REGIONAL:
- DPRD DKI Jakarta menggelar uji kelayakan calon Wali Kota Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, pada Selasa, 14 April 2026.
- Pimpinan DPRD menyoroti tantangan ego sektoral birokrasi dan lambatnya penyelesaian fasilitas sosial serta umum di Jakarta Selatan.
- Legislator meminta Syafrin meningkatkan pengendalian aparatur serta mengubah pola kepemimpinan birokrasi agar pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat.
Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) guna menguji kelayakan dan kepatutan calon Wali Kota Jakarta Selatan pada Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kompleks DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, ini menghadirkan Syafrin Liputo yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, memimpin langsung jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Ima Mahdiah dan Basri Baco.
Dalam sambutannya, Khoirudin meminta Syafrin menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi berbagai hambatan birokrasi di wilayah Jakarta Selatan.
Salah satu hal yang menjadi sorotan tajam adalah masalah ego sektoral yang kerap terjadi di tingkat Suku Dinas (Sudin).
Ia meragukan kecepatan kerja birokrasi, mengingat loyalitas Sudin biasanya tertuju pada kepala dinas masing-masing, bukan pimpinan wilayah.
"Bagaimana cara Pak Syafrin menangani paradoks tadi di tengah kenyataan ego sektoral masing-masing Sudin? Apakah bisa kerja cepat dengan situasi birokrasi seperti itu?" tanya Khoirudin, mengutip laman resmi DPRD DKI Jakarta.
Politikus PKS itu juga menitikberatkan pentingnya pengendalian aparatur sipil negara (ASN) yang tersebar di 10 kecamatan dan 67 kelurahan.
"Saya ingin Pak Syafrin punya kemampuan pengendalian yang baik, agar semua bekerja maksimal," imbuh Khoirudin.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, membandingkan ketimpangan kecepatan penanganan masalah antara wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.
Ia mencontohkan penyelesaian fasilitas sosial dan fasilitas umum di Jakarta Selatan yang dinilai sangat lamban.
"Di Jakarta Barat enam bulan selesai. Di Jakarta Selatan bisa dua tahun belum beres. Padahal, usulan penyerahan fasos fasum itu sangat penting bagi warga," tegas Ima.
Legislator PDIP ini berharap kehadiran Syafrin mampu memutus rantai birokrasi yang selama ini menghambat pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta lainnya, Basri Baco, memperingatkan Syafrin agar segera menanggalkan budaya 'peta konflik' jika nantinya resmi menjabat.
"Saya berani ngomong begini karena bukan satu-dua kali saya mengalami, menghadapi, atau menerima aduan terkait itu," kata Baco mewanti-wanti.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, turut mengingatkan bahwa memimpin wilayah memiliki tantangan yang jauh berbeda dibanding memimpin dinas teknis.
"Walaupun dengan bobot dan kualitas Pak Syafrin saya lihat cukup solid, tapi bapak belum pernah menjadi pamong kan?" sorot Inggard.
Ia menekankan bahwa seorang pamong harus memiliki pendekatan khusus yang tidak bisa hanya mengandalkan teori akademis.
TERPOPULER
