Suara.com - Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI, tetap berkukuh masyarakat harus taat membayar pak, meski persoalan ini menyulut demonstrasi serta kerusuhan massal sepekan terakhir.
Hingga Rabu (3/9/2025), masyarakat masih melakukan protes terhadap banyak kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR, persepsi meluaskan ketidakadilan fiskal, di mana rakyat merasa terbebani sementara pejabat menikmati kemewahan.
Kini, di tengah protes besar-besaran, tagar dan seruan #StopBayarPajak juga turut menggema kuat di media sosial.
Misbakhun tetap meminta masyarakat untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, meskipun amarah publik sedang memuncak.
Dia justru menyayangkan munculnya seruan untuk berhenti membayar pajak sebagai bentuk protes.
Menurutnya, tindakan tersebut kontraproduktif dan mengabaikan esensi pajak sebagai pilar utama penyangga negara.
Dalam pandangannya, pajak adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Itu kan kewajiban masyarakat kepada negara, pajak harus dibayar dong," kata Misbakhun saat ditemui di DPR, Selasa (2/9/2025).
Politikus Fraksi Partai Golkar ini menekankan, dana yang terkumpul dari pajak memiliki peran vital dalam roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia mengingatkan, ada jutaan nasib warga negara yang bergantung pada penerimaan pajak, mulai dari aparatur sipil negara hingga para pekerja di sektor publik yang gajinya dibayarkan oleh negara.
Lebih jauh, Misbakhun merinci pajak merupakan sumber utama pendanaan untuk berbagai program kesejahteraan dan pembangunan.
Tanpa pemasukan pajak yang stabil, menurutnya, negara akan lumpuh dan berbagai layanan esensial bagi masyarakat akan terhenti.
Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa seruan boikot pajak hanya akan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan masyarakat luas.
"Pajak dibayar untuk gaji buruh, gaji dosen, tunjangan sekolah, memperbaiki infrastruktur, semua dari pajak. Menurut saya, pajak bagian dari ketaatan kita dalam bernegara," jelasnya.
Perlawanan Digital Menggema Kuat
TERPOPULER
