REGIONAL:
Suara.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyebut jumlah ojek online (ojol) yang turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Selasa (19/5/2025) tak akan terlalu ramai. KON bahkan menyebut jumlahnya tak akan sampai 500 ribu orang seperti yang disampaikan asosiasi ojol GARDA.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto mengatakan, mayoritas ojol se-Jabodetabek akan tetap bekerja mengaktifkan aplikasi alias on-bid seperti biasa.
Mereka disebutnya lebih memilih untuk narik dan mencari nafkah demi keluarga di rumah.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid (narik penumpang), mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” ujar Andi di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Andi menyebut jika ingin membahas kesejahteraan pengemudi, maka komunitas ojol yang sah harus dilibatkan.
Ia menolak adanya pihak luar yang mengklaim mewakili suara ojol tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” ungkapnya.
Organisasi yang menaungi 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia ini menilai aksi tersebut sarat kepentingan politik dan tidak merepresentasikan suara mayoritas mitra pengemudi.
Aksi itu dikatakannya tak lebih dari upaya segelintir pihak untuk menunggangi isu kesejahteraan driver demi kepentingan elit tertentu.
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkrit, bukan panggung politik,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menyinggung keberadaan individu yang kerap mengatasnamakan ojol namun sejatinya bukan bagian dari komunitas pengemudi.
“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," bebernya.
Meski menolak narasi menjadikan driver sebagai buruh, KON tetap menuntut adanya regulasi yang memperkuat posisi mitra pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital. Regulasi itu, kata Andi, harus menjamin keadilan dan perlindungan.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.
KON menyatakan bahwa penyelesaian persoalan pengemudi ojol sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka dan advokasi kebijakan, bukan lewat aksi yang berisiko ditunggangi agenda politik terselubung.
TERPOPULER
