berpeluang besar akan bertarung di pemilu presiden dengan mendapat dukungan partai politik atau koalisi partai politik. Koalisi PDI-P, NasDem dan PKB mengerucut untuk mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden. Kemudian, Gerindra, PPP dan Hanura mengerucut untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
"Apakah Partai Golkar akan berkoalisi dengan Partai Demokrat, nggak ada yang mau kalah sebagai cawapresnya," kata Syamsuddin Haris.
Menurut Syamsuddin Haris, jika capres Jokowi misalnya memilih Jusuf Kalla maka kemungkinan besar Partai Golkar akan berkoalisi dengan Prabowo.
Ia mengingatkan Partai Golkar selalu melakukan politik dua kaki. "Koalisi akan kuat jika diikat secara publik, terbuka diikat dengan kontrak politik di depan notaris dan diumumkan KPU," katanya.
Syamsuddin juga menegaskan koalisi yang terbaik harus berdasarkan platform politik namun tidak menutup kemungkinan bagi kekuasaan.
Menurutnya, PD memiliki posisi sangat sulit. "PD posisinya sudah sangat telat. Ini dampak one man show, semua menunggu inisiatif SBY, sehingga ketinggalan kereta," katanya.
Saat ini selain Partai Golkar dan Partai Demokrat yang belum menentukan capres, partai lain yang belum menentukan capres adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Antara)
