- Investigasi EJF mengungkap armada perikanan cumi-cumi Tiongkok di Pasifik Tenggara menyebabkan krisis ekologis akibat penangkapan berlebih dan tata kelola lemah.
- Armada tersebut diduga terlibat pelanggaran serius, termasuk kekerasan fisik pada awak kapal dan praktik pemotongan sirip hiu.
- EJF mendesak SPRFMO menerapkan batas tangkapan berbasis sains dan meningkatkan transparansi untuk mengatasi kerentanan sistem perikanan kawasan.
Organisasi tersebut juga meminta negara pantai, negara pelabuhan, dan negara pasar untuk meningkatkan peran mereka dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan serta mencegah pelabuhan maupun rantai pasok global digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran.
Selain itu, EJF juga mendorong pemerintah mengadopsi Piagam Global untuk Transparansi Perikanan (Global Charter for Fisheries Transparency), yang memuat langkah-langkah untuk meningkatkan keterbukaan sektor perikanan, seperti transparansi kepemilikan kapal, sistem pelacakan wajib, serta akses publik terhadap data perikanan.
Menurut Trent, berbagai instrumen untuk mengatasi krisis tersebut sebenarnya sudah tersedia, namun membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dari negara-negara terkait.
“Krisis ini dapat diatasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan langkah Peru yang berhasil menekan praktik penangkapan ilegal dalam beberapa tahun terakhir melalui kewajiban penggunaan sistem pelacakan kapal yang lebih ketat.
Menurutnya, peningkatan transparansi serta kerja sama melalui SPRFMO menjadi kunci untuk melindungi sistem perikanan di kawasan tersebut sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem laut di Pasifik Tenggara.
