Suara.com - Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Roberth O Blake menyebut Papua sangat penting bagi Ameriks Serikat (AS) sehingga pihaknya sehingga melakukan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih.
"Dubes AS mengatakan kepada kami, bahwa Papua itu penting bagi Amerika makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua," kata Ketua Sekretariat Keadilan Pedamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/1/2016).
Dubes Blake, kata Languwuyo, ingin mendengar bagaimana situasi politik dan HAM di tanah Papua, selain perkembangan lainnya ketika bertemu di Restoran Yougwa, Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Selasa (19/1/2016) malam.
"Kami menyampaikan situasi politik di 2014 hingga 2015. Kami sampaikan situasi HAM di tanah Papua tidak ada perubahan, walaupun dipertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan sipil yang kami harapkan," katanya.
"Tetapi harapan kekuasaan militerisme itu akan turun jika angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan militerisme juga turun, hanya ternyata kenyataan itu tidak juga terjadi, meski orang sipil berkuasa," lanjutnya.
Lebih lanjut, Languwuyo mengatakan kepada Dubes Blake, bahwa pengaruh militerisme masih dominan terutama kepada investor besar di Papua yaitu Freeport dan BP di Teluk Bintuni, Papua Barat.
"Dimana terlihat pemakaian militerisme sangan besar di dua perusahaan itu guna menjaga areal investasi. Dan itu berdampak buruk kepada masyarakat Papua juga kepada masyarakat yang tinggal sekitar masyarakat perusahaan, karena militer benar-benar menjaga daerah tambang," katanya.
Sehingga banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekitar daerah tambang baik itu di Freeport dan BP.
"Dan kami mempertanyakan kepada Dubes Blake, apa Freeport punya kontrol atau melihat aparat keamanan yang menjaga keamanan apa punya perspektif HAM dalam menjalankan tugasnya atau tidak," katanya.
Sebab, lanjut Languwuyo, dalam penjelasan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, perusahaan Freeport dan BP, memberikan pelatihan tentang apa itu HAM kepada TNI dan polisi dengan harapan mereka punya perspektif soal HAM, sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
"Pertanyaan itu kami sampaikan kepada Freeport namun kami tak mendapat jawaban dan Dubes Blake mempertanyakan balik, apakah itu merupakan hal yang penting? Dan kami bilang itu penting baik polisi dan militer," katanya.
Mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di Papua, kata dia, Dubes Blake mengaku tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua.
"Dubes juga bertanya bagaimana pendapat soal Presiden Jokowi? Kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Pak Frits Ramandey juga menyatakan kepada Dubes Blake untuk merekomendasikan kepada Pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus Paniai dan kekerasan lainnya di Papua," katanya.
Sejumlah tokoh Papua bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Robert Blake yang dikemas dalam acara makan malam bersama di Restauran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1/2016) malam.
Pantauan terhadap situasi di lapangan, tokoh Papua yang bertemu dengan Dubes AS itu diantaranya Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay dan Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Papua Yuliana Languwuyo. [Antara]
