Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, menanggapi hasil survei terbaru LSI Denny JA yang menunjukkan mayoritas masyarakat menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Dalam survei tersebut, tercatat sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju jika kepala daerah dipilih oleh legislatif.

Menanggapi angka tersebut, Sarmuji menilai adanya kekhawatiran di tengah masyarakat bahwa mekanisme Pilkada tidak langsung akan menutup ruang demokrasi bagi rakyat.

“Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain Pilkada model Orde Baru, di mana keterlibatan publik hampir nihil,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

Namun, Sarmuji memberikan catatan penting terkait diskursus desain Pilkada di masa depan.

Ia menegaskan bahwa jika nantinya terjadi perubahan regulasi terkait mekanisme pemilihan, Partai Golkar akan memastikan bahwa hak dan keterlibatan masyarakat tidak dipangkas begitu saja.

“Kalaupun nanti ada perubahan desain Pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam Pilkada tidak langsung,” tegasnya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai aspirasi internal konstituen Golkar yang juga mayoritas menolak Pilkada lewat DPRD, Sarmuji menjelaskan bahwa fokus utama partai berlambang pohon beringin tersebut bukan hanya soal teknis pemilihan, melainkan output atau hasil dari kepemimpinan tersebut.

Menurutnya, perdebatan mengenai desain Pilkada harus bermuara pada kepentingan yang lebih besar, yakni kemakmuran di daerah.

“Yang dipikirkan Golkar adalah bagaimana desain Pilkada bisa berimplikasi lebih terhadap kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei opini publik terbaru terkait wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas menolak jika kepala daerah dipilih oleh DPRD dan tetap menginginkan pemilihan secara langsung.

Peneliti Senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan bahwa sebanyak 66,1 persen responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau tidak setuju sama sekali dengan wacana tersebut.

Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju atau sangat setuju.

“Dari data ini kita bisa lihat bahwa di atas 65 persen menolak Pilkada DPRD. Angka ini bukan angka yang kecil, tetapi merupakan angka yang masif dan sistemik,” kata Ardian saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa dalam survei opini publik, angka penolakan yang melewati ambang batas 60 persen menunjukkan adanya dampak yang besar dan luas.

Penolakan ini pun bersifat menyeluruh, lintas gender, serta lintas wilayah.

“Kemudian baik yang di desa maupun yang di kota pun menolak. Isu ini tidak hanya milik masyarakat di perkotaan, tapi masyarakat desa juga,” jelasnya.

Selain faktor geografis, survei ini memotret penolakan dari berbagai strata ekonomi. Penolakan muncul baik dari kalangan wong cilik atau masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan tinggi.

Menariknya, kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi justru menjadi pihak yang paling keras menolak wacana Pilkada lewat DPRD tersebut.

Dari sisi demografi usia, generasi muda menjadi kelompok yang paling vokal menolak. Data LSI Denny JA mencatat Gen Z berada di urutan pertama dengan 84 persen penolakan, disusul Milenial (71,4 persen), Generasi X (60 persen), dan Baby Boomer (63 persen).

“Secara sistemik, tidak hanya di sebuah generasi saja penolakan ini berlangsung, tapi di semua generasi yang ada, mayoritas menolak Pilkada DPRD,” katanya.

Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada periode 10–19 Oktober 2025. Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam survei ini untuk mewakili pemilih di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dan menggunakan wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Margin of error survei ini sekitar 2,9 persen.