Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tahun ini, ancaman karhutla tidak hanya terjadi pada areal gambut di Sumatera dan Kalimantan saja, tapi juga pada beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti di Sindoro, Sumbing, Ciremai, Merbabu, dan Bromo Tengger Semeru.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan, menyampaikan, upaya penanggulangan karhutla di Jawa terkendala pada keterbatasan sumber air dan medan pegunungan. Oleh karena itu, pemadaman udara dengan helikopter menjadi pilihan untuk mendukung pemadaman dari darat.
“Salah satu upaya pencegahan adalah pemantauan hotspot (titik panas) sebagai indikator karhutla. Memang tidak semua semua hotspot berpotensi kebakaran. Hotspot dengan tingkat kepercayaan di atas 80 persen harus segera dicek atau groundcheck untuk memastikan apakah terjadi kebakaran atau tidak," ujarnya, saat wawancara dengan Programa 3 Radio Republik Indonesia (Pro 3 RRI), Jakarta, Selasa, (23/10/2018).
Upaya pencegahan, menurut Raffles, menjadi prioritas dalam pengendalian karhutla. Berbagai upaya dapat ditempuh, misalnya melalui deteksi dini hotspot, patroli pencegahan karhutla, dan sosialisasi kepada masyarakat.
Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi KLHK dalam menanggulangi karhutla.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Djati Witjaksono Hadi menambahkan, KLHK telah membentuk Masyarakat Peduli Api, atau yang lebih sering disebut MPA. Masyarakat yang direkrut sebagai anggota MPA, dibekali pemahaman tentang dampak karhutla dan pelatihan mengenai pengendalian karhutla, baik pencegahan maupun pemadaman.
“Masyarakat dapat terlibat secara aktif, dengan memantau hotspot melalui website www.sipongi.klhk dan melakukan pengecekan lapangan dan melaporkan kepada Manggala Agni atau aparat terkait lainnya. Masyarakat juga dapat melakukan pemadaman dini denganperalatan sederhana yang dimiliki," katanya.
Pada kesempatan tersebut, terdapat sejumlah pertanyaan dari pendengar melalui telepon dan pesan singkat (SMS). Mereka umumnya mendukung upaya pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla dan pengenaan sanksi bagi pelaku yang memberi efek jera.
Menurut mereka, keterlibatan masyarakat juga diperlukan, karena pemerintah tidak dapat menangani sendiri.
Baca Juga: Pagu RAPBN KLHK 2019 Disetujui Komisi IV DPR
"Dengan kerja sama yang baik dan dukungan para pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, karhutla yang terjadi di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dapat diatasi dan dikendalikan. Selain itu, perlu kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla," kata Raffles mengingatkan.
