Suara.com - Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menyatakan, mata pencarian di sektor pangan dan pertanian telah banyak terdampak oleh beragam bencana alam yang terkait dengan fenomena perubahan iklim selama beberapa dekade terakhir.
"Tahun ini saja, petani, nelayan, peternak dan rimbawan skala kecil, dari Myanmar hingga ke Guatemala, dan dari Vanuatu ke Malawi, telah melihat mata pencarian mereka terkikis atau terhapus oleh badai, kekeringan, banjir dan gempa bumi," kata Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva dalam rilis Pusat Informasi PBB (UNIC), di Jakarta, Sabtu (28/11/2015).
Menurut laporan FAO, kekeringan, banjir, badai dan bencana lainnya yang dipicu oleh perubahan iklim telah meningkat dalam frekuensi dan tingkat keparahan selama tiga dekade terakhir.
Hal tersebut, lanjutnya, juga meningkatkan kerusakan yang telah dilakukan terhadap sektor pertanian dari negara-negara berkembang yang mengancam ketahanan pangan.
Selain itu, FAO menemukan bahwa di seluruh dunia, antara periode tahun 2003 dan 2013 jumlah rata-rata tahunan bencana yang disebabkan oleh semua jenis bencana alam, termasuk peristiwa terkait iklim, hampir meningkat dua kali lipat sejak tahun 1980-an.
Dengan fokus khusus pada dampak bencana yang terkait iklim di negara berkembang, sekitar 25 persen dari dampak ekonomi negatif menurut laporan ditanggung oleh tanaman, peternakan, perikanan dan sektor kehutanan.
Sedangkan dalam kasus kekeringan, FAO menyatakan bahwa lebih dari 80 persen dari kerusakan dan kerugian mempengaruhi sektor pertanian, khususnya ternak dan produksi tanaman.
Sebelumnya di Indonesia, Pemerintah menyiapkan pembentukan badan ketahanan pangan nasional sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan yang telah menjadi proritas pembangunan Presiden Joko Widodo.
"Kami akan segera membentuk tim khusus antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pertanian untuk menyiapkan alternatif soal badan ketahanan pangan nasional," kata Yuddy Chrisnandi seusai rapat tertutup dengan Menteri Pertanian, Rabu (25/11/2015).
Menurut dia ada dua alternatif yang nanti akan diajukan tim Kementerian PANRB dan Kementan untuk pembentukan badan ketahanan pangan nasional tersebut.
Alternatif pertama, apakah perlu ada lembaga khusus pemerintahan non kementerian (LPNK) dengan memprioritaskan badan pangan yang ada dan bernaung di bawah Kementan, atau tersendiri sehingga menjadi lebih Independen.
Kedua, lanjut Menteri Yuddy, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Mentan merangkap menjadi kepala badan ketahanan pangan nasional, dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengkordinasikan lintas sektoral dalam hal produk-produk pangan, dan peta jalan menuju swasembada pangan.
Semua alternatif itu, tambahnya, nantinya akan dibahas secepatnya hingga akhir tahun ini untuk segera disampaikan kepada Presiden. "Kedua alternatif ini nanti akan kami sampaikan kepada Presiden dan Presiden yang akan menentukkan kedudukan dari badan ketahanan pangan ini," ujarnya. (Antara)
TERPOPULER
