Suara.com - Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi tersangka kasus dugaan suap, Tarmizi, diduga menerima uang senilai Rp425 juta dari kuasa hukum PT. Aquamarine Divindo Inspection Akhmad Zaini untuk menolak gugatan yang diajukan PT. Easteran Jason Fabrication Services terhadap PT. ADI.
Menurut penjelasan Ketua KPK Agus Rahardjo gugatan yang diajukan EJFS terhadap ADI sebasar 7,6 juta dollar AS dan 131 ribu dollar Singapura.
"PT ADI digugat karena telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang mengakibatkan kerugian bagi penggugat," kata Agus di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (22/8/2017).
Agus mengatakan gugatan perkara perdata tersebut didaftarkan pada tanggal 4 Oktober 2016 oleh EJFS di PN Jakarta Selatan dengan nomor 688/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL. Perkara tersebut rencananya dibacakan pada 21 Agustus 2017, tepat ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan di pengadilan.
Agus mengatakan agar ADI selamat dari gugatan, pengacara Akhmad mendekati Tarmizi. Untuk melunakkan hati Tarmizi, Akhmad memberikan uang Rp425 juta yang diberikan secara bertahap. Angka tersebut hasil dari negosiasi antara Akhmad dan Tarmizi, dimana sebelumnya Tarmizi meminta Rp750 juta.
Untuk mengelabui KPK, Akhmad menggunakan sandi sapi dan kambing dalam bertransaksi. Sapi untuk uang bernilai seratus juta dan kambing untuk uang bernilai Rp10 juta.
Selain Tarmizi, dalam kasus ini KPK juga menetapkan Akhmad sebagai tersangka. Sementara tiga orang lainnya, Solihan, Teddy Junaedi, dan Fajar Gora yang turut diamankan bersama Tarmizi dan Akhmad tidak dijadikan tersangka.
Selaku pemberi suap, Akhmad disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Tarmizi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
