REGIONAL:
Suara.com - Tim kuasa hukum pentolan KAMI Jumhur Hidayat menyambut baik keterangan yang disampaikan oleh Hariyadi B. Sukamdani dalam sidang lanjutan perkara penyebaran berita bohong atau hoaks yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/3/2021) hari ini.
Dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut, mereka menarik garis lurus bahwa cuitan kliennya merupakan hal yang biasa saja. Pasalnya, Hariyadi selaku pihak pengusaha sama sekali tidak terusik dengan cuitan Jumhur terkait Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab, Jumhur tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud dengan pengusaha rakus sebagaimana tertuang dalam cuitannya.
"Pak Hariyadi sendiri tak tersinggung atas postingan Pak Jumhur. Ini yang menjadi penting karena dia pengusaha. Lalu, pernyataan pengusaha rakus ini kan tak spesifik siapa orangnya," kata Oky Wiratama selaku kuasa hukum usai sidang.
Bagi Oky, pro dan kontra dalam perumusan -- bahkan sudah sah -- merupakan hal yang wajar. Tentunya, akan ada pihak yang setuju maupun sebaliknya. Bahkan, dalam keterangannya, Hariyadi mengakui terdapat serikat pekerja di perusahaannya. Pada pekerja itu juga tidak ikut melakukan aksi massa dalam menolak Undang-Undang itu dan sama sekali tidak terprovokasi atas cuitan Jumhur.
"Saksi juga bilang, serikat pekerja yang ada di perusahaannya ity tergabung di KSPSI, yang mana klien kami pak Jumhur sebagai Waketum (KSPI). Tidak ada yang demo dan merasa tergugah atas postingan pak Jumhur itu," sambungnya.
Shaleh Al Ghifari yang juga kuasa hukum dari LBH Jakarta menyebutkan, cuitan kliennya murni sebatas kritik belaka. Atas dasar itu, Shaleh menitik beratkan soal Undang-Undang ITE yang selama ini kerap merugikan banyak pihak.
"Yang dikonstruksi sebagai korban dalam hal ini kan dari Apindo. Tapi mereka tidak merasa dirugikan, tersinggung, nah tentang ini kan sebenarnya sedang dibahas di revisi UU ITE," beber Shaleh.
Dalam konteks pembuktian, lanjut Shaleh, Jaksa Penuntut Umum menganggap jika perkara ini adalah delik formil. Sebab, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tertulis nama Andika Fahrezi, sosok yang melakukan ketapel kelereng saat demonstrasi ricuh beberapa waktu lalu.
Sosok ini kerap dihadirkan dalam persidangan lain, misalnya pada perkara serupa atas terdakwa Syahganda Nainggolan. Dalam sidang itu, sosok Andika mengaku melakukan kerusuhan karena melihat postingan di Twitter.
Pada kenyataannya, sosok Andika tidak mempunyai akun Twitter dan tidak mengetahui atas postingan siapa dia sampai melakukan kerusuhan. Atas hal itu, Shaleh menyebutkan jika JPU hanya merujuk pada delik formil tanpa adanya pembuktian.
"Jadi kesimpulannya, penuntut umum menganggap delik ini adalah delik formil, tidak perlu dibuktikan akibatnya yang mana pada dasarnya ujaran kebencian, berita bohong, itu delik materil harus ada dampaknya," tutup Shaleh.
Ketum Apindo Tidak Tersinggung
Serupa dengan sidang-sidang sebelumnya, Jumhur wajahnya hanya terpampang dalam layar yang berada di ruang persidangan. Sang terdakwa yang kini masih meringkuk di Rutan Bareskrim Polri hanya hadir secara virtual melalui sambungan Zoom.
Pada giliran mendapat kesempatan berbicara, Jumhur langsung bertanya kepada Hariyadi soal cuitannya yang menuliskan jika Undang-Undang tersebut hanya menguntungkan pengusaha rakus. Sebab, menurut Jumhur, pernyataannya adalah hal biasa sebagaimana layaknya sebuah kritik terhadap suatu kebijakan.
"UU ini memang utk INVESTOR PRIMITIF dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini. 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja" demikian cuitan Jumhur yang menjadi akar dari perkara ini.
TERPOPULER
