LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam

Suara.com - Upaya untuk memulihkan hak para korban kejahatan di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah bekerja keras menangani total 5.162 permohonan restitusi, sebuah mekanisme ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan kepada korban.

Angka ini menjadi bagian dari tren peningkatan permohonan yang terus berlanjut selama tiga tahun terakhir. Ketua LPSK, Achmadi, memaparkan data yang menunjukkan bagaimana para korban dan keluarganya semakin berani dan sadar akan haknya untuk mendapatkan pemulihan.

“Secara keseluruhan, jumlah pemohon restitusi tercatat sebanyak 4.407 orang pada tahun 2023, meningkat menjadi 7.450 orang pada tahun 2024, dan tercatat 5.162 orang pada tahun 2025,” kata Achmadi, di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Di antara ribuan permohonan tersebut, ada satu data yang paling mencemaskan sekaligus menunjukkan titik terang kesadaran hukum: lonjakan drastis permohonan restitusi dari kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Angkanya terus meroket tajam dalam dua tahun terakhir, menjadi sinyal bahwa masyarakat tidak lagi diam menghadapi kejahatan keji ini.

“Jumlah pemohon bertambah dari 122 orang pada tahun 2023 menjadi 646 orang pada tahun 2024, dan terus meningkat hingga 916 orang pada tahun 2025,” katanya.

Menurut Achmadi, fenomena ini bukan semata-mata menunjukkan peningkatan kasus, tetapi juga keberanian untuk melapor dan memperjuangkan keadilan finansial bagi para korban yang masa depannya direnggut.

“Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus serta memperjuangkan hak restitusi bagi korban anak,” jelas Achmadi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan permohonan restitusi untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Data LPSK menunjukkan adanya tren penurunan jumlah pemohon dari kejahatan modern ini.

“Pada kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), jumlah pemohon tercatat sebanyak 915 orang pada tahun 2023, diikuti 466 orang pada tahun 2024, dan 375 orang pada tahun 2025,” ungkapnya.

Sementara itu, permohonan ganti rugi dari korban kekerasan seksual terhadap orang dewasa menunjukkan angka yang fluktuatif dan tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Tercatat 525 orang pada tahun 2023, 128 orang pada tahun 2024, dan 202 orang pada tahun 2025,” ujarnya.

Untuk kasus kejahatan kerah putih seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), jumlah pemohon pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, namun turun drastis dari puncaknya di tahun 2024.

“Adapun kategori Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mencatat 2.739 orang pada tahun 2023, 6.035 orang pada tahun 2024, dan 3.461 orang pada tahun 2025,” jelas Achmadi.

Dari sisi nominal, angka ganti rugi yang diperjuangkan LPSK mencapai nilai yang fantastis, meskipun ada perbedaan antara penilaian awal, tuntutan jaksa, hingga putusan hakim.

Penilaian restitusi oleh LPSK tercatat sebesar Rp2,85 triliun pada tahun 2023, Rp473,8 miliar pada tahun 2024, dan Rp112,16 miliar pada tahun 2025.

Angka ini kemudian dibawa ke meja hijau oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Penilaian restitusi yang masuk dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tercatat Rp4,77 triliun pada tahun 2023, Rp5,67 miliar pada tahun 2024, dan Rp12,11 miliar pada tahun 2025,” kata Achmadi.

Namun, palu hakimlah yang menjadi penentu akhir nilai restitusi yang harus dibayar pelaku. “Sementara itu, nilai restitusi yang diputus hakim tercatat Rp30,99 miliar pada tahun 2023, Rp6,18 miliar pada tahun 2024, dan Rp10,25 miliar pada tahun 2025,” imbuhnya.

Kabar baiknya, realisasi pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban menunjukkan tren penguatan dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa mekanisme restitusi mulai berjalan efektif untuk memberikan keadilan nyata bagi korban.

“Realisasi pembayaran restitusi oleh pelaku menunjukkan penguatan dari tahun ke tahun, dengan nilai Rp799,19 juta pada tahun 2023, Rp1,04 miliar pada tahun 2024, dan Rp3,16 miliar pada tahun 2025,” pungkasnya.