UU Cipta Kerja Sudah Disahkan, Ngabalin: Jika Keberatan Judicial Review

M. Reza Sulaiman, Ummi Hadyah Saleh

Jum'at, 09 Oktober 2020 | 05:05 WIB
UU Cipta Kerja Sudah Disahkan, Ngabalin: Jika Keberatan Judicial Review
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. [Suara.com/Ari Purnomo]

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan menjadi Undang-undang Cipta Kerja pada Senin (8/10/2020).

Sehingga kata Ngabalin, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan UU Cipta Kerja, bisa menempuh jalur konstitusi di Mahkamah Konstitusi yakni melalui judicial review.

"Poin-poin mana yang mereka keberatan ayat dan pasal mana di bab mana yang keberatan. Mari kita lakukan judicial review. Itu Mahkamah Konstitusi kan bukan tidak bernyawa itu, ada nyawanya di sana," ujar Ngabalin saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/10/2020).

Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan buruh, mahasiswa dan pelajar yang menolak UU Ciptaker.

Ketua PP BAKOMUBIN (Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubaligh Se Indonesia) itu menuturkan bahwa tidak ada yang berubah dari Undang-undang sebelumnya, dalam hal ini UU Ketenagakerjaan.

Karena itu, jika ada pihak-pihak yang keberatan dengan point-point atau bab di UU Ciptaker, Ngabalin menyarankan untuk mengajukan judicial review.

"Apa apa yang menjadi keberatan mereka pasal, bab, ayat materi yang mana isinya. Karena terbukti kan semua yang mereka sebutkan itu tidak ada perubahan dari undang-undang terdahulu kan," tutur dia.

Tak hanya itu, Ngabalin menjelaskan bahwa keputusan RUU Ciptaker menjadi UU tidak mendadak.

"Sekarang ini kan DPR nya sudah putuskan undang-undangnya dibilang Sosilasisasinya mendadak atau diputuskan lebih mendadak. Saya menjadi DPR itu nggak tahu berapa puluh undang-undang kita tetapkan lebih cepat daripada jadwal yang sudah semula," kata Ngabalin.

baca juga

Lebih lanjut, Ngabalin mengingatkan bahwa dengan berdemonstrasi di masa pandemi kemungkinan berpotensi dapat menjadi penyebaran Covid-19.

"Jadi yang paling penting itu adalah kita sekarang harus bisa kasih tahu, kalau dia berdemonstrasi kemudian dia membuat berkumpul, kemudian tidak menjaga sosial distancingnya, jaga jarak dan lain-lain sebagainya kan tidak tidak mustahil ada yang OTG di situ, kemudian dia membangun claster baru," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

Bersaksi di MK, Perempuan Adat Poco Leok Ungkap Tak Dilibatkan di Rencana Geothermal Ulumbu

News | Selasa, 20 Oktober 2026 | 15:55 WIB

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

Gugat UU Cipta Kerja, Solidaritas Perempuan Sebut Hukum Masih Pakai Standar Laki-Laki

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:32 WIB

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

Walhi Sentil Ambisi Pemerintah Garap Ratusan PSN: Ini Menguntungkan Siapa?

News | Rabu, 14 Oktober 2026 | 16:12 WIB

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

UU Cipta Kerja Diuji di MK, Komnas Perempuan Minta Hakim Gunakan Analisis Hukum Feminis

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:32 WIB

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

DPR: UU Cipta Kerja Tak Diskriminasi Perempuan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

News | Senin, 12 Oktober 2026 | 13:15 WIB

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

Presiden dan DPR Tak Siap Beri Keterangan, Sidang Gugatan UU Cipta Kerja Ditunda

News | Kamis, 24 September 2026 | 22:08 WIB

Tuntutan Desil Tak Digubris Pemerintah, JAPS Ancam Gugatan Massal

Tuntutan Desil Tak Digubris Pemerintah, JAPS Ancam Gugatan Massal

News | Selasa, 22 September 2026 | 20:06 WIB

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI

News | Kamis, 10 September 2026 | 22:12 WIB

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing

News | Kamis, 10 September 2026 | 15:21 WIB

Pemuda Kaum Betawi Gugat UU DKJ ke MK, Soroti Aturan Lembaga Adat yang Dinilai Multitafsir

Pemuda Kaum Betawi Gugat UU DKJ ke MK, Soroti Aturan Lembaga Adat yang Dinilai Multitafsir

News | Senin, 31 Agustus 2026 | 14:24 WIB

Terkini

Bukan Cuma Bangun Pabrik Semikonduktor, RI Butuh yang Bisa Bikin Chip Sendiri

Bukan Cuma Bangun Pabrik Semikonduktor, RI Butuh yang Bisa Bikin Chip Sendiri

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 23:48 WIB

Garuda Indonesia Rombak Manajemen, Eks Petinggi Resmi Diberhentikan

Garuda Indonesia Rombak Manajemen, Eks Petinggi Resmi Diberhentikan

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 23:12 WIB

Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut

Gubernur Bobby Usulkan Pembentukan Sejumlah KEK untuk Dongkrak Ekonomi Sumut

News | Senin, 09 November 2026 | 23:10 WIB

Tragedi Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh Beruntun, DPR Desak Jaminan Keselamatan

Tragedi Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh Beruntun, DPR Desak Jaminan Keselamatan

Video | Senin, 09 November 2026 | 23:00 WIB

Giring Punya Gaji Rp212 Juta Tiap Bulan, Kekayaannya 'Hanya' Rp11 Miliar

Giring Punya Gaji Rp212 Juta Tiap Bulan, Kekayaannya 'Hanya' Rp11 Miliar

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 22:54 WIB

Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar

Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar

Jakarta | Senin, 09 November 2026 | 22:52 WIB

SDA Melimpah, Rakyat Belum Sejahtera, PKB Jateng Angkat Gagasan Sosialisme Islam

SDA Melimpah, Rakyat Belum Sejahtera, PKB Jateng Angkat Gagasan Sosialisme Islam

Jawa Tengah | Senin, 09 November 2026 | 22:35 WIB

Gejolak Futsal Indonesia, Klub Pro Futsal League Ramai-ramai Desak FFI Gelar KLB

Gejolak Futsal Indonesia, Klub Pro Futsal League Ramai-ramai Desak FFI Gelar KLB

Bola | Senin, 09 November 2026 | 22:26 WIB

Kinerja BRI Kuartal III-2026, Laba Ditopang Pemulihan Kredit Mikro dan Kenaikan DPK

Kinerja BRI Kuartal III-2026, Laba Ditopang Pemulihan Kredit Mikro dan Kenaikan DPK

Bisnis | Senin, 09 November 2026 | 22:23 WIB

Polda Metro Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam Sepekan, Sita 177 Motor dan Tangkap 105 Orang

Polda Metro Ungkap 94 Kasus Curanmor dalam Sepekan, Sita 177 Motor dan Tangkap 105 Orang

News | Senin, 09 November 2026 | 22:15 WIB

×