Heri Andreas, Ahli ITB: Jutaan Hektar Wilayah Pesisir Indonesia Bisa Hilang

Tetapi kita tambahkan juga bahwa kita tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya, karena UU menjamin masalah air itu. Bahwa masyarakat termasuk pihak industri, dia lebih sebagai pihak yang mendapatkan hak; kewajibannya (di) pemerintah. Sehingga kalau masyarakatnya masih ambil air di tanah yang memang nggak ada opsi, ya gimana lagi.

Ujungnya kembali lagi ke win-win solution. Untuk memulai sesuatu yang lebih baik lagi.

Ujung-ujungnya, kalau kita lihat kasus di luar negeri, di sana sudah zero groundwater extraction, sudah ada water recycling yang masif, water harvesting sudah diprogramkan dengan baik.

Nah, kita sedang menuju ke arah sana, dengan yang sekarang prosesnya win-win solution untuk sampai akhirnya dapat format yang bagus. Sehingga ketika nanti masih ada industri yang nakal, ambil air tanah langsung, ya sudah, itu kita bisa dengan saklek salahkan mereka. Kalau sekarang, ya mau gimana lagi. Karena susah juga kalau mereka kita salahkan; mereka bisa salahkan balik.

Apa yang Anda dapatkan selama mengikuti dua event diskusi dan workshop di Pekalongan?

Kalau tadi bicara rangkaian langkah yang sudah saya sebutkan, jumlahnya ada 16, di mana saat ini kita masih 2-3. Sepertinya kita masih akan berputar-putar di situ. Jadi kita masih berjalan sangat perlahan. Kita baru utak-atik di 2 langkah penanggulangan, dan dua ini pun masih belum maksimal dilaksanakan.

Tapi poin pentingnya, ini tidak hanya di Pekalongan, termasuk juga di Jakarta. Sudah ditanggul. Eh, tapi kemarin jebol ya, di Pantai Mutiara. Stres lagi.

Itulah karena dari 16 langkah yang harus dilakukan, kita masih melakukan sebagian kecil aja. Jadi saya bilang kalau sedang kesal, "Ini kok kita mbuled aja di situ." Tapi, ya sudah, kita coba maklum lagi ini. Tolong, mudah-mudahan ada speed up.

Saran Anda?

Baca Juga: Bukan Utara dan Barat, Ini Wilayah Terbanyak Banjir di Jakarta

Sebenarnya tadi rangkaian langkahnya sudah jelas. Saya bisa katakan kalau kita copy-paste saja apa yang pernah dilakukan oleh teman-teman di luar negeri, ya sudah, sebenarnya beres urusannya. Jadi nggak usah lagi ribet-ribet nyari faktor penyebab, bla.. bla.. bla...

Sebenarnya copy-paste aja dijalankan, itu sebenarnya sudah akan ada hasilnya. Tetapi nanti kembali, kesiapan kita seperti apa. Kalau kita lihat semua mengandalkan ke pemerintah, mungkin akan tetap pelan melangkahnya.

Nah, saya sekarang sedang merencanakan bersama teman-teman dari NGO, pemerhati, akademisi, kita coba istilahnya ini pentahelix dalam ngurusi masalah penurunan tanah dan banjir rob.

Kita ingin melaksanakan program partisipatif dalam pemetaan risiko bencana. Kemudian dalam mitigasi adaptif, juga disesuaikan dengan kemampuan kita, secara partisipatif. Sambil pemerintah juga dia mengerjakan programnya. Kemudian nanti ada titik temunya, maka speed up-nya dapat.

Ini saya perlihatkan slide terakhir... Ini yang ingin saya sampaikan. Program ini dimotori oleh Yayasan Mitigasi Hub Indonesia, nama lainnya Bandung Mitigasi Hub. Kita sedang merencanakan program ekspedisi untuk pemetaan partisipatif, pemetaan risiko banjir dan rob, dan penurunan tanah di pesisir Nusantara.

Tadi kan saya sebut ada 112 kabupaten/kota. Jadi nanti melihat risiko banjir rob, penurunan tanah di pesisir Nusantara yang ada di 112 wilayah kabupatan/kota. Kita sendiri di ITB sudah membuat 5 model. Mudah-mudahan kalau kita bekerja bersama-sama, dengan semangat partisipatif, harusnya kita mampu membuat beberapa model. Syukur-syukur bisa 112 akhirnya kita bisa modelkan bersama-sama.