Suara.com - Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Pilkada Serentak 2018 kemarin sebagai momentum untuk menguatkan kelembagaan partai dalam menyiapkan seorang pemimpin.
Ditambahkan Hasto, dalam proses rekrutmen calon kepala daerah, PDIP melakukan pendekatan dari aspek ideologis.
Seluruh calon yang berasal dari PDIP, kata Hasto, dilarang menggunakan isu SARA, politik uang, dan menggunakan alat negara untuk meraih kemenangan pada Pilkada Serentak 2018.
Dirinya menambahkan kontestasi dalam Pilkada dan demokrasi merupakan upaya membangun Indonesia.
"Bukan sekedang menang-menangan, sehingga kami mengambil sikap bukan sekedar merekrut orang yang elektabilitasnya tertinggi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).
Hasto mengatakan, elektabilitas yang tinggi bukan sebagai acuan jika calon pemimpin tersebut melakukan kampanye yang sifatnya dapat memecah persatuan Indonesia.
Hasto juga menyebut seluruh calon dari PDIP harus melalui sekolah calon kepala daerah. Itulah yang menjadi tolak ukur PDIP dalam mengajukan calonnya pada Pilkada Serentak 2018.
Lanjut Hasto, berdasarkan arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa Pilkada bukan pada klaim kemenangan, melaikan pasa proses kelembagaan partai dalam menyiapkan pemimpinnya.
"Menyiapkan pemimpin itu yang diukur dari banyak sedikitnya kader yang berhasil itu, diperjuangkan sebagai kepala daerah yang melalui tahapan-tahapan di dalam partai itu, sehingga dia memahami kepentingan yang lebih luas lagi," jelasnya.
Baca Juga: Khofifah Harap Kemenangannya Tak Jadi Berjarak dengan Gus Ipul
Hasto menambahkan jika ketua umum PDIP terus melakukan upaya melahirkan pemimpin lahir dari proses yang benar.
"Kepemimpinan lahir dari proses, bukan melalui upaya memecah belah masyarakat. Bukan dari politik pragmatis dengan melakukan money politic dan upaya segala cara seolah-olah kekuasaan adalah segalanya. Kami dilatih bahwa menang kan juga hanya lima tahun," tandas Hasto.
