Infografis
Suara.com - Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Koentjoro, angkat suara terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Meski secara pribadi mengaku kerap berbeda pandangan dengan Jokowi, ia menegaskan tetap memihak pada kebenaran—termasuk soal keabsahan ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM.
"Saya juga tidak sepenuhnya dukung Pak Jokowi. Ketika saya membaca petisi UGM dulu, saya justru bertentangan dengan Pak Jokowi. Tetapi saya berpendapat, saya sebagai orang UGM yang tahu bahwa Pak Jokowi itu lulusan UGM, maka kebenaran harus saya tegakkan," kata Koentjoro, dikutip dari kanal YouTube Forum Keadilan TV, Senin (21/7/2025).
Koentjoro merupakan Guru Besar Psikologi UGM yang pernah membacakan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024.
Saat itu, sejumlah sivitas akademika UGM—terdiri dari guru besar, dosen, dan mahasiswa—berkumpul di Balairung UGM menyampaikan kritik keras terhadap Jokowi yang dinilai menyimpang dari prinsip demokrasi.
Pasca pembacaan petisi tersebut, Koentjoro mengaku menjadi sasaran serangan buzzer di media sosial bahkan sempat mendapat teror. Meski begitu, ia tetap menjunjung integritas akademik dalam melihat persoalan ijazah ini.
"Meskipun sekarang dalam banyak hal saya masih tidak suka dengan kebijakan Pak Jokowi. Jadi sekali lagi, di mata saya, seorang profesor, seorang guru, salah itu boleh, tapi jangan sampai saya berbohong," tegasnya.
Lebih lanjut, Koentjoro menilai desakan kepada Jokowi agar menunjukkan ijazahnya secara terbuka justru bisa menjadi alat permainan politik dua pihak: baik kubu pendukung maupun penentang Jokowi seperti Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
"Karena itulah saya bertanya, kenapa harus ditunjukkan? Apalagi kalau itu persoalan-persoalan seperti itu adalah hak Jokowi, untuk bisa menunjukkan atau tidak. Jangan Jokowi dipaksa untuk menunjukkan itu kepada orang lain," ujarnya.
Baca Juga: Setelah Ijazah, Apa Lagi? Jokowi Terancam Rentetan Gugatan Hukum Pasca Lengser
Ia bahkan menyebut kontroversi ini bisa dimanfaatkan Jokowi untuk tetap tampil dan mendapat sorotan di ruang publik.
"Apakah justru ini tidak menjadi alat dari Pak Jokowi agar dia tetap bisa tampil di dunia maya ini? Bahwa dia sekarang masih dilihat, didengar, tidak tenggelam oleh keadaan. Jadi saya kira keduanya punya kepentingan dalam kasus ini," tutur Koentjoro.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya polemik ijazah ini disudahi. Terlebih, Jokowi sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut di pengadilan.
"Jokowi sudah mengizinkan akan membuktikan itu di sidang. Dan itu adalah hak Jokowi untuk menunjukkan itu. Kenapa kita harus memaksa? Bukankah seseorang punya hak untuk menunjukkan atau tidak?" katanya.
Koentjoro pun mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik yang justru memperkeruh suasana dan merugikan nama baik UGM.
"Justru di sinilah saya katakan, Pak Jokowi di sini bermain. Dia punya kepentingan lain. Nah sekarang, mau tidak kita dipermainkan oleh kedua belah pihak seperti ini? Ini kan Jokowi jadi semakin punya panggung. Kalau tidak ada pertanyaan ini, barangkali dia sudah tenggelam," pungkasnya.
