Infografis
"Para politikus mainnya makin nggak sedap dipandang. Pada main hantam kromo," tulis pengguna Twitter yang lain.
"Bau kecut semua," demikian komentar warga Twitter.
Ada juga yang mendukung Moeldoko untuk tetap sebagai KSP.
"Jika pak Moeldoko tidak ada kesalahan pada pekerjaannya sebagai KSP, presiden nggak bisa seenaknya pecat pejabat. Nggak ada urusan, masalah pribadi dengan profesionalitas pekerjaan dia. Ini bukan kasus kriminal atau korupsi kok. Kecuali yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri ke presiden," komentar warganet.
Soal Kisruh Moeldoko - Demokrat, Pakar: Tak Boleh Ada Pembiaran dari Istana
Pakar Politik LIPI Siti Zuhro menilai tidak boleh ada pembiaran dari istana atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dinobatkannya Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pasalnya, isu kisruh Demokrat ini akan mengarah ke istana.
"Karena itu jangan sampai pak Jokowi tidak menakar tidak mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari istana," kata Siti dalam diskusi daring yang digelar Sabtu (6/3/2021).
Siti mengatakan, Moeldoko tidak lepas dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden yang tak lain adalah bagian dari istana. Menurutnya, apa yang Moeldoko lakukan sulit untuk dibedakan antara kepentingan pribadi atau jabatan.
"Yang dia lakukan adalah ekspresi antara dia sebagai Moeldoko dan dia sebagai KSP. Dalam hal ini tentu pertaruhan terhadap trust kepada pemerintah kepada istana kepada pak Jokowi," tuturnya.
Baca Juga: Andi Mallarangeng Duga Jokowi Biarkan Moeldoko Rebut Demokrat dari AHY
Lebih lanjut, Siti mengatakan apa yang dilakukan Moeldoko di Demokrat akan bergulir ke istana. Hal tersebut bisa berdampak kepada kepercayaan publik. Untuk itu Jokowi diminta angkat bicara.
