Tanah Lokasi Bom Bali Resmi Dijual untuk Taman Perdamaian

Suara.com - Hampir 20 tahun sejak peristiwa bom Bali, pemilik Sari Club (SC) setuju untuk menjual sebagian tanahnya untuk dijadikan taman perdamaian untuk mengenang para korban yang meninggal dunia.

Sukamto Tjia telah menandatangani perjanjian untuk menjual 560 meter persegi tanahnya, yang dulu merupakan lokasi Sari Club, seharga 45 miliar rupiah.

Mereka yang tertarik membeli harus membayar uang tersebut paling lambatakhir Maret tahun ini.

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Scott Morrison sempat menawarkan dana untuk membeli tanah tersebut namun ketika dihubungi lagi, pihaknya mengatakan "proposal baru harus melalui proses formal dan dievaluasi dengan teliti".

Di tahun 2019, PM Morrison meminta Asosiasi Taman Perdamaian Bali (BPPA), yang mewakili penyintas dan korban pengeboman tersebut, untuk memberikan perkiraan harga tanah sebagai bahan pertimbangan.

Tanah tersebut sebenarnya sudah bertahun-tahun ingin dibeli oleh BPPA yang berlokasi di Perth. Namun, selain tidak memiliki uang yang cukup, mereka juga tidak pernah mencapai kesepakatan dengan pemilik.

Tetapi baru-baru ini, pendiri BPPA Dallas Jackson-Finn yang berseberangan pendapat dengan anggotanya, berhasil menegosiasikan harga atas nama para penyintas dan korban Bom Bali.

"

"Menyongsong 20 tahun peringatan peristiwa Bom Bali, saya pikir akan sangat signifikan bila tanah tersebut dijadikan taman daripada dibiarkan kosong," ujar pria Australia tersebut.

"

Luas tanah yang dinegosiasikan ini lebih kecil dari keseluruhan luas tanah Sari Club seluas 700 meter persegi.

Dallas mengatakan sketsa desain taman tersebut pun sudah jadi dan jika berhasil dibeli, pembangunan taman tersebut bisa rampung tepat sebelum peringatan 20 tahun peristiwa Bom Bali pada bulan Oktober.

"Taman ini nantinya akan menjadi taman tropis yang indah," katanya.

Desain taman tersebut meliputi sebuah mural yang menceritakan kisah pengeboman dan sebuah 'sudut refleksi' di mana pengunjung dapat duduk dan mengenang mereka yang meninggal dunia.

Namun, masih tidak pasti apakah perjanjian tersebut akan didanai Pemerintah Australia.