Infografis
Aturan mengenai penyelesaian korupsi kecil-kecilan di luar persidangan ini tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 Mei 2010.
SEJA tersebut berisi perintah kepada kepala kejaksaan di seluruh Indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat big fish (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (still going on).
SEJA ini menekankan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (petty corruption), di bawah Rp100 juta dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif.
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Iftitah Sari tidak sependapat dengan argumen penyelesaian korupsi kecil-kecilan melalui keadilan restoratif.
Walau kerugian keuangan negaranya sama atau di bawah Rp50 juta dan telah ada pengembalian kerugian negara, menurut Sari harus tetap melalui proses pidana.
Ia mengatakan ketentuan Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memproses pelaku secara pidana.
Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.
Karena itu, meski pengembalian kerugian keuangan negara bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, akan tetapi peniadaan pidana tidak mungkin terjadi.
Baca Juga: Apa Itu Denda Damai? Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan
