Suara.com - Presiden Joko Widodo menyadari komunikasi publik mengenai omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja buruk. Itulah sebabnya, Jokowi menegur semua menterinya lantaran komunikasi publik yang jelek ikut memicu gelombang penolakan masyarakat terhadap pengesahan UU tersebut.
Menurut mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai seharusnya, konten, proses, dan komunikasi terkait RUU ke rakyat menjadi tugas Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
"Tahun 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum. Itu kegagalan utama menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Harusnya dicopot!" demikian dikatakan Natalius melalui media sosial.
Kritik terhadap komunikasi publik pemerintah sebelumnya juga dilontarkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar serta politikus Ferdinand Hutahaean.
"Sepakat bang, hal ini juga yang beberapa kali saya sampaikan ke Istana. Perlu komunikasi publik yang baik," kata Ferdinand menanggapi pernyataan Denny Siregar di Twitter.
Beberapa waktu yang lalu, Ferdinand juga menanyakan apa saja yang sudah dihasilkan dari kiprah para staf khusus presiden milenial selama ini. "Setahun sudah periode kedua Pak Jokowi, apa kabar staf khusus presiden yang milenial-milenial itu? Adakah mereka berguna atau hanya jadi simbol belaka?" kata Ferdinand melalui media sosial.
Sejauh ini Ferdinand mengaku belum mengetahui prestasi para staf khusus milenial yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara. "Adakah tugas khusus mereka atau hanya makan gaji sambil tidur? Maaf, saya tak pernah dengar meerka bekerja dan bermanfaat. Mungkin saya salah," kata Ferdinand.
Moeldoko: semua ditegur Presiden
Dalam konteks omnibus law UU Cipta Kerja, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui Kepala Negara telah menegur semua menteri karena dianggap komunikasi publik mereka jelek.
Baca Juga: Mahasiswa Kalau Paham UU Cipta Kerja Pasti Tak Akan Turun ke Jalan
"Khusus dalam konteks omnibus law Cipta Kerja memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat tahu. Kami semuanya ditegur oleh presiden bahwa komunikasi publik kita sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," ujar Moelodko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).
Istana mengatakan akibat komunikasi publik yang jelek, terutama menyangkut substansi UU Cipta Kerja, timbul gelombang protes.
Moeldoko mengakui perkembangan teknologi komunikasi membikin pemerintah kewalahan, terutama menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.
"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks," kata dia.
Moeldoko mengatakan kini para menteri mulai memperbaiki gaya komunikasi untuk menyampaikan pesan supaya benar-benar sampai ke masyarakat.
