Terungkap! Dana MBG Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Yayasan, Stranas PK: Rawan Korupsi

Suara.com - Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengungkap sejumlah titik rawan korupsi dan kendala serius dalam implementasi program prioritas Presiden, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Perwakilan Stranas PK, Sari A., mengungkapkan bahwa salah satu temuan yang paling mencolok adalah adanya dana jumbo yang mengendap di rekening pihak ketiga atau yayasan pengelola dapur MBG.

"Ada sekitar 12 triliun dana mengendap di virtual account yayasan. Jadi realisasi dari MBG itu itu ada sekitar 60,57 persen sehingga ada sisanya 12 triliun itu sebenarnya tidak terserap," ujar Sari dalam diskusi publik yang digelar di Resonansi Space, Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (21/5/2026).

Menurut Sari, dana yang tidak terserap tersebut seharusnya kembali ke kas negara melalui Kementerian Keuangan, namun karena mekanisme program yang berjalan sangat cepat, titik pengawasan menjadi rawan.

Tak hanya soal dana mengendap, Stranas PK melalui kajian KPK juga mencium adanya aroma konflik kepentingan dalam penentuan pelaksana di lapangan.

Sari menyebut pemilihan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung tidak akuntabel.

"Di MBG sendiri KPK kemarin kajiannya itu menemukan risiko terbesarnya ada pada pemilihan yayasan, pelaksana SPPG yang mungkin ini kalau kami lihat modus korupsinya adalah konflik kepentingan ya yang tinggi," ungkap Sari.

Berdasarkan metode social network analysis, pihaknya menemukan bahwa kepemilikan atau pengelolaan yayasan tersebut justru mengumpul pada pihak-pihak tertentu.

Bahkan, Sari menyebut sudah ada laporan mengenai praktik transaksional untuk mendapatkan jatah pengelolaan dapur MBG.

"Kami sudah menggunakan metode social network analysis itu ternyata ada banyak yang mengumpul pada pihak-pihak tertentu gitu ya kepemilikannya. Bahkan di beberapa temuan kajian KPK itu sudah menemukan ada transaksional untuk ke titik-titik SPPG," ujarnya.

Perencanaan Terburu-buru dan Minim Supplier Lokal

Stranas PK juga menyoroti aspek hulu yakni perencanaan program yang dianggap masih mentah dan terburu-buru.

Sari menyayangkan program MBG yang sejatinya bertujuan memperkuat ekonomi lokal, namun faktanya masih didominasi pemain besar dari luar daerah.

"Supplier lokal yang menyuplai ke MBG itu baru sekitar 1,54 persen dari kebutuhan MBG. Artinya apa? Artinya supplier itu berarti bukan berasal dari daerah tersebut," katanya.

Kondisi serupa terjadi pada program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sari menyebut program ini belum memiliki grand design yang jelas.

Alih-alih menjadi koperasi produksi yang menyerap hasil tani rakyat, koperasi ini justru terlihat seperti toko kelontong biasa.

"Di KDKMP dalam konteks perencanaan program nampaknya Kopdes ini belum ada grand design. Harapan kita harusnya diarahkan menjadi bagaimana kemudian mengalirkan rantai pasok dari supplier-supplier lokal," tambahnya.

Kawal 20 Proyek Prioritas

Saat ini, Stranas PK bersama Bappenas tengah melakukan pendampingan intensif terhadap sekitar 20 program prioritas Presiden untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran di tengah jalan.

"Stranas PK bersama Bappenas ini mengawal secara intensif bagaimana kemudian kementerian lembaga ini mengimplementasikan proyek-proyek prioritas Presiden jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada tindak pidana korupsi," pungkas Sari.

Dalam diskusi publik dengan judul “Memperkuat Pengawasan Publik Melalui Keterbukaan Data Pengadaan”, turut hadir Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP Hermawan, Plt Koordinator ICW Almas Sjafrina, dan aktris Leony Vitria H yang memberikan perspektif terkait pentingnya transparansi data pengadaan bagi publik. (Dinda Pramesti K)