Larangan Mudik 2021, Organda Apresiasi Kepolisian Tangkap Travel Gelap

Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengapresiasi langkah aparat Kepolisian yang melakukan penindakan atas mobil travel gelap atau ilegal, seiring adanya pemberlakuan Larangan Mudik 2021.

Dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal DPP Organda Ateng Aryono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (3/5/2021) menyatakan bahwa Korlantas Polri telah mengambil langkah cepat dengan memperhatikan regulasi soal larangan mudik. Sekaligus menindaklanjuti SE Satgas Covid-19 dengan langsung mengambil tindakan penangkapan.

"Banyak travel ilegal memasang tarif semaunya dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Bahkan para penumpang tidak dijamin asuransi Jasa Raharja. Bila terjadi pembiaran, praktik ini sangat merugikan pemakai jasa dan dapat merusak ekosistem transportasi berizin," papar Ateng Aryono.

Lebih lanjut ia sebutkan bahwa langkah ini wajib dilakukan bertahap dan simultan sesuai aturan Surat Edaran Satgas Covid-19. Apalagi, sekarang adalah momen yang paling tepat untuk membuktikan komitmen pemerintah di saat pandemi.

"Pada dasarnya hukum harus ditegakkan apapun risikonya. Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya kurang serius mengurangi penyebaran Covid-19 di saat ada larangan mudik. Padahal DPP Organda bersama pengusaha bus yang paling terdampak besar justru disiplin menaati pemerintah," tandasnya.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Korlantas Polri dan rekan-rekan pengusaha PO bus yang selama ini menaati aturan pemerintah soal larangan mudik.

"Kami merasakan apa yang mereka alami, ketika masa mudik sebagai masa panen angkutan AKAP dengan berat hati harus mematuhi larangan pemerintah, semua demi menjaga penyebaran," lanjut Ateng Aryono.

Menyikapi fenomena angkutan ilegal, DPP Organda mempersilakan para pelaku angkutan ilegal atau travel gelap melakukan pengurusan izin sesuai ketentuan.

"Pemerintah harus tegas menindak berdasarkan amanat Undang-undang (UU) Nomor 22/2009 tentang lalu lintas angkutan jalan yang menyatakan pemerintah wajib memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum dan memberikan perlindungan kepada perusahaan dengan menjaga keseimbangan penyediaan dan permintaan angkutan umum," pungkasnya.