DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 13 November 2025 | 16:21 WIB
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
DPR RI lewat Komisi III dan pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (tangkap layar)
baca 10 detik
  • Pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental atau intelektual berat tidak dapat dijatuhi pidana.
  • RKUHAP atau RUU KUHAP mengatur kewajiban proses pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas atau CCTV.
  • MA nantinya tidak lagi memiliki ruang untuk membuat aturan baru di luar ketentuan.

Suara.com - DPR RI lewat Komisi III dan pemerintah kembali melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan sudah masuk pada tahap Rapat Kerja Panitia Kerja (Panja) RKUHAP dan mulai sepakati pasal demi pasal.

Rapat pembahasan RKUHAP ini dimulai pada Rabu (12/11) dan masih berlangsung hingga Kamis (13/11/2025) hari ini.

Sejumlah pasal dalam RKUHAP ini mulai disepakati, Suara.com coba mengulas beberapa pasal yang penting.

Pertama, Komisi III DPR RI dan Pemerintah menyepakati ketentuan baru di RUU KUHAP yang menegaskan pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental atau intelektual berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dikenai tindakan rehabilitasi atau perawatan.

Ketentuan itu dibacakan oleh perwakilan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU KUHAP David dalam rapat panitia kerja Komisi III dan pemerintah Gedung DPR RI, Rabu (12/11/2025).

Dalam draf RUU KUHAP yang dibacakan David, usulan itu dituangkan dalam Pasal 137A. Ayat (1) berbunyi, “Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan.”

Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa tindakan tersebut ditetapkan dengan penetapan hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

Ayat (3) menegaskan bahwa penetapan tindakan itu bukan merupakan putusan pemidanaan, sedangkan ayat (4) menyebutkan tata cara pelaksanaan tindakan tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah.

“Ini mengakomodir agar penyandang disabilitas mental mendapat rehabilitasi, bukan pemidanaan. Termasuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam KUHAP,” kata David.

baca juga

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, bahwa pemerintah sependapat dengan usulan tersebut.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan pasal kompensasi kerugian korban pidana akan ditanggung negara bila pelaku tidak mampu. [Suara.com/Bagaskara]
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej. [Suara.com/Bagaskara]

Menurutnya, ketentuan itu sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

“Mohon maaf, Pak Ketua. Jadi, dalam KUHP itu Pasal 38 dan 39 tentang pertanggungjawaban pidana memang menyebutkan bahwa bagi penyandang disabilitas mental, mereka dianggap tidak mampu bertanggung jawab,” ujar Edward.

“Sehingga memang putusannya bukan pemidanaan, tetapi bisa merupakan suatu tindakan yang di dalamnya adalah rehabilitasi. Koalisi disabilitas juga sudah menemui kami, dan kami setuju dengan usulan dari LBH Apik ini,” lanjutnya.

Usulan tersebut juga langsung mendapat dukungan dari para anggota Komisi III DPR.

Kedua, Komisi III DPR RI dan pemerintah bersepakat RKUHAP atau RUU KUHAP mengatur kewajiban proses pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas atau CCTV.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Ledakan di SMA 72 Jakarta, Dasco Ungkap Kondisi Terkini Korban di Rumah Sakit

Ledakan di SMA 72 Jakarta, Dasco Ungkap Kondisi Terkini Korban di Rumah Sakit

News | Jum'at, 07 November 2025 | 18:44 WIB

Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU

Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU

News | Selasa, 04 November 2025 | 18:57 WIB

Babak Baru Kasus Kacab Bank, Polisi: Pasal Pembunuhan Tunggu 'Lampu Hijau' Jaksa

Babak Baru Kasus Kacab Bank, Polisi: Pasal Pembunuhan Tunggu 'Lampu Hijau' Jaksa

News | Selasa, 21 Oktober 2025 | 15:01 WIB

Kasus Pembunuhan Kacab Bank: Sambangi Polda Metro Jaya, Keluarga Korban Bawa Bukti Baru

Kasus Pembunuhan Kacab Bank: Sambangi Polda Metro Jaya, Keluarga Korban Bawa Bukti Baru

News | Selasa, 21 Oktober 2025 | 13:45 WIB

Sebut Wajar MBG Ada Masalahnya, Habiburokhman: Saya Belum Pernah Menemui Orang yang Menolak

Sebut Wajar MBG Ada Masalahnya, Habiburokhman: Saya Belum Pernah Menemui Orang yang Menolak

News | Rabu, 15 Oktober 2025 | 14:09 WIB

Terkini

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:29 WIB

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Bogor | Minggu, 15 November 2026 | 22:17 WIB

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:16 WIB

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:15 WIB

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 22:07 WIB

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 22:03 WIB

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:00 WIB

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Sumsel | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 21:53 WIB

×