Infografis
Oleh karena itu, Syafrin juga menyebut akan melakukan konfirmasi dan perhitungan secara transparan mengenai kerugian hingga triliunan karena parkir liar ini.
"Tentu kita akan melihat perhitungan atau kajian yang menyebut triliunan itu dari mana dan itu yang kita akan konfirmasi lebih lanjut," ungkap Syafrin.
"Tentu kita harapkan, kembali lagi bahwa akuntabilitas dari perhitungan itu kita harapkan bisa kita buka secara transparan kepada masyarakat," tambahnya memungkasi.
Kritik DPRD DKI
Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Unit Pengelola Parkir (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kenneth menilai unit tersebut gagal mengelola potensi pemasukan dari sektor parkir, hingga menyebabkan kebocoran pendapatan.
Bahkan, Kenneth menyebut kerugian daerah mencapai angka triliunan rupiah karena maraknya parkir liar.
Karena itu, ia menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono untuk membubarkan UP Pengelola Parkir Dishub DKI atas buruknya kinerja mereka.
"Kalau kami lihat ini, kalau saya nge-cek ya, secara kasar ya, kebocoran di parkir ini luar biasa. Ya angkanya itu sampai triliunan lah," kata Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Baca Juga: UPT Parkir Bikin Rugi Jakarta, DPRD DKI Minta Pramono Serahkan Pengelolaan Parkir ke Swasta
"Cuma memang ke depannya kalau kita melihat UPP parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur dibubar-in aja. Kami lelang aja kepada swasta. Supaya swasta yang ngelola aja," ucapnya menambahkan.
