Infografis
Dua proyek lainnya bahkan telah rampung dan diserahterimakan pada 9 April 2025, yakni SDN Kampung Bali 01 dan SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Rata-rata progres pembangunan enam paket ini kini di angka 84,90 persen.
Ia menilai keterlambatan ini turut memperburuk citra Pemprov DKI Jakarta di mata publik, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa.
Dalam hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2024, skor pengadaan Pemprov DKI hanya 71.
Bahkan, subindikator independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) jeblok di angka 46.
Menanggapi temuan KPK, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah membaca laporan tersebut dan langsung meminta Kepala Dinas Pendidikan yang baru untuk memberi atensi.
“Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Harusnya bulan April atau Mei ini selesai. Tapi mundur-mundur terus. Pasti ada sesuatu,” kata Pramono kepada wartawan.
Ia memastikan seluruh temuan KPK maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti serius.
“Kami baru saja mendapatkan opini WTP. Saya kumpulkan semua tim, kami akan selesaikan seluruh rekomendasi BPK dalam 60 hari. Sama halnya dengan temuan KPK atau lembaga penegak hukum lainnya. Kami akan tindak lanjuti,” katanya.
Baca Juga: Gubernur Pramono Pilih Tidak Lebarkan Kali Ciliwung di Kebon Melati, Pramono: Bakal Banyak Masalah
