- KPK mendalami suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi dengan memanggil tiga pejabat dinas terkait sebagai saksi pada Rabu (28/1/2026).
- Bupati Ade Kuswara Kunang dan dua lainnya ditahan setelah OTT pada 18 Desember 2025 terkait dugaan penerimaan Rp14,2 miliar.
- Tersangka utama diduga menerima total Rp9,5 miliar dari swasta Sarjan dan tambahan Rp4,7 miliar dari pihak lain.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Saat ini, penyidik memanggil tiga orang saksi untuk dilakukan pendalaman.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut, kata Budi, dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK.
Adapun tiga saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK yakni Benny Sugiarto Prawiro (BSP) selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Pranoto (P) serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Fathurohman (IF).
Sebelumnya, KPK telah menahan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya H.M. Kunang (HMK) yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami, serta Sarjan (SRJ) dari pihak swasta.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (18/12/2025).
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
Asep menjelaskan bahwa Ade menjalin komunikasi dengan Sarjan setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. Sarjan merupakan pihak swasta yang menjadi penyedia paket proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Dinas Perkim, Buntut Dugaan Korupsi yang Seret Wali Kota Madiun Non Aktif Maidi
Dalam kurun waktu satu tahun, sejak Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade diduga rutin meminta ‘ijon’ paket proyek kepada Sarjan melalui perantara Kunang dan pihak lainnya.
“Adapun total ‘ijon’ yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara,” ujar Asep.
“Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar,” tambahnya.
Dengan demikian, total ‘ijon’ yang diduga diterima Ade mencapai Rp14,2 miliar. Dalam operasi senyap yang dilakukan, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp200 juta di rumah Ade.
“Uang tersebut merupakan sisa setoran ‘ijon’ keempat dari SRJ kepada ADK melalui para perantara,” tandas Asep.
Atas perbuatannya, Ade Kuswara Kunang dan H.M. Kunang selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
